Polisi Siap Tindak Tegas Jika Rapat Dengar Pendapat Umum MRP Ada Indikasi Makar

0
194
Kapolres Jayapura, AKBP Victor Dean Mackbon, SH, S.IK, MH, M.Si. (Irfan /LPC)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Aparat keamanan dalam hal ini Kepolisian Resor (Polres) Jayapura tidak pernah melarang pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk wilayah Tabi maupun Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang akan dilaksanakan oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) di wilayah Tabi.

Namun jika ada indikasi isu makar, tidak main-main pihak Polres Jayapura akan mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan pelaksanaan RDP maupun RDPU terkait evaluasi Otsus oleh MRP.

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Jayapura, AKBP Victor Dean Mackbon, SH, S.IK, MH, M.Si, menegaskan, pihaknya tidak pernah melakukan pelarangan terhadap pelaksanaan RDP atau RDPU, tetapi harus melalui proses yaitu perijinan.

“MRP sudah menyurat ke kita terkait pengamanan, tentunya kami juga akan mengamankan. Karena ini  kepolisian bersama juga dengan TNI dan pihak Pemda melindungi pelaksana kegiatan dan warga masyarakat,” kata AKBP Victor Dean Mackbon, SH, S.IK, MH, M.Si, di Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (16/11/2020) sore.

Pada pelaksanaan RDP mauapun RDPU oleh MRP di Wilayah Tabi nanti, Kapolres Jayapura kembali menegaskan jika terdapat indikasi isu makar dalam kegiatan tersebut, maka pihaknya akan mengambil langkah tegas.

“Yang jelas kami dari kepolisian ini berdasarkan surat permohonan juga, apabila minta ijin terbit dari Polda, maka kami mengimbau kepada pelaksana kegiatan RDP agar jangan sampai mengganggu ketertiban umum dan juga memperhatikan protokol kesehatan Covid-19,” ujarnya.

Disampaikan Kapolres Jayapura AKBP Victor Dean Mackbon, SH, S.IK, MH, M.Si, saat dikonfirmasi wartawan mengenai antisipasi pihak keamanan menyikapi situasi Kamtibmas di Kabupaten Jayapura jelang pelaksanaan RDP untuk wilayah Tabi dan juga pelaksanaan RDPU yang akan digelar oleh MRP di tujuh wilayah adat terutama di Wilayah Tabi, Provinsi Papua.

Untuk itu, AKBP Victor Mackbon juga menginstruksikan kepada semua elemen masyarakat sesuai maklumat Kapolda Papua, karena merupakan amanah Undang-undang Otonomi Khusus. Maka RDP dilaksanakan dengan memperhatikan etika-etika yang ada.

“Sesuai maklumat bapa Kapolda, tetapi harus memperhatikan etika-etika yang ada dan tidak bisa lagi membicarakan masalah makar. Bicara tentang dampaknya sampai ke kriminal, tentunya kita akan lakukan langkah-langkah kepolisian. Karena kita bicara perlindungan manusia,” tegasnya.

Selain itu, AKBP Victor Mackbon yang juga pernah menjabat Kapolres Mimika ini menambahkan bahwa dari pesan Bupati Jayapura untuk tidak di lakukan di Kabupaten Jayapura, karena adanya indikasi yang akan mengganggu Kamtibmas di Jayapura. (Irf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here