TAMBANG RAKYAT DI PAPUA

0
148
Jhon Gobai dengan sebuah karya bukunya, ikut memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat dengan membangun kcerdasan sikapi masalah pertambagan rakyat yang ada di daerahnya di Kabupaten Paniai, hingga beberapa wilayah Meepago. (Istimewa)

TAMBANG RAKYAT DI PAPUA
( Catatan bagi mereka yang menganggap tambang rakyat ilegal)

Pengantar

Tambang rakyat merupakan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam wilayah dan skala investasi terbatas.

Regulasi

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 24: “Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.”

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 24 tidak ada perubahan namun dikatakan oleh Sunindyo Suryo Heriadi ST, MT (Kepala Bagian Hukum Ditjen Minerba Kemneterian ESDM RI) bahwa selain aktivitas tambang rakyat yang sudah eksisting (berjalan) yang menjadi prioritas untuk menjadi WPR, ini berlaku juga pada wilayah yang sudah diketahui ada potensinya (khususnya alluvial karena sudah terekspose) namun belum dikelola maka wilayah tersebut dapat diusulkan untuk Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Di Papua

“Pasal 173A UU No 3 Tahun 2020, Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang yang mengatur keistimewaan dan kekhususan Daerah tersebut.

Hal mendasar yang menjadi isi UU No 21 Tahun 2001 Undang-Undang ini menempatkan orang asli Papua dan penduduk Papua pada umumnya sebagai Subjek utama. Pasal 42 (1) Pembangunan perekonomian berbasis kerakyatan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat.

Penutup

kegiatan tambang rakyat, merupakan bagian dari Perekonomian berbasis kerakyatan sehingga haruslah dapat dipahami bahwa sesuai dengan “Pasal 173A UU No 3 Tahun 2020 maka Pertambangan Rakyat dapat diatur berdasar Roh UU No 21 Tahun 2001, sehingga Masyarakat Adat Papua wajib diberikan ruang kelola untuk mengelola Pertambangan Rakyat di Tanah Papua dan tidak dicap illegal,dll mereka wajib diberikan pembinaan oleh semua pihak.

Perlu kami sampaikan bahwa pada tahun 2019 DPR Papua sdh menetapkan Perdasi ttg Pertambangan Rakyat di Papua, memang ada UU baru ditahun 2020 namun perubahannya saya lihat tidak banyak hanya soal luasan di UU lama hanya 25 hektar di UU baru 100 hektar, soal Kewenangan yang ke pusat dalam pasal 35 ayat 4 UU no 3 tahun 2020 sdh diatur bahwa Pemerintah dapat mendelegasikan pemberian ijin kepada Gubernur tentunya ini akan sesuai dengan Perdasi ttg Pertambangan Rakyat yang sdh ditetapkan oleh DPR Papua.

Salam
John NR Gobai

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here