Pemprov Rampungkan Peralihan SMA, Gaji Guru Masih Dibayar di Kabupaten/Kota

0
488
Kepala Dinas Penddikan Papua, Elias Wonda (Erwin)
Kepala Dinas Pendidikan Papua, Elias Wonda, saat diwawancara. (Erwin / Koran Harian Pagi Papua)

JAYAPURA (LINTAS  PAPUA)  –  Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Elias Wonda mengatakan peralihan dan pengelolaan SMA/SMK, masih terus diupayakan dan diharapkan rampung secepatnya. Karena semestinya, peralihan tersebut dilakukan pada bulan Januari 2017 lalu.

“Memang untuk pengelolaan SMA/SMK saat ini sudah resmi berada dalam kewenangan provinsi. Hanya untuk penggajiannya masih dilakukan kabupaten dan kota sebagaimana Undang-Undang 23 2014 tentang Pemerintah Daerah”.

“Namun kita terus berupaya agar pada tahun ini menyempurnakan dan melengkapi administrasinya,” terang dia di Jayapura, kemarin.

Senada disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan Papua Protasius Lobya. Dia kemukakan Pemerintah Provinsi Papua belum dapat membayarkan gaji guru, meski statusnya sudah diserahkan oleh kabupaten dan kota, sejak tahun lalu.

Hal itu dikarenakan, transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat untuk gaji guru, masih ditujukan ke Kabupaten/Kota.

Ilustrasi Proses belajar di sebuah sekolah
dan Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Kompoter (UNBNK) 2017 di Kota Jayapura (Elsye Sanyi)

“Sehingga saya tegaskan lagi bahwa gaji guru untuk bulan ini (Januari), masih di kabupaten/kota sampai ada persetujuan status pegawai dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) turun kemudian ditindaklanjuti dengan SK gubernur tentang status kepegawaian diahlihan ke provinsi, baru gajinya dibayar provinsi,” katanya.

Dia katakan, saat ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua terus melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawain Nasional, yang sekaligus memproses data-data tentang status Pengalihan status kepegawaian guru SMA/SMK dari pegawai kabupaten/kota ke provinsi.

Oleh karenanya, dia meminta para guru untuk bersabar dan tak hanya berpatokan dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebab masih ada UU tentang status Kepegawaian, Peraturan Badan Kepegawain Nasional (BKN) tentang kepegawaian, dan UU lainnya yang mesti di diikuti dan dilaksanakan.

“Sebab meski sudah ada pengalihan status kepegawaian dari kabupaten/kota ke provinsi, kita juga harus pastikan sudah ada persetujuan BKN tentang pengalihan status itu”.

“Selanjutnya, gubernur akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengalihan pegawai dari kabupaten/kota ke provinsi baru dapat diproses provinsi penyerahan gajinya. Belum lagi nanti harus ada tembusannya ke Kementerian Keuangan terkait dengan gaji para guru itu,” ucap dia. (Erwin / Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here