Tim Pemenang Septe Menilai Alasan Paslon Code Tak Ikut Debat Karena Tidak Siap

0
62

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pegunungan Bintang menggelar debat publik Pilkada di salah satu Hotel di Jayapura, Senin (16/11/2020) kemarin.

Dalam debat tersebut Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 tidak mengikuti dengan alasan ketidak tegasan penyelenggaran pilkada terkait status pemberhentian Pasangan Septe sebagai ASN dan anggota DPRD.

Hal tersebut, disampaikan paslon nomor urut 2 Code (Costan Oktemka dan Decky Deal) melalui tim dalam keterangan pers, Senin.

Terkait itu, paslon nomor urut 1 Septe (Spey Yan Bidana dan Piter Kalakmabin) angkat bicara. Menurut Cawabup (Calon Wakil Bupati) Piter Kalakmabin, tuduhan yang dilontarkan oleh Tim Code tidak benar.

Bahkan, dengan tegas Piter menyatakan bahwa, apa yang dikatakan Tim Code merupakan pembohongan publik. Sebab, semua persyaratan terkait dirinya dan calon bupati Spey Yan Bidana sudah lengkap dan sah.

“Mereka sudah tahu lewat LO nya, karena yang berhubungan KPU dan tim itu LO. Jadi kalau mereka tidak tahu itu sudah pembohongan politik, karena faktanya dokumen sudah lengkap,” kata Piter Kalakmabin, di Jayapura, Selasa (17/11).

Dikatakannya, untuk calon bupati, SK pemberhentian sebagai ASN sudah ada. Sedangkan untuk dirinya, menggunakan surat keterangan dan itu sah dimata peraturan.

“Memang aturan PKPU sepertu itu. Bahwa kalau SK pemberhentian belum keluar atau masih dalam proses, harus ada surat keterangan. Dan tanggal 9 kami sudah masukkan surat keterangan,” tuturnya.

Lanjut kata Piter, dirinya melihat ada proses kesengajaan yang dilakukan oleh oknum dalam penerbitan SK pemberhentiannya sebagai anggota DPRD Pegunungan Bintang. Hal itu dimaksud agar, Pasangan Septe gugur dan tidak bisa mengikuti Pilkada Pegunungan Bintang.

“Jadi surat saya lebih awal masuk, tapi ada unsur kesengajaan dari oknum,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Ketua Juru Kampanye Pasangan Septe Daud Mimin mengatakan, pihaknya sangat menyesalkan ketidak hadiran Pasangan Code dalam debat kemarin, dengan alasan yang tidak mendasar sesuai bukti dan fakta yang ada.

“Dalam keterangan mereka kepada awak media, mereka persoalkan surat pemberhentian calon bupati Spey Yan Bidan sebagai ASN dan calon wakil bupati Piter Kalakmabin sebagai anggota DPRD Pegunungan Bintang,” katanya.

“Jadi disini kami menilai bahwa ketidak hadiran Pasangan Code dalam debat l
kemarin karena tidak siap,” timpalnya.

Daud pun menegaskan, bahwa SK Pemberhentian calon bupati Spey Yan Bidana sebagai ASN sudah ada. Sedangkan untuk calon wakil bupati Piter Kalakmabin sudah diproses di Biro Hukum. Sehingga untuk sementara menggunakan surat keputusan dari pejabat berwenang. Dan itu sudah disampaikan ke KPU setempat.

“Jadi mekanisme atau aturan-aturan kami sudah laksanakan,” ucapnya.

Sementara itu, Sekertaris Tim Pemenangan Pasangan Septe, D Anglipki Kaladan, S.Pd., menjelaskan terkait PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sudah sangat jelas. Dimana dalam pasal 69 ayat 1 dikatakan bahwa, bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPD, DPRD, TNI, Polri, ASN wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara.

“Jadi kami sudah sampaikan semuanya sebelum batas waktu yang ditetapkan,” katanya.

Diungkapkannya, terkait dengan surat keterangan yang dipersoalkan Pasangan Code, pihaknya telah menyerahkan ke KPU Pegunungan Bintang. Dan langsung dikoordinasikan ke KPU Provinsi, Bawaslu hingga KPU RI.

“Jadi surat pemberhentian sedang dalam proses dibuktikan dengan surat keterangan. Dan itu sah,” pungkasnya.
(Gracio/lintaspapua.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here