Marianus: Yusak Yaluwo Secara Hukum Layak Ikut Pilkada Boven Digoel

0
73

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)- Dosen Hukum Universitas  Surabaya (Ubaya) sekaligus Penasehat Hukum, Marianus Yohanes Gaharpung, S.H.,M.S.menegaskan Calon Bupati (Cabup) Yusak Yaliwo layak secara hukum untuk maju bertarungpada pesta demokrasi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada)  Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua yang menurut rencana digelar serentak pada 9 Desember 2020 mendatang.

”Secara hukum, Yusak Yaluwo layak mengikuti  pertarungan Pilkada Boven Digoel tanpa harus membuat penafsiran politik untuk menjegalnya maju pada pertarungan pesta demokrasi  di kabupaten itu,” kata Marianus dalam siaran persnya dikirim dari Surabaya, Kamis (19/11/2020), menanggapi artikel yang tersiar di salah satu media online bertopik “Debat  Publik II Pilkada  Serentak Kabupaten Boven Digoel di Jayapura”.

Terkait  Yusak selaku mantan terpidana korupsi, apakah berhak atau tidak berhak ikut  Pilkada, Marianus mengatakan,Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015, menyatakan bahwa mantan terpidana dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah sepanjang mengemukakan secara terbuka dan jujur kepada publik sebagai mantan terpidana. Dan, Pasal 4 PKPU No.18 Tahun 2019 tidak ada syarat pencalonan bagi bukan mantan Narapidana korupsi. Itu artinya, mantan Napi kasus korupsi tetap boleh mencalonkan diri sepanjang diusulkan Parpol sesuai ketentuan  Pasal 7 Huruf g UU Nomor 10 tahun 2016. Atau makna implisit dari norma tersebut adalah bagi mantan Narapidana yang telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah pernah menjadi Narapidana, maka dia layak dicalonkan.Oleh karena itu, masyarakat dan terutama pengurus Partai Politik tidak boleh merekayasa pemikiran sesat bahwa mantan terpidana korupsi tidak ada lagi hak politiknya.Jika sikap itu benar, maka pemikiran yang sesat atau salah pasti akan melahirkan kesimpulan seenaknya atau ex falso quolibet.

Marianus menegaskan bahwa adalah merupakan kewajiban Partai Politik, KPU dan organisasi pegiat Pemilihan Kepala daerah untuk menyebarluaskan kepada publik pemahaman yang benar ini agar masyarakat memahami substansinya sekaligus adanya kepastian hukum dalam perhelatan Pilkada serentak tahun ini.”Mari, kita sepakat serahkan pesta demokrasi ini kepada rakyat, toh pemilih akan memilih yang terbaik,”katanya.

Marianus mengatakan, agar publik di Tanah Papua dan Indoensia  lebih memahami pendapat hukum yang disampaikannya  ini, maka dia kembali memberikan penjelasan bahwa mengenai eks Napi Tipikor yang mencalonkan diri di Pilkada, Pasal 4 ayat (1) huruf gParaturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan  Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubenrur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (“Peraturan KPU 18/2019 “) mengatur khusus sebagai berikut : Bagi Mantan Terpidana yang telah selesai masa pemidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.”Logika Hukumnya adalah, ketika yang bersangkutan sudah menjalankan semua kewajiban secara hukum yakni selesai menjalankan masa hukumnya maka setiap warga negara punya hak politik yang sama, lain halnya jika dalam putusan tersebut disebutkan oleh Majels Hakim bahwa hak politik seseorang dicabut dan, pasti tidak mungkinlah, karena ini bukan perkara menyangkut kejahatan politik, “ tegas Marianus Gaharpung.

(Fransisca/lintaspapua.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here