BKKBN Papua Gelar Workshop Finalisasi Dampak Kependudukan

0
350

JAYAPURA (LINTAS PAPUA )  –  Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional(BKKBN)bersama ikatan praktisi dan ahli demografi Indonesia(IPADI) provinsi Papua membuat workshop Finalisasi Kajian Dampak Kependudukan Provinsi Papua,Jumat. (15/12/2017).

Adapun turut hadir sekitar  25   peserta mitra BKKBN dan OPD terkait yaitu: BPS, BAPEDA,KMK Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom, UNCEN, Dinas Tanaman dan Pangan.bertempat di Hotel Grand Abe Jayapura. Kegiatan ini di tutup dengan sesi tanya jawab serta masukan dari peserta

 

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN,  Sarwandi, SE.,  mengatakan yang mana kemarin kita Sudah berkerja sama dengan Koalisi Kependudukan dan IPADI, kita sosialisasi terakhir hasil kajian dampak di kampung KB Yamara,Wonorejo di Kabupaten Keerom, juga di wilayah kota Jayapura di daerah Koya.

“Hasil akhirnya adalah dari hasil kajian tersebut, IPADI, koalisi Kependudukan ,bisa memberikan rekomendasi hasil kajian tersebut bagi para pengambil kebijakan, hal apa saja yang harus di tingkatkan di daerah tersebut, sehingga nanti dengan hasil kajian ini,”  ujar Kepala Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN,  Sarwandi, Jumat (15/12/2017).

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional(BKKBN) bersama ikatan praktisi dan ahli demografi Indonesia (IPADI) Provinsi Papua membuat workshop Finalisasi Kajian Dampak Kependudukan Provinsi Papua,Jumat. (15/12/2017). (Fransisca / LintasPapua.com)

Disampaikan, bahwa para pengambil kebijakan mereka bisa merencanakan kegiatan program dengan Data falid, sehingga sasaran program yang di harapkan sesuai dengan output yang di harapkan Oleh pemerintah daerah.

“Berikutnya BKKBN bisa mengamodir masukan OPD terkait dan mitra BKKBN,” tuturnya,

Sementara itu,  IPADI Papua, Drs. Marsum,M.Si., berharap ada satu pemahaman masalah pendidikan di Papua seperti di katakan kualitas pendidikan di Papua menjadi suatu masalah sehingga perlu adanya perbaikan dan peningkatan pendidikan di samping mempersiapkan masuk sekolah juga prosesnya, supaya berkualitas.

“ supaya nantinya bisa bersaing, nantinya mangisi kesempatan kerja yang ada,kalau tidak berkualitas dan tidak berpendidikan nantinya semua kesempatan melalui test, kalau tidak berkualitas nanti tidak bisa lolos test, nanti tidak di terima, nantinya pengambil kebijakan dapat membantu kualitas tersebut,” katanya.

Disampaikan,  untuk keluarga petani pentingnya pendidikan, investasi jangka panjang terus menerus untuk anak, anak boleh membantu bekerja tapi pendidikan harus di utamakan.

“Belajar dulu, sekolah dulu baru bekerja, agar APN kita mencapai 100 persen, saat ini masih 80%, banyak yang tidak memiliki pendidikan,” katanya.

 

Sementara itu, Ketua Koalisi Muda Kependudukan(KMK) Papua, Aloysius Organis, memberikan masukan, ia mengatakan, Mohon ada kerjasama lintas sektor terkait dengan mensosialisasikan program Kependudukan dan KB di Provinsi Papua.

“Kalau bisa Ada kerjasama dengan para tokoh agama, adat, karena selama ini kita di Papua bicara KB itu membatasi angka kelahiran tapi persepsinya salah, KB itu hanya menjarakan angka kelahiran,” tandasnya.  (Fransisca / LintasPapua.com)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here