Soal Dana Penyertaan Modal, DPRD Minta Pertanggungjawaban Perusda Baniyau

0
162
Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Klemens Hamo, S.IP., saat diwawancara. (Irfan /LPC)

Klemens Hamo: Kami Pastikan Segera Panggil Mereka, untuk Evaluasi Dana Penyertaan Modal

JAYAPURA (INTAS PAPPUA) – Penggunaan dana penyertaan modal yang dikucurkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, Papua terhadap Perusahaan Daerah (Perusda) Baniyau pada beberapa tahun lalu yang digunakan untuk membangun perumahan BTN Pemda di Doyo Baru, Distrik Waibhu, Kabupaten Jayapura, dipertanyakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura, karena perumahan yang sudah selesai dibangun dengan anggaran pemerintah itu belum laku terjual semuanya.

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Klemens Hamo, bahkan dirinya menyebutkan pada tahun 2020 ini pihak Perusahaan Daerah (Perusda) Baniyau kembali mengajukan dana penyertaan modal sebesar Rp 1 miliar dalam APBD Perubahan 2020.

Sehingga, politisi NasDem Kabupaten Jayapura ini meminta pertanggungjawaban pihak Perusda Baniyau mengenai penyertaan modal yang telah diberikan Pemda Kabupaten Jayapura sebelumnya yang digunakan untuk membangun Perumahan BTN Pemda, karena dalam APBD Perubahan 2020 ini kembali Perusda Baniyau mengajukan dana penyertaan modal ke pemerintah daerah.

“Kami pastikan segera mengundang pihak Perusahaan Daerah Baniyau, untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana penyertaan modal yang sudah pernah diberikan oleh pemerintah yang disahkan oleh DPRD Kabupaten Jayapura beberapa tahun yang lalu,” kata Klemens Hamo kepada wartawan di Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Jumat (13/11/2020).

“Kiita akan panggil mereka, mungkin saat Pembahasan APBD Induk. Kalau waktunya mepet berarti tahun depan,” ujarnya menambahkan.

Dirinya menyebutkan, sejauh ini Perusda Baniyau, telah mengajukan dana penyertaan modal kepada pemerintah daerah sebanyak 2 kali. Di mana, sebelumnya digunakan untuk pembangunan perumahan BTN Pemda Doyo Baru untuk dikomersilkan. Namun sampai saat ini berdasarkan informasi yang ada perumahan yang sudah dibangun dengan anggaran pemerintah itu belum terjual semuanya.

“Makanya juga kita panggil agar mereka bisa mempertanggungjawabkannya. Jadi kita tidak saja memberikan mereka uang terus-menerus, tetapi mereka harus mempresentasikan hasil kerja mereka selama ini, termasuk anggaran-anggaran dana penyertaan modal yang sudah diberikan oleh pemerintah,” ujarnya.

Dia mengaku tahun ini perusahaan tersebut juga kembali mengajukan dana penyertaan modal senilai 1 miliar rupiah dalam anggaran APBD Perubahan tahun 2020. Dan pengajuan itu pun sudah disetujui oleh DPRD Kabupaten Jayapura.

“Anggaran ini mungkin untuk menunjang program kegiatan mereka, tapi ini dan itu nanti harus dipertanggung jawabkan mereka,” tukasnya. (Irf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here