“Kami sangat sesalkan sikap dari oknum tim sukses Pasangan calon yang kalah lalu mengaku diri sebagai sebagai tokoh dan mengatasnamakan masyarakat Tolikara lalu menghalangi halangi proses SK bupati dan Wakil Bupati yg telah di tetapkan melalui tahapan dan mekanisme yang berlaku sesuai aturan perundang-undangan,” ujar Ketua II DPRD Tolikara, Yotham R. Wonda, kepada Harian Pagi Papua, melalui sambungan handpone, Kamis (24/8) malam.
Dirinya menilai, bahwa orang – orang yang melakukan audiensi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) adalah oknum atau seKelompok orang – orang yang menginginkan situasi Kabupaten Tolikara jadi tidak aman.
“Kenapa Mendagri harus terlalu berlebihan menanggapi permintaan mereka, kami minta bapak Mendagri utk segera keluarkan SK Bupati dn Wakil Bupati, agar secepatnya dilantik,” katanya.
Diakui, karena mayoritas masyarakat Tolikara menginginkan bupati dan wakil bupati Tolikara terpilih itu segera di lantik. Oleh sebab itu, jika proses ini sengaja diperlambat oleh kementerian dalam negeri, patut dipertanyakan.
“Apalagi semua prosedur dan tahapan pengusulan proses SK telah terpenuhi sesuai dengan yag diisyaratkan dalam UU No 10 tahun 2016,” jelasnya.
Pihaknya meminta, kepada kelompok – kelompok yang melakukan gerakan tambahan di Jakarta untuk tidak menghambat proses SK ini, agar menghentikan dan bersatu kembali untuk membangun Tolikara ke depan yang lebih baik lagi.
“Masyarakat sudah paham siapa yang menang dan semua masyarakat menghendaki adanya kedamaiain dan pembangunan, sehingga jangan lagi menghambat dengan cara seperti ini,” pintanya. (Eveerth)
