Calon Pejabat di Keerom ‘Diwarning’ Untuk Bersaing Secara Sehat

0
622
Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Keerom, H. Syahabuddin SP, M.Si., saat diwawancara. (Arief/lintaspapua.com)

Syahabuddin : Jika Ada yang Menyuap atau Jadi Makelar Jabatan Pasti Kami Serahkan ke APH.

KEEROM (LINTAS PAPUA) – Pasca pelantikan Piter Gusbager, SHut, MUP dan Drs. H. Wahfir Kosasih, SH, MH, MSi, sebagai Bupati dan Wabup Keerom, tentunya masyarakat berharap adanya perubahan terhadap pembangunan di Keerom. Untuk itu diperlukan aparatur atau pejabat yang duduk di OPD adalah orang-orang yang tepat.

Sayangnya, saat ini ada sinyalemen, pihak-pihak yang bermain dan bersaing tidak sehat untuk bisa dipercaya Bupati/Wabup untuk menduduki kursi tersebut. Hal ini tentunya disayangkan apalagi disinyalir ada pihak yang mengaku bisa membantu agar ASN yang punya keinginan bisa menduduki posisi tertentu di pemerintahan kali ini (baca, pejabat).

Hal ini pun menjadi atensi khusus bagi Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Keerom, H. Syahabuddin SP, MSi. Partai Golkar adalah salah satu pengusung Paslon Piter-Wahfir pada Pilkada Keerom tahun 2020 lalu bersama 3 partai lainnya yaitu Nasdem, PDIP dann PKB. H. Syahabuddin SP, MSi, bahkan dipercaya menjadi Wakil Ketua Tim pemenangan saat itu.

Menurutnya, Partai Golkar bersama anggota tim koalisi lainnya, akan tetap komit untuk memastikan visi membawa perubahan bagi Keerom bisa dilaksanakan dengan baik. Untuk itu ia akan mengawal bahwa Bupati akan mendapatkan aparatur yang baik yang akan membantunya sebagai pejabat di tingkat OPD.

‘’Untuk calon pejabat yang berniat mengisi posisi sebagai pejabat eselon apalagi eselon II, maka saya ingatkan untuk bersaing secara sehat. Karena niatan untuk menduduki jabatan public tentunya harus menggunakan cara-cara yang baik pula. Jangan berniat untuk menduduki posisi pejabat menggunakan cara-cara yang tidak baik dan relevan, seperti mau membeli jabatan, menyogok, menyuap atau cara yang tidak benar lainnya,’’ungkapnya.

Menurutnya, cara-cara sepertri itu tidak akan diakomodir oleh Bupati Keerom. ‘’Cara yang tidak baik seperti itu tentunya tidak akan diakomodir oleh Bupati Keerom. Dan Bupati tidak akan mengikuti cara-cara seperti itu,’’lanjutnya.

Ia menambahkan, jika ada ASN yang berniat menjadi pejabat atau menduduki posisi pimpinan OPD, maka ia harus menunjukkan kapasitasnya. ‘’Mau jadi kepala dinas dan OPD, silakan tunjukkan latar belakang dan berikan alasan kepada bupati terpilih utnuk memilih saudara, tentunya saudara juga nantinya harus berkompetisi proses lelang jabatn yang ada,’’ujarnya.

Bahkan, ia memastikan tidak akan ada namanya makelar atau broker dan lainnya yang gembar-gembor akan memberikan jaminan untuk bisa menduduki posisi jabatan tertantu.

‘’Jadi isu harus bayar berapa ratus juta untuk menduduki sebuah jabatan di Keerom adalah nonsen dan tidak ada seperti itu, kalau ada yang bayar, itu silakan tanggung resiko. Dan kalau ada, maka kami akan bawa mereka ke aparat penegak hukum,’’tegasnya. (ariefnugroho/lintaspapua.com)


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here