NOKEN UNESCO MENUJU PEMBEBASAN BANGSA PAPUAM Oleh : Titus Pekei, SH, M.Si. (Pencetus Gagasan NOKEN ke UNESCO)

0
141
Titus Pekei adalah Pencetus gagasan noken bukan tanpa konsep tetapi punya jejak hidup dari sejak lahir dan besar bersama noken karena digendong dalam noken dan hingga dewasa membawa noken kemana pun pergi. Dengan Noken, segala permasalahan hidup bisa teratasi lantaran menjiwai nilai dasar yang terkandung dalam Noken.. (https://tolipos.wordpress.com/2018/10/24/manusia-noken-dan-karya-budaya/ )

NOKEN UNESCO MENUJU PEMBEBASAN BANGSA PAPUA

Oleh : Titus Pekei, SH, M.Si. (Pencetus Gagasan NOKEN ke UNESCO)

 

Selamat Merayakan Hari Noken Warisan Dunia Ke-8 (Delapan)

Tahun = Paris 4 Desember 2012 – Papua 4 Desember 2020

 

 

TEMA : NOKEN UNESCO MENUJU PEMBEBASAN BANGSA PAPUA

Salam Satu Noken Papua

Pada momentum Hari Noken UNESCO ke delapan tahun menyapa salam Men, Ombo, Holombo, Kangke, Toye, Inawe-faru,  Rota, Kakabo, Yuta, Kwok, Rotasua, Efa fru, Ndumb, Agiya, Wii, Etaa, Esse, Suu, Sum, Yum, Yuta, Taware, Kamboti, Irwa,  Kabu, merupakan bahasa warisan budaya takbenda yang terbentuk persatuan dan kesatuan turun-temurun menurut komunitas perajin Noken suku-suku asli, dengan memanjatkan ucapan syukur kepada Tuhan Allah Maha Pencipta Manusia  dan Tanah Papua.

 

 

Hukum Internasional Konvensi UNESCO 2003 tentang Perlindungan Warisan Budaya Takbenda. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78, tanggal 5 Juli 2007 tentang Pengesahan Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya  Takbenda (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) dan menjadi Negara Pihak Konvensi 2003  sejak 2008. Nominasi NOKEN UNESCO terdaftar dalam warisan budaya takbenda memerlukan perlindungan mendesak (Pasal  17, ayat (1), (2) dan (3) Konvensi 2003) telah mengatur dan menjelaskan komitmen negara pihak anggota UNESCO (Negara

Indonesia). Noken sedang menuju kepunahan selama 8 (delapan) tahun sejak 2012 sampai 2020 Pemerintah Indonesia apatis

melestarikan, melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan Noken warisan budaya takbenda khas Papua, bukan warisan  budaya Indonesia-melayu maka tidak simpati terhadap warisan budaya khas Papua. Selama delapan tahun tidak terjadi apa-apa sekalipun komunitas perajin Noken khas Papua di seluruh papua tetap konsisten kembangkan warisan budaya takbenda.

 

 

Anehnya, pemerintah Indonesia cerdas memanipulasi data penelitian noken lama tahun 2011 dan menyusun laporan periodik Noken kepada ICH-UNESCO tahun 2016 dan hal serupa terjadi pada tahun 2020. Artinya, laporan periodik Noken  kepada ICH-UNESCO adalah tidak obyektif hasil penelitian lapangan tetapi hasil rekayasa di pusat pemerintah Indonesia.

 

 

Jakarta tanpa melibatkan pelaku komunitas perajin Noken Papua dan pencetus gagasan Noken ke UNESCO, serta tidak elibatkan lembaga penelitian warisan budaya takbenda di tanah Papua. Hal serupa, Pelopor Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua adalah K.H. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur Presiden Republik Indonesia ke-empat, namun Presiden Republik Indonesia ke-lima Megawati Soekarnoputri rencanakan Undang-Undang  Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua harus gagal. Buktinya, bentuk pemekaran daerah  otonomi baru provinsi Irian Jaya Barat (kini Papua Barat) sebagai wujud kegagalan Otsus Papua bersama Presiden Republik  Indonesia Perempuan.

Judul Penetapan UNESCO adalah “Noken Multifungsi Tas Rajutan atau Anyam Kerajinan Tangan Masyarakat Papua (Noken Multifunction Knotted Or Woven Bag, Handcraft Of The People of Papua)”. Penetapan Noken di  Markas UNESCO Paris pada tanggal 4 Desember 2012 sampai perayaan hari ulang tahun Noken UNESCO ke -8 (delapan)  tahun, tanggal 4 Desember 2020. Pemerintah Indonesia tidak konsisten lalai manfaat warisan budaya kerajinan tangan  manusia Papua, pantaslah Indonesia terlantarkan Noken UNESCO setelah mendapat pengakuan warisan budaya takbenda  dari 7 (tujuh) wilayah adat Papua menurut wilayah konservasi prioritas noken, meliputi: (1) Wilayah Adat Mamta : Jayapura  dan sekitarnya; (2) Wilayah Adat Saireri : Biyak dan sekitarnya; (3) Wilayah Adat Domberai: Manokwari Sorong dan

sekitarnya; (4) Wilayah Adat Bomberai: Fakfak dan sekitarnya; (5) Wilayah Adat Anim-ha: Merauke dan sekitarnya; (6)  Wilayah Adat La’pago: Jayawijaya dan sekitarnya; (7) Wlayah Adat Me’pago: Tigi Deiyai dan sekitarnya; Pertahanan tujuh wilayah adat Papua atas prakarsa pemerintah Republik Indonesia, sedang menuju kehancuran dan badan kebudayaan dunia UNESCO segera selamatkandari kepunahan.

 

Peringatan:

Pemerintah  Indonesia Gagal Menjalankan Komitmen Konservasi Noken Warisan Budaya Takbenda/warisan dunia di tujuh wilayah adat papua. Laporan periodik kepada ich UNESCO adalah  Rekayasa murni tanpa bukti nyata di lapangan.

Hutan Alam Bahan Baku Noken Warisan Dunia Pun Pemerintah Indonesia Hancurkan Dengan Berbagai Cara, Tanpa Terawat, Budi-Daya Hingga Terancam

Punah Ketika Pemerintah Indonesia Tidak Konsisten Urus Noken UNESCO di Indonesia.

Undang-undang  Otonomi khusus bagi Provinsi Papua pun gagal mati total di pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Masyarakat hukum adat Papua mengambil sikap untuk kembalikan Otsus Papua ke Pemerintah pusat di jakarta. Solusinya, noken warisan budaya takbenda menarik tanpa pemerintah

Indonesia yang apatis, tidak melestarikan, meindungi, mengembangkan dan memanfaatkan noken

Sebagai warisan budaya takbenda ini. Alasannya, memang bukan budaya bangsa indo-melayu tetapi  Noken warisan budaya bangsa manusia Papua. (

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here