Bupati dan Walikota Diminta Kelola SDA Untuk Sejahterakan Masyarakat

0
466
Ilustrasi Anak - Anak Asli Papua Asal , Kabupaten Puncak, dalam kesempatan dilayani imunisasi. (Eveerth Joumilena /HPP)
Sejumlah Kepala Daerah di Papua. (Erwin / Koran Harian Pagi Papua)

 

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Gubernur Papua Lukas Enembe mengimbau seluruh bupati dan walikota di bumi cenderawasih, agar mampu mengeloa sumber daya alam (SDA) setempat, untuk seluass-luasnya dipergunakan mensejahterakan masyarakat.

Lukas berharap, SDA yang dikelola itu, akan mampu membiayai program pembangunan pemerintah setempat, berkenaan dengan akan habisnya masa berlaku UU Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua.

“Dana Otsus ini berakhir sisa 6 tahu lalu. Karena itu, saya minta bupati dan walikota harus mulai berpikir untuk memanfaatkan SDA maupun potensi daerahnya masing-masing. Bupati dan walikoa harus mulai berpikir untuk megantisipasi minimnya anggaran pembangunan,” ungkapnya.

“Apalagi jika UU Otsus berakhir, sehingga saya harap SDA kita dimanfaatan untuk kelola dan sejahterakan masyarakat,” ujar Lukas Enembe,  di Jayapura, baru-baru ini.

Menurut dia, saat ini APBD kabupaten dan kota masih mendapat sokongan 80 persen dana Otsus yang diturunkan ke seluruh Papua. Sementara Provinsi Papua hanya mengelola 20 persen sisa dana Otsus, yang sebelumnya dipotong 10 persen untuk pendanaan bagi lembaga keagamaan.

Kebijakan memberikan 80 persen dana Otsus ke kabupaten dan kota, lanjut Lukas, merupakan sebuah keputusan yang diambil agar dapat mempercepat pembangunan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur maupun perekonomian rakyat.

Ilustrasi anak –
anak usia dini di Kabupaten Puncak , pentingnya pelayanan pemerintah, melihat masa depan anak – anak asli Papua.(Eveerth Joumilena/ Koran Harian Pagi Papua)

Oleh karenanya, dia berharap seluruh kabupaten dan kota dapat memaksimalkan 80 persen dana Otsus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebelum masa berlaku UU itu habis sekitar enam tahun mendatang.

“Kita tak tahu apakah nanti UU Otsus ini diperpanjang atau sudah ditiadakan sama sekali, ini tentunya menjadi keputusan pemerintah pusat. Pun begitu, saya minta semua kepala daerah wajib bersiap diri,” tuturnya.

“Diantaranya dengan memanfaatkan potensi kekayaan alam kita. Sehingga kekayaan alam ini bisa dipergunakan seluas-luasnya untuk membantu program pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya,” harapnya.

Lukas menambahkan, dengan menurunkan 80 persen dana Otsus ke kabupaten dan kota, ada banyak capaian yang terwujud. Diantaraya dengan telah turunnya angka kemiskinan. Diharapkan angka kemiskinan ini dapat terus ditekan hingga di masa mendatag.  (Erwin / Koran Harian Pagi Papua)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here