Inspektorat  Harap LPJ  Dana Parpol di Kab. Jayapura  Segera Dilaporkan

0
337
Ilustrasi saat Masyarakat Nduga ikut berpartisipasi dalam sebuah demokrasi (Eveerth Joumilena / LintasPapua.com)
Kepala Inspektorat Kabupaten Jayapura, Edi Susanto. Irfan / Koran Harian Pagi Papua)

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Kepala Inspektorat Kabupaten Jayapura, Edi Susanto berharap, dana bantuan untuk partai politik (Parpol) di Kabupaten Jayapura, agar laporan pertanggung jawaban anggaran segera di laporkan ke BPK paling lambat bulan Januari 2018 ini.

 

“Karena dengan lambatnya memasukkan laporan pertanggung jawaban maka bisa memperlambat penyaluran anggaran berikutnya,” ujar Edi Susanto, saat dikonfirmasi, Kamis (11/1/2018)

“Kami mengharapkan kepada pimpinan-pimpinan Parpol tingkat Kabupaten Jayapura untuk segera menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada BPK melalui Badan Kesbangpol. Karena sebelum masuk melakukan audit LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Kabupaten Jayapura tahun 2017, BPK sangat berharap pertanggung jawaban dari penggunaan dana bantuan Parpol itu harus segera di laporkan paling lambat bulan Januari 2018,” kata Edi Susanto.

Menurutnya, dengan adanya rekomendasi yang di berikan BPK kepada Parpol, di harapkan Parpol dapat menyelesaikan dalam waktu dekat ini. Dengan acuan maupun aturan yang hingga ini belum ada perubahan.

“Jadi, sebagai Parpol juga sebaiknya menyampaikan kepada pimpinan teratasnya agar menyampaikan hal ini ke pusat. Maka di bulan Januari ini sudah bisa di terima oleh BPK terkait laporan-laporan pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan Parpol,” paparnya saat di konfirmasi wartawan, di Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis (11/1/2018) siang.

Lanjut Edi Susanto, kiranya pertanggung jawabam laporan keuangan sebaiknya di sampaikan jauh hari, karena kalau ada satu saja Parpol yang terlambat maka sudah jelas akan mempengaruhi yang lainnya.

“Memang keterlambatan seperti ini hampir semua sama. Banyak acuhnya ketimbang di persiapkan lebih awal,” ungkapnya.

Selain itu, Edi Susanto juga menyampaikan, kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera merapihkan administrasi pelaksanaan anggaran tahun 2017, sehingga nanti tidak mempersulit atau bisa mempercepat dalam penyusunan LKPD yang akan di lakukan oleh BPKAD.

“Ada hal-hal yang mungkin belum lengkap, untuk segera di diskusikan dan di koordinasikan guna melengkapi itu. Untuk itu, kami imbau kepada pimpinan OPD untuk segera melakukan proses pengusulan bendahara pengeluaran maupun penerimaan, sehingga secepatnya nanti dapat di SK-kan oleh pak Bupati,” imbuhnya. (Irfan  / Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here