JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Akademisi Universitas Cenderawasih, Melayana Pugu, S.IP, MM., mengatakan siapapun pemimpin yang terpilih baik untuk Gubernur Papua hingga bupati – bupati yang maju dalam pesta demokrasi, diharaapkan harus bisa melindungi dan proteksi orang asli Papua.
“Hal ini tentunya menyongsong Indonesia yang mandiri dan perlunya pembenahan lebih baik lagi, dalam hal ini proteksi yang lebih baik untuk orang asli Papua, kalau bisa didata dan benar – benar ada kebijakan yang berpihak,” ujar Melyana Pugu, di Abepura, Senin (8/1/2017).
Dikatakan, bukan hanya proteksi dan perlindungan untuk orang asli Papua, tetapi juga masalah Hak – Hak Perempuan Papua, sebab hingga kini kita belum punya Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Hak Politik Perempuan.
“Kita belum punya perdasus hak politik perempuan , sehinga harus diupayakan, sehingga pemerempuan dalam politik bisa terakomodir baik, dalan hal ini anggota DPR Papua hingga berbagai bidang yang ada, tentunya memperhatikan masalah perempuan,” katanya.
Lulusan Pasca Sarjan Universitas Gadjah Mada ini mengakui, proteksi bagian didalamnya adalah bagaimana mengurangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan juga masih banyak ketidakseimbangan gender, sebab kalau dari perbandingan yang ada, banyak perempuan Papua belum terdistribusikan atau tidka bekerja dalam sektor – sektor ekonomi dan bidang lainnya.
“Banyak bidang – bidang kehidupan yang belum dimasuki oleh orang asli Papua, juga harus menjadi perhatian, sebab hal ini bisa kita lihat saja dalam perkembangan penduduk yang justru banyak tidak mengakomodir orang Papua dalam dunia kerja, sehingga pemimpin kedepan harus bisa melihat hal ini,” pesan Pengajar Hubungan Internasional Universitas Cenderawasih ini.
Sementara itu, Mahasiswa Calon Doktor California University, Rini Setiani Modouw mengatakan, bahwa pemimpin yang terpilih kedepan harus bisa mempersiapkan perempuan dari sisi edukasi dan pemberdayaan.
“Perlu adanya kesiapan yang mumpuni dan perlu ada edukasi bagi perempuan yang lebih lagi, demikian , sehingga masalah hak – hak perempuan juga bisa menjadi perhatian, dalam hal ini juga kalau boleh ada semacam service center dengan pelayanan yang maksimal,” pesannya.
Ditambahkan, bahwa bagi perempuan ada banyak pertanyaan, sehingga perlu ada tempat yang melayani maksimal dan menjadi sumber informasi, sebab kalau bicara saat ini , banyak yang sibuk dan kurang adanya perhatian.
Dari sisi edukasi dan konsep yang ditawarkan ke pendidkan harus ditawarkan kembali konsep kebudayaan dan kearifan lokal, Konsep ini mungkin bisa di koneksikan dengan jaringan , sehingga bisa membangun generasi yang ada.
Sejalan dengan itu, Pengajar Hubungan Internasional Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung menuturkan, kedepan perlu membentuk Crisis Center of Papua, karena persoalan Papua yang semkain dunia dan juga berbagai pusat informasi tentang Papua bisa didapatkan disini.
“Human security adalah ancaman krisis bagi seseorang dengan berbagai ancaman kelaparan dan kesehatan hingga banyak korban yang meninggal akibat, bahkan keselamatan hidup manusia Papua terancam, sebagaimana kalau setiap hari kita melihat pemberitaan, masih saja ada orang Papua yang meninggal baik akibat miras hingga dibunuh dan bahkan kecelakaan, sehingga perlu human security,” ungkapnya.
Masalah lain, kata Pria asal Lembah Grime Nawa ini, bahw a masalah ketahanan pangan juga terancanm, akibat krisis pangan, seingga perlu ada lembaga penangan Papua Crisis Center.
Bagi ketiganya, bahwa siapapun yang terpilih, jangan lupa melayani masyarakat Papua, demikian proteksi dan juga kepada para bupati yang maju di tujuh kabupaten, sehingga ada keberpihakan kepada masyarakat Papua. (Eveerth Joumilena)
