Penetapan 42 Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Disarankan Ditunda

0
927
Provinsi Papua Barat dalam Peta (manokwari.bpk.go.id)

Ilustrasi Kantor Majelis Rakyat Papua di Kotaraja (Eveerth Joumilena / LintasPapua.com
)
JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, menyarankan agar Gubernur Papua Barat dapat menunda penetapan nama 42 orang calon anggota Majelis Rakyat Papua (MRPB) periode 2017-2022, karena diduga keras bermasalah.

“Hal ini kami dasarkan pada beberapa laporan yang LP3BH terima dari sejumlah calon anggota MRPB sepanjang lebihd ari seminggu setelah Panitia Seleksi (Pansel) menyerahkan 84 nama calon anggota MRPB kepada Gubernur pada Senin (21/8) lalu,” ujar Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy, saat dikonfirmasi Harian Pagi Papua, Rabu (30/8/2017).

Dijelaskan, bahwa Laporan yang diterima berupa adanya dugaan ketidakkonsistenan pansel dalam menyeleksi para calon yang katanya berijasah palsu, tapi tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum.

Yan Christian Warinussy, selaku Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari/Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua, (istimewa)

“Kemudian soal adanya calon anggota yang sudah tidak lulus pada tahapan tes akademik maupun tes psikologi, tapi masih “diikutsertakan” dalam tes penyempaian makalah maupun wawancara dan masuk dalam nominasi 84 nama tersebut,” tuturnya.

Dikatakan, ada calon yang nilainya tinggi seperti 70-an pada tes psikologi dan tes akademik, tapi dalam rangking 84 nama, justru namanya di urutan daftar tunggu? Kemudian ada peserta yang dari segi kualitas melalui tes akademik, tes psikologi, penyampaian makalah dan tes wawancara memiliki skor/angka tinggi, tapi tdaik diloloskan hanya karena alasan umurnya masih belum mencapai ketentuan sekurang-kurangnya 30 tahun ?

“Ada calon anggota MRPB yang memiliki bukti audio adanya permintaan “suap” untuk bisa lolos masuk kursi MRPB ?,” katanya.

Khusus untuk daerah Kabupaten Fakfak yang mayoritas beragama Muslim, tapi tak ada calon yang lolos dari unsur perempuan Muslim.

Ada calon anggota MRPB yang namanya terdapat di Kabupaten Maybrat dalam 84 nama, tapi namanya juga masuk dalam daftar kuota 2 (dua) kursi yang akan ditentukan berdasarkan kewenangan Gubernur Papua Barat? Sehingga diduga dapat mengeliminasi kesempatan bagi daerah yang sesuai syarat hukum memiliki populasi penduduk mayoritas di Provinsi Papua Barat seperti Kota Sorong.

Provinsi Papua Barat dalam Peta (manokwari.bpk.go.id)

“Hal-hal inilah yang menyebabkan kami dari LP3BH Manokwari ingin memberi saran kepada Gubernur Papua Barat Drs.Dominggus Mandacan untuk tidak melanjutkan proses penetapan 42 calon anggota MRPB yang pasti akan beresiko secara hokum,” jelas Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua.

Berdasarkan informasi-informasi tersebut, LP3BH akan mempersiapkan langkah hukum, baik secara pidana, perdata maupun administrasi negara demi memperoleh kepastian hukum dan keadilan bagi para calon yang merasa dirugikan akibat proses seleksi calon anggota MRPB tersebut. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here