Suasana Diskusi Publik, Asean Studi Center Universitas Indonesia, dalam rangka Refleksi Akhir Tahun 2017, menggelar diskusi dengan tema: “Papua dalam Sorotan; Pendekatan Holistik untuk Papua”, bertempat di Hotel Sari Pan Fasific, Jl. MH. Thamrin No. 6, Menteng Jakarta. (ISTIMEWA)

JAKARTA (LINTAS PAPUA)  – Asean Studi Center Universitas Indonesia, dalam rangka Refleksi Akhir Tahun 2017, menggelar diskusi dengan tema: “Papua dalam Sorotan; Pendekatan Holistik untuk Papua”, bertempat di Hotel Sari Pan Fasific, Jl. MH. Thamrin No. 6, Menteng Jakarta, Kamis, 28 Desember 2017.

Kegiatan yang diselenggarakan sejak Pukul 09.00 hingga selesai, menghadirkan peserta diskusi yakni  Kapolri diwakilkan oleh Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol. Drs. Paulus Waterpauw.,  Ibu Azaria (Komnas Perempuan),   Agus Wijoyo (Gubernur Lemhanas),   Williem Wandik (Bupati Puncak),  Siliwati (Bappenas),  Frendi Tobing (Ketua Departemen Hub. Internasional UI),   Dr. Arie Setiabudi Soesilo (Dekan FISIP UI),  Edy Prasetyono, Ph.D, (Direktur Eksekutif ASEAN Studies Center),  Jaleswari Pramodhawardani (Deputi V Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan HAM Strategis Kantor Staf Presiden Kebijakan Presiden Jokowi dalam Percepatan Pembangunan di Tanah Papua)

Termasuk,  Bambang Purwoko (Kepala Gugus Tugas Papua UGM),  Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono (Ketua Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI) dan LSM & Para Insan Media serta  Mahasiswa dan Pelajar sekitar  200 Orang.

Sejumlah Orang Cerdas Papua, yang ikut ambil bagian dan diskusi publik tersebut. Tampak Kapolda Sumatera Utara bersama Samuel Tabuni dan George Septinus Saa. (ISTIMEWA)

Dari pantauan selama diskusi berlangsung, hal – hal  yang dibahas adalah dengan melihat 3 (tiga) tahun Pemerintahan Jokowi – JK di Provinsi  Papua dan  Papua Barat serta tiga isu utama, yakni Internasionalisasi isu Papua, Pembangunan kesejahteraan, isu keamanan dan pelanggaran HAM. Hingga masalah Kebijakan landmark yang telah diambil Jokowi-JK.

Dari laporan panitia disampaikan, bahwa tujuan diskusi publik ini adalah  memberikan perspektif lebih lanjut mengenai upaya yang telah dan akan dilakukan pemerintah dalam menjawab tiga tantangan utama: Internasionalisasi  isu Papua, Pembangunan kesejahteraan, serta Isu keamanan dan pelanggaran HAM.

 

Serta, merumuskan strategi untuk memperkuat diplomasi Indonesia, pembangunan kesejahteraan, serta penghormatan terhadap HAM di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Dari kronologis acara, sejak Pukul 09.00 WIB, yang mana kegiaan diawali seremoni Pembukaan oleh Dr. Arie Setiabudi Soesilo, MSc, Dekan FISIP UI, selanjutnya sambutan Pembukaan oleh Edy Prasetyono, Ph.D, Direktur Eksekutif ASEAN Studies Center tentang kesenjangan sosial dan kesenjangan politik pembanguan Papua.

Selanjutnya, tepayt Pukul 09.25 WIB, Keynote Speech oleh Jaleswari Pramodhawardani, Deputi V Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan HAM Strategis Kantor Staf Presiden Kebijakan Presiden Jokowi dalam Percepatan Pembangunan di Tanah Papua

Adapun beberapa pemateri yang tampil adalah  Andi Widjajanto, Analis Pertahanan Diplomasi Internasional dan Kebijakan Keamanan di Tanah Papua, dan Bambang Purwoko, Kepala Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada Strategi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan dan Sumber Daya Manusia di Tanah Papua.

Ide dan gagasan Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol. Drs. Paulus Waterpauw , yang juga putra asli Papua ini, ikut disampaikan dalam forum terhormat. (ISTIMEWA)

Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, Ketua Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia tentang Merebut Hati Warga Papua (masih) mungkinkah?, serta Ifdhal Kasim, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden ttg Proses Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM di Tanah Papua.

