Belanja Negara Tahun 2018 Capai Rp 2. 204,4 Triliun

0
280

JAKARTA (LINTAS PAPUA) – Untuk tahun 2018 mendatang, belanja negara ditetapkan sebesar Rp 2.204,4 triliun. Jumlah tersebut akan diarahkan utamanya untuk pengurangan kemiskinan dan kesenjangan dengan cara meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial.

“Upaya peningkatan efektivitas dan penguatan program-program perlindungan sosial dilakukan melalui perluasan cakupan sasaran penerima manfaat Program Keluarga Harapan menjadi 10 juta keluarga, dan cakupan penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan sebesar 92,4 juta orang,” ujar Presiden Jokowi, di Jakarta, 16 Agustus 2017..

Selain itu, dalam rangka penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran, pemerintah disebutnya akan mengalihkan penyaluran bantuan pangan Rastra menjadi bantuan pangan nontunai yang akan diperluas manfaatnya.

“Untuk menjaga inflasi dan mempertahankan daya beli masyarakat, pemerintah juga tetap mengalokasikan subsidi BBM, listrik, pupuk, subsidi bunga untuk KUR dan perumahan, serta pelayanan publik,” ia menegaskan.

Terkait dengan pendidikan, Kepala Negara menjelaskan bahwa pihaknya akan terus melanjutkan kebijakan pemberian Kartu Indonesia Pintar yang menjangkau 19,7 juta siswa dan pemberian beasiswa bidik misi kepada 401,5 ribu siswa, serta alokasi bantuan operasional sekolah yang menjangkau 262,1 ribu sekolah umum dan madrasah di seluruh penjuru Tanah Air.

“Masih dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerintah secara konsisten melakukan intervensi untuk mengurangi dampak kekurangan gizi kronis yang berakibat pada kegagalan dalam mencapai tinggi badan yang normal pada bayi,” ucapnya melanjutkan.

Di samping itu, banyak hal lain yang akan dilakukan pemerintah dalam mengurangi ketimpangan dan kesenjangan. Beberapa di antaranya ialah pengembangan konektivitas antardaerah dan pembangunan irigasi baru, alokasi anggaran dana desa yang semakin ditingkatkan dengan meningkatkan pengawasan, dan pengelolaan keuangan kementerian atau lembaga yang semakin bertanggung jawab.

Dalam keterangannya itu, Kepala Negara menyebutkan bahwa pihaknya membutuhkan peningkatan pendapatan negara pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp1.878,4 triliun untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut. Reformasi perpajakan dan pengawasan yang lebih efektif merupakan salah satu upaya andalan pemerintah dalam meningkatkan pendapatannya.

“Pemerintah akan melakukan langkah perbaikan di bidang perpajakan, antara lain dengan melakukan reformasi perpajakan, perbaikan data dan sistem informasi perpajakan, serta peningkatan basis pajak dan mencegah praktik penghindaran pajak melalui keterbukaan informasi perpajakan. Namun demikian, pemerintah akan tetap mendukung peningkatan dunia usaha melalui pemberian insentif perpajakan,” kata Presiden menyoal salah satu langkah yang hendak ditempuh dalam meningkatkan pendapatan negara.

Pemerintah berharap jumlah yang dibutuhkan itu akan terpenuhi melalui penerimaan perpajakan sebesar Rp1.609,4 triliun dan melalui penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp267,9 triliun.

“Pemerintah akan berupaya secara maksimal untuk dapat mencapai target penerimaan tersebut dengan berbagai langkah perbaikan serta memanfaatkan semua potensi ekonomi nasional, namun dengan tetap menjaga iklim investasi dan stabilitas dunia usaha,” harapnya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here