Pemkab Merauke Kam Bikin Apakah ???, Dana Desa Rp. 850 Juta di 169 Kampung Tidak Terserap

0
381
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Papua, Donatus Mote. (Erwin )
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Papua, Donatus Motte. (Erwin / Koran Harian Pagi Papua)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Provinsi Papua menyampaikan kekecewaan terhadap aparat setempat yang tak berhasil menyerap dana desa tahap II.

Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Papua Donatus Motte, dana tahap II yang tak terserap itu, yakni sebesar 40 persen dari Rp. 850 juta per kampung.

“Bayangkan ada 169 kampung di Merauke tak bisa menyerap dana tahap II sebesar 40 persen. Ini sangat disayangkan karena aparat kampung setempat tak mendorong penyerapan itu,” keluh Donatus kepada pers, kemarin.

Ia menduga, tak terserapnya 40 persen sisa anggaran dana desa di 169 kampung, akibat telat menyampaikan penggunaan anggaran tahap I sebesar 60 persen. Dengan demikian, pemerintah kabupaten tak dapat mentransfer sisa dana desa ke rekening kampung.

“Kalau saya lihat pertanggungjawaban dana desa tahap pertama tidak tepat. Sehingga tidak cair yang tahap II. Sehingga ini menjadi pelajaran dan pengalaman bagi kita di masa mendatang,” terang dia.

Motte pada kesempatan itu mengaku, masih belum percaya dengan kabar itu. Sebab dirinya menganggap Kabupaten Merauke, merupakan sebuah wilayah pemerintahan yang telah berdiri lama serta seluruh kampungnya mudah dijangkau dengan transportasi darat.

“Saya heran kenapa Kabupaten Merauke yang sudah maju bisa tidak terserap dana desa tahap keduanya. Sebab ternyata sebuah kabupaten induk tak menjamin bisa melaksanakan serta mempertanggungjawabkan dana desa benar dan tepat waktu,” katanya.

Suasana tanam padi bersama masyarakat di Kampung Serapo di Merauke . (LintasPapua.com)

Sementara disinggung apakah peran tenaga pendamping yang kurang maksimal hingga menyebabkan tak terserapnya dana desa tahap dia, dia membantahnya.

Disebutkan, bahwa tenaga pendamping sudah bekerja maksimal serta profesional dibawah sumpah janji yang diucap saat diangkat dan ditugaskan ke masing-masing wilayah. Hanya saja, dia menilai kurang maksimalnya aparat setempat dalam mendorong pencairan tahap kedua, dinilai sebagai penyebab utamanya.

“Saya nilai kinerja tenaga pendamping sudah benar. Saya bisa pertanggungjawabkan kan itu. Yang pasti hal ini akan menjadi evaluasi kita kedepan, agar supaya tak terjadi lagi di masa mendatang,” pungkasnya. (Erwin / Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here