Penerbitan E- Faktur Pajak Bagi Pembeli Yang Tidak Miliki NPWP

0
418
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Papua-Maluku menggelar Tax Gathering di Citihub Hotel Abepura di Kota Jayapura, Papua, , Rabu (15/3/2017) (Foto Eveerth Joumilena /LintasPapua.com)
Ilustrasi Karyawan Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kantor wilayah Maluku Papua mengkampayekan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) 2017. (Fransisca / LintasPapua.com)

JAYAPURA (LINTAS  PAPUA)  –  Sehubungan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2017 tanggal  30 November 2017, dengan ini Direktorat Jenderal Pajak memberikan penjelasan, yakni  Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-Faktur) wajib mencantumkan informasi identitas pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak, termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli BKP atau penerima JKP.

Demikian disampaikan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang telah mengeluarkan aturan tersebut yang mau tidak mau harus diterapkan oleh Kantor Walayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Papua dan Maluku.

Hal ini dibagaimana  langsung disikapi  Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat,  Hestu Yoga Saksama. Sekaligus menjelaskan, bahwa  dalam hal pembeli BKP atau penerima JKP merupakan Orang Pribadi dan tidak memiliki NPWP, maka identitas pembeli BKP atau penerima JKP tersebut waiib diisi dengan NPWP 00.000.000.0-000.000.

“Dan wajib mencantumkan Nomor induk Kependudukan (NIK) atau nomor Paspor untuk Warga Negara Asing dalam kolom referensi aplikasi e-Faktur.,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat,  Hestu Yoga Saksama , dalam keterangan yang disampaiakn kepada media ini, Selasa (19/12).

Dikatakan,  bahw a e-Faktur yang diterbitkan bagi pembeli BKP atau penerima JKP yang merupakan Orang Pribadi yang tidak memiliki NPWP sejak tanggal 1 Desember 2017 dan tidak mencantumkan Nomor Induk Kependudukan agar segera dilakukan pembetulan untuk menghindari kemungkinan dikenai sanksi.

“Khusus bagi Pengusaha Kena Pajak yang merupakan pedagang eceran, tetap menggunakan faktur pajak pedagang eceran sehingga tidak perlu mencantumkan NlK atau nomor paspor pembeli BKP/penerima JKP,” katanya.

Demikian penegasan ini kami sampaikan, semoga memberikan kejelasan terkait penerbitan e-Faktur. Bagi masyarakat/Wajib Pajak yang membutuhkan informasi lebih laniut seputar perpajakan dan berbagai program dan layanan yang disediakan Ditien Pajak dapat dilihat pada www.pajak.go.id atau hubungi  Kring Pajak di 1500 200. (Fransisca / LintasPapua.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here