Pemateri lainnya, adaalh  Septinus George Saa, Mahasiswa Pascasarjana Bidang Teknik Material Universitas Birmingham dan Ketua Lingkar Studi Papua Inggris, tentang Pembangunan Papua oleh Pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla di Mata Orang Muda Papua. Serta  DR. Arie susilo tentang  kepedulian antar sesama manusia, masalah pembangunan yang kurang merata di Tanah Papua.

Berbagai pertanyaan dalam diskusi menjadi perdebatan dan hangat didiskusikan, daintaranya bagaimana membangun papua?, kedua adalah apakah perlu peningkatan Pembangunan SDM dan Tenaga Pendidik di Papua? Serta bagaimana Perkembangan pembangunan infrastruktur di Papua yang masih berjalan dan sejauh mana yang saat  ini ada hanya Road Map Ekonomi, namun belum memilki Road Map Sosial Budaya.

Pertanyaan lainnya adalah apakah perlu antisipasi upaya-upaya diplomasi dari beberapa negara untuk membawa isu Papua ke forum internasional. Dalam forum sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) misalnya, isu Papua Barat dengan fokus terhadap kondisi HAM dan tuduhan akan terjadinya kolonialisme di Papua Barat ???.

Berbagai pertanyaan dalam diskusi menjadi perdebatan dan hangat didiskusikan, daintaranya bagaimana membangun papua?, kedua adalah apakah perlu peningkatan Pembangunan SDM dan Tenaga Pendidik di Papua? Serta bagaimana Perkembangan pembangunan infrastruktur di Papua yang masih berjalan dan sejauh mana yang saat ini ada hanya Road Map Ekonomi, namun belum memilki Road Map Sosial Budaya. (ISTIMEWA)

Bagaimana melihat Kapitalisasi Ekonomi dan SDM Papua tetap tumbuh, walaupun tidak signifikan dan tawaran terakhir adalah perlukah mengikutsertakan DPR, Lembaga Keuangan Negara dalam Dialog ???

Diskusi yang berjalan aloyt dari berbagai gagasan dan materi ini, berakhir tepat Pukul 13.00 dan dilanjutkan ramah tamah.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol. Drs. Paulus Waterpauw mengatakan, bahwa fenomena Kekerasan di Papua, lahir dari pola kebiasaan kekerasan masif dari orang tua dalam mendidik anak. Hal ini terjadi karena latar belakang pendidikan yang terbatas.

:Dalam konteks HAM,  Polri dihadapkan dengan tantangan tugas, tanpa pilihan lain untuk keselamatan diri serta Pembangunan di Papua, pada era Presiden Jokowi-JK, terlihat dan terlaksana dengan baik, yang menjadi permasalahan adalah para penyelenggara negara tingkat daerah, yang kurang mampu menterjemahkan program pemerintah,” ujarnya dalam sebuah kesempatan saat diskusi.

Suasana Diskusi Publik. (istimewa)

Putra Asli Kamoro yang juga mantan Kapolda Papua ini menyarankan, agar penyelenggara Pemerintah harus memiliki semangat dan Jiwa Pancasila, serta kesatuan persepsi dan tindakan dalam memajukan Papua dan Papua Barat, sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Repubkik Indonesia (NKRI).

 

 

Catatan akhir dari diskusi yang mungkin bisa menjadi perenungan adalah, bahwa masalah Papua menjadi penting saat ini untuk Pemerintah memberikan perhatian yang serius dengan berbagai tata kelola dan pengaturan kesejahteraan masyarakat secara baik, demikian Papua Penting !, Mengapa Papua Penting ?,  karena ada masalah di Papua ?,  masalah di Papua banyak dan rumit  dalam 10 hari ini ( 18 des & 28 des) Sudah dua kali   dilaksanakan seminar besar tentang Papua, yaitu 18 Desember  oleh LIPI di jalan.Gatot Subrota dan 28 Desember 2017  oleh Universitas Indonesia ( Asean Study Center – Papua Center) bekerjasama dgn kantor staf Presiden,  di Hotel Sari pan Pasifik jl.M.H Thamrin, salah satu Pembicara Pak Bambang Purwoko sebagai Ketua Pokja Papua di UGM Jogja.

Marilah kita semua bangkitkan “Spirit Papua” milikilah Panggilan untuk Papua. kita harus membangun sinergitas dengan semua pihak yang sedang terpanggil untuk  Papua dan sudah mulai melakukan sesuatu dengan serius serta  siap kah kita untuk mengambil suatu peran dalam posisi kita saat ini ?, yakinlah Tuhan Sanggup Menolong kita,  asal kita siap menjadi alat yang mau dipakai oleh Tuhan. (Eveerth Joumilena)