BPJS Kesehatan Cabang Jayapura Komunikasi Dengan Kota Jayapura

0
38

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)- BPJS Kesehatan Cabang Jayapura melakukan rapat bersama Wakil Walikota Jayapura dan pemangku kepentingan, Selasa (23/02/2021). Rapat tersebut membahas jumlah cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Kota Jayapura.

“Terkait penonaktifan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) karena Surat Keputusan Kementerian Sosial yang mana penonaktifan di Kota Jayapura sebesar 42.000 jiwa, untuk segera di tindaklanjuti oleh Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Dinas Kesehatan untuk duduk bersama melakukan filter penerima bantuan iuran Jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) untuk dipastikan penerima yang benar-benar masyarakat tidak mampu,” tegas Wakil Walikota Jayapura, Rustan Saru.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Djamal Adriansyah menyampaikan bahwa cakupan kepesertaan di Kota Jayapura sampai dengan bulan Februari 2021 menyesuaikan dengan data kependudukan yang terbaru sebanyak 404.295 jiwa, maka saat ini capaian kepesertaan JKN-KIS di Kota Jayapura sebesar 94.91% dengan selisih untuk Universal Health Coverage (UHC) kurang 20.560 jiwa.

“Sesuai Peraturan Menteri Sosial 144/HUK/2020 dan Peraturan Menteri Sosial 154/HUK/2020 bahwa jumlah peserta PBI JK yang dinonaktifkan pada tahap ke sembilan sejumlah 42.141 jiwa dan yang ditambahkan sejumlah 603 jiwa, sedangkan yang dinonaktifkan pada tahap ke sepuluh sejumlah 1,951 jiwa dan yang ditambahkan sejumlah 19 jiwa,” ujarnya.

Untuk proses pengaktifan kembali PBI JK, sesuai Permensos 21 Tahun 2019 Pasal 8, PBI JK yang telah dihapuskan paling lama 6 (enam) bulan sejak penetapan penghapusan dikeluarkan, dapat dilakukan reaktifasi (pengaktifan kembali) dengan syarat ditemukan layak membutuhkan layanan Kesehatan.

“Silahkan membawa dokumen kependudukan dan mengajukan permohonan kepada Dinas Sosial setempat untuk diproses agar terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan menyertakan nomor ID ART DTKS (18 digit) masing-masing peserta,” tambah Djamal.

Adapun penyesuaian iuran berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, untuk besaran iuran PBI yang didaftarkan oleh pemerintah daerah sebesar Rp 42.000 dengan perhitungan Rp 37.800 dan Rp 4.200 ditanggung oleh pemerintah pusat. Sementara, untuk peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) pemotogan sesuai Upah Minimum Kota (UMK) dengan sistem pemotongan 4% dari gaji ditanggung pemerintah daerah dan 1% dari gaji di tanggung peserta sedangkan batas maksimal pemotongan gaji sebesar Rp 12.000.000.

“Lalu, untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dalam kategori penduduk mampu kelas 1 sebesar Rp 150.000, kelas 2 sebesar Rp 100.000 dan kelas 3 sebesar Rp 42.000. Dengan perhitungan Rp 35.000 nominal yang dibayarkan peserta dan Rp 4.200 di subsidi pemerintah pusat sedangkan Rp 2.800 di subsidi pemerintah daerah,” papar Djamal.(BPJS Kesehatan Cabang Jayapura)


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here