Dana  Fiktif  Perjalananan  Dinas SKPD  Pemprov  Papua  Jadi Sorotan BPK RI

0
406
ASN Pemprov Papua, saat mendengarkan arahan, pada Apel Gabungan di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura. (Erwin/HPP)
Auditor VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Harry Azhar Azis. (Erwin / Koran Harian Pagi Papua)

JAYAPURA (LINTAS  PAPUA )  –  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menilai Pemerintah Provinsi Papua telah mulai tertib dalam mempertanggungjawabkan dana perjalanan dinas di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Hal ini disampaikan Auditor VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Harry Azhar Azispada Focus Grup Diskusi (FGD) tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan permasalahannya, Senin (30/10/2017), di Jayapura.

Penggunaan dana perjalanan dinas pemerintah provinsi, sebelumnya sempat disoroti Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI, H. Sjafrudin Mosi, saat berkunjung ke Papua beberapa waktu lalu. Ia pun menyebut ada banyak sekali temuan perjalanan dinas fiktif yang tak boleh dibiarkan berlarut-larut.

Tak hanya perjalanan dinas yang fiktif atau melebih-lebihkan jumlah hari. Tapi juga ada temuan yang menambah nilai biaya hotel.

“Namun khusus untuk Papua, kami melihat dalam hal perjalanan dinas ini sudah mulai lebih bagus. Sehingga wajib ditingkatkan dan dipertahankan,” tutur dia.

Sementara secara umum, Harry mengatakan sampai saat ini sedikitnya ada 178 ribu rekomendasi hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan pihaknya untuk seluruh Provinsi dan Kabupaten Kota yang tersebar di wilayah Timur Indonesia termasuk Papua.

Dari angka itu pula, sudah sudah diselesaikan sebanyak 117 ribu rekomendasi atau sekitar 65 persen. Sementara untuk Papua setidaknya baru 34 persen diantaranya yang menindaklanjuti.

ASN di lingkungan Pemprov Papua saat mengikuti apel pagi di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin kemarin. (Erwin /Koran Harian Pagi Papua)

Hari menambahkan, untuk jumlah yang belum bisa dipertanggungjawabkan, jika sifatnya rekomendasi dan dinyatakan ada unsur pidana, maka pihak kepolisian dapat melakukan penghitungan kerugian negara.

Adapun, tiga hal pokok yang dilakukan BPK dalam pengawasan keuangan yakni masalah aset, bantuan sosial (bansos) dan SPPD atau Surat Perintah Perjalanan Dinas. (Erwin / Koran Harian Pagi Papua)

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here