Saham 10  Persen PT. Freeport  Diharapkan Bangun  Masyarakat Papua

0
348
Ketua Kadin Kabupaten Jayapura, Hengky Jokhu, saat diwawancara. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)
Ketua LSM Papua Bangkit, Hengky Jokhu, saat memberikan keterangannya. (Irfan/Koran Harian Pagi Papua)

SENTANI (LINTAS  PAPUA) –  Ketua LSM Papua Bangkit, Hengky Jokhu menekankan, 10 persen saham PT. Freeport Indonesia (PTFI) yang di berikan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerin ESDM kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov)  Papua harus dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

“Kita harus ingat, Presiden Jokowi memberikan saham 10 persen dari 51 persen yang di miliki Pemerintah Pusat atas PT. Freeport itu punya kolerasi yang erat dengan Instruksi Presiden (Inpres)  nomor 9 tahun 2017 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan Provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam Konteks itu, penggunaan dana 10 persen hendaknya di manfaatkan sebesar-besarnya untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat Papua seperti di sektor pendidikan, kesehatan, rumah sehat dan air bersih,” ujar Hengky Jokhu, ketika memberikan keterangan kepada wartawan, di Café Pilos Sentani, Senin (15/1/18) sore.

Dengan tegas Hengky menyebutkan, saham 10 persen itu akan mampu merubah pembangunan dan mengurangi kemiskinan di Papua, apabila di gunakan secara baik.

Sebab itu, dirinya menyarankan, kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk membentuk sebuah lembaga yang akan mengelola dana tersebut, di mana lembaga itu harus independen dan tidak di isi oleh orang-orang pemerintahan.

“Kenapa tidak boleh di isi oleh orang-orang pemerintahan?, karena pengalaman membuktikan bahwa orang-orang di pemerintahan paling banyak membuat air yang jernih menjadi kabur,” tegasnya.

Gubernur Lukas Enembe, Bupati Eltinus Omaleng, Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin menandatangani dokumen perjanjian divestasi saham PT Freeport Indonesia yang telah ditandatangani di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, (ISTIMEWA)

Untuk itu, ia berharap, kebijakan pemerintah pusat dalam memberikan saham 10 persen PT Freeport kepada Pemprov Papua itu harus dapat memicu pembangunan baik di wilayah operasi PT. Freport maupun daerah yang berdekatan dengan PT. Freport itu sendiri.

Ketika ditanya apakah dana 10 persen itu mampu menurunkan angka kemiskinan di Papua, Hengky menjawab tentu bisa.

Tetapi lanjut Hengky, angka kemiskinan di Papua dapat di turunkan apabila pejabat pemerintah daerah itu bisa menyadari dan juga menghentikan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

“Tentunya kita tidak bisa berangan-angan atau bermimpi bahwa 10 persen ini akan menurunkan secara signifikan angka kemiskinan. Kenapa?, karena bicara pembangunan di Papua erat kaitannya dengan tingkat korupsi,” katanya.

“Oleh karena itu, tingkat kemiskinan ini bisa kita turunkan apabila semangat korupsi bisa kita hilangkan,” jelasnya.

Ditambahkan Hengky, sepanjang pemerintah daerah masih sarat dengan praktek korupsi, masalah kemiskinan tidak akan pernah selesai.

“Intinya, Semaju apapun Papua sepanjang masih ada pejabat yang korupsi, angka kemiskinan di Papua tidak akan menurun. Percaya sama saya,” pungkasnya. (Irfan  / Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here