Miriam  Soumilena : Dunia Usaha Harus Perhatikan Hak Tenaga Kerja Perempuan

0
105

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Jayapura, Miriam Y. Soumilena saat menyematkan tanda peserta sosialisasi dan advokasi kepada dua perwakilan peserta. (Irfan /LPC)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  – Setiap tenaga kerja memiliki hak dan kesempatan yang sama di tempatnya bekerja, mulai dari peluang kerja, perlakuan karyawan, hingga penggajian. Namun, secara biologis kaum wanita memiliki beberapa kebutuhan fisik yang perlu diakomodasi.

Oleh karena itu, dunia usaha yang ada di Kabupaten Jayapura diminta untuk serius menangani dan harus memperhatikan hak-hak pekerja perempuan tersebut.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Jayapura, Miriam Y. Soumilena kepada wartawan usai membuka kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan, di Hotel Ratna Indah, Salatiga, Jalan PLN Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Jumat (27/11/2020).

Dunia usaha ini seperti hotel, restoran, supermarket, swalayan, mall dan rumah makan atau cafe yang ada di Kabupaten Jayapura. Hadir sebagai pemateri dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Jayapura.

“Pemberi-pemberi pekerjaan kepada perempuan terutama rumah makan atau hotel, hak dan kewajiban perempuan harus di perhatikan. Tidak boleh terjadi tindakan kekerasan terhadap perempuan ketika sedang melakukan pekerjaan, dan perempuan harus di lindungi,”tegas Miriam Y. Soumelina.

Kepala DPPA Miriam Soumilena mengimbau kepada seluruh pemberi pekerjaan atau pemilik dunia usaha di Kabupaten Jayapura, untuk lebih serius melindungi hak-hak pekerja perempuan. Baik itu, perempuan dewasa maupun perempuan yang masih di bawah umur. “Karena masih banyak anak-anak di bawah umur yang juga di pekerjakan, karena ketika ada anak dibawah umur yang di pekerjakan oleh pemberi pekerjaan, harus melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait,” imbuhnya.

Disampaikan Miriam itu berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana tidak diperankan kepada dunia usaha, untuk tidak memberikan pekerjaan kepada anak yang masih berada di bawah usia 18 tahun. Karena di usia-usia tersebut, anak masih dalam dunia pendidikan.

Sementara kekerasan terhadap pekerja perempuan yang bekerja, baik hotel maupun rumah makan, kata Miriam Soumelena sampai saat ini belum di temukan atau belum ada laporan kepada pihaknya, sehingga dirinya berharap agar tidak terjadi kekerasan terhadap perempuan di dunia kerja yang ada di Kabupaten Jayapura. “Kami belum temukan atau mendapatkan laporan, saya berharap tidak ada kekerasan kepada perempuan di dunia usaha, apalagi kepada perempuan dan anak,” ujarnya.

Sedangkan untuk penyerapan tenaga kerja perempuan sendiri bagi dunia usaha di Kabupaten Jayapura, kata Kepala DPPA Miriam Soumilena, sekitar 50 hingga 54 persen yang sudah terserap di dunia usaha di bidang swasta, yang bergerak di wilayah Kabupaten Jayapura.

“Kebanyakan mereka di rumah makan dan hotel, tetapi di hotel lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Kalau secara ekonomi perempuan lebih banyak sebagai pelaku ekonomi dalam dunia usaha, tetapi bidang pekerjaan yang keterlibatan perempuan masih minim,” tuturnya.

Dengan demikian, di era modern saat ini perempuan dan laki -laki sama derajatnya dalam dunia usaha maupun bidang apapun sama-sama mempunyai hak untuk bekerja.

DPPPA Kabupaten Jayapura sendiri, jelas Miriam Soumilena tugasnya harus mendampingi adanya ketidak adilan terhadap pekerja perempuan dalam dunia pekerjaan itu sendiri, ketika hak-hak sebagai perempuan tidak diakomodir oleh para pelaku usaha.

“Kita tetap mendampingi dan mengadvokasi sampai di tingkat pengadilan, ketika ada masalah yang di sampaikan kita melakukan pendampingan mulai dari Polres, Jaksa hingga tingkatan pengadilan,” tukasnya. (Irf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here