JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Wali Kota Jayapura, DR. Benhur Tomi Mano, MM., meresmikan kegiatan Bantuan Dana Investasi (BDI) KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh), sekaligus menyerahkan secara simbolis dana P3IPK kepada dua puluh lima BKM di APO Bengkel Kota Jayapura, Kamis (11/1/2018) .
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan upaya strategis Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dan memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam percepatan penanganan kawasan kumuh serta mendukung gerakan 100-0-100 di perkotaan pada tahun 2016-2020.
Program ini di-launching pada bulan April tahun 2016, menggunakan sinergi platform kolaborasi antar pemangku kepentingan di tingkat Pusat dan Kabupaten/Kota serta menjadikan Pemerintah Daerah sebagai nakhoda dalam penanganan kumuh.
Program Kotaku yang terdiri atas National Slum Upgrading Program (NSUP) dan Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) bertujuan untuk meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh dan peningkatan penghidupan di 271 kota/kabupaten se indonesia.
Konsultan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Alfons Saning melaporkan, bahwa kegiatan kegiatan KOTAKU di laksanakan pada tahun tahun 2016 – 2017 yang di laksanakan secara swakelola Oleh masyarakat di Jayapura.
“Pada tahun 2019 harus Sudah nol lokasi lingkungan kumuh, penanganan lingkungan kumuh wajib di lakukan Oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau setiap orang, tahun 2019 harus nol hektar kawasan kumuh seluruh Indonesia,” jelasnya.
Alfons menyebutkan, bahwa di Kota Jayapura ada Ada 11 lokasi, 25 kelurahan telah mencapai kegiatan ini 100 persen secara di tahun 2015-2016, yang Sudah di tetapkan dalam SK Wali Kota nomor 115, tahun 2015.
“Ada tiga lokasi prioritas yaitu kelurahan Imbi, kelurahan Bayangkara dan Kelurahan Gurahbesi, untuk kelurahan Bayangkara akan di resmikan hari ini oleh bapak walikota. Sudah seratus persen dilaksanakan dikelola terus secara swadaya,” ujar Alfons yang juga ketua panitia.
Sementara itu, Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM, menyampaikan, bahwa penangangan pemukiman kumuh menjadi tatangan yang kompleks di seluruh kota di indonesia, juga Jayapura ini, hunian layak itu menjadi hak dasar masyarakat, program ini program jangka panjang, 100 persen air minum layak, dan 0 persen hunian kumuh.
“PU akan bekerja dengan PDAM bisa terlayani dengan air bersih, kalau belum dapat air bersih bisa di sampaikan ke pemerintah kota, khusus Jayapura, masuk dalam kota prioritas program nol seratus. Kota juga melakukan pembangunan Drainase, air minum, ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah dan limbah,” katanya.
Benhur Tomi Mano berharap, kepala kelurahan untuk berada di tengah masyarakat. “Lurah harus ada ditengah masyarakat, saya minta lurah bisa kerjasama dengan pemerintah kota untuk memperhatikan daerah – daerah yang harus di bangun, karena pemerintah adalah nahkoda bagi masyarakat,” tandasnya. (Fransisca /LintasPapua.com)
