Hari Antikorupsi Sedunia 2020 “Lawan Korupsi Untuk Menjaga dan Melestarikan Alam Papua

0
130
Ilustrasi Karyawan Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kantor wilayah Maluku Papua mengkampayekan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) 2017. (Fransisca / LintasPapua.com)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Laporan investigasi yang diluncurkan oleh Greenpeace dan Forensic Architecture mengenai pembakaran hutan seluas 60 ribu hektar atau seluas kota Seoul merupakan gambaran kerusakan sumber daya alam kian mengkhawatirkan.

Pembakaran hutan yang dilakukan menimbulkan polusi
udara dan juga merugikan masyarakat adat di sekitar serta membunuh satwa yang ada di dalamnya.

Sementara itu, berlimpahnya kekayaan alam tanah Papua nyatanya tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Persoalan tersebut diindikasikan karena adanya penyimpangan dan korupsi yang terjadi dalam pengelolaan SDA di tanah Papua. Misalnya persoalan izin pembukaan lahan yang identik dengan persoalan suap dan adanya “penumpang gelap” dalam pembuatan izin.

Atau dalam proses pembuatan perencanaan tata ruang lewat Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Bahkan tak jarang, sektor SDA diduga menjadi “alat tukar” dalam proses pemilihan kepala daerah serta persoalan alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit. Saat ini deforestasi yang terjadi semakin meluas di pedalaman Papua. Begitu juga dengan eksploitasi di bidang pertambangan dalam skala besar yang merugikan masyarakat Papua.
Terkait dengan dugaan bahwa sektor SDA kerap menjadi alat tukar dalam pilkada, terdapat
sembilan Kabupaten di Provinsi Papua Barat dan sebelas Kabupaten di Provinsi Papua yang
menyelenggarakan Pilkadakami dari alumni Sekolah Antikorupsi Tanah Papua berharap
masyarakat dapat memilih pemimpin yang tidak terseret kasus korupsi dan memiliki komitmen untuk menjaga alam Papua. Sebab ketika sektor SDA dikorupsi, masyarakat khususnya masyarakat adat yang akan menjadi korban yang terdampak dengan sangat serius.

Bahkan pemuda dan anak-anak ikut menjadi korban. Korupsi di sektor SDA akan membuat
mereka kehilangan akses terhadap pendidikan. Selain itu mereka akan kehilangan lapangan pekerjaan karena tidak bisa mengelola sendiri SDA yang ada. Kondisi tersebut tak bisa dilepaskan dari para pelaku perusakan lingkungan yang menutup mata dan telinga bahwa sebenarnya masyarakat adatlah pemilik hak ulayat adat atas SDA yang ada pada mereka.

Tidak hanya itu, korupsi di sektor SDA membuat masyarakat adat kehilangan identitas, budaya dan keunikannya. Bahkan dampak panjang dari korupsi SDA di Tanah Papua akan  mengancam keberadaan masyarakat adat Papua di masa yang akan datang.
Atas dasar tersebut, calon kepala daerah harus memahami bahwa masyarakat adat sangat
bergantung pada alam Papua. Maka sudah selayaknya calon kepala daerah memiliki keberpihakan yang jelas terhadap penyelamatan lingkungan dan membuat kebijakan yang pro terhadap
masyarakat.
Maka, dalam momentum peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, kami Alumni Sekolah Antikorupsi Tanah Papua mendesak pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah Provinsi Papua Barat untuk segera:
1. Mengkaji setiap perizinan terutama izin Hak Guna Usaha yang akan diterbitkan oleh
pemerintah kepada perusahaan.
2. Setiap izin untuk mengelola sumber daya alam Papua harus mendapatkan izin dari Dewan
Adat Papua (DAP).
3. Mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengakui hutan adat.
4. Adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan SDA di Tanah Papua.
5. Memberikan sanksi bagi perusahaan perusak lingkungan, baik pada kasus-kasus lama
maupun kasus terbarukan.
6. Koruptor yang terlibat korupsi SDA di tanah Papua dihukum dengan menggunakan hukum negara dan hukum adat. ( Jayapura – Manokwari, 9 Desember 2020
Alumni Sekolah Antikorupsi Tanah Papua – Indonesia Corruption Watch)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here