Press Release ULMWP : Pemerintah Inggris Jadi Negara ke-82 yang Menuntut Akses PBB ke West Papua

0
372

Press Release ULMWP : Pemerintah Inggris Jadi Negara ke-82 yang Menuntut Akses PBB ke West Papua

Dalam kemenangan besar ULMWP(United Liberation Movement for West Papua),Pemerintah Inggris telah menyatakan dukungannya atas kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ke West Papua. Kunjungan Komisioner, tuntutan utama negara-negara internasional, akan menghasilkan laporan berbasis bukti tentang situasi hak asasimanusia di West Papua.

 

Menanggapi pertanyaan dari Alex Sobel MP, Ketua All-Party Parliamentary Group on West Papua, MenteriurusanAsia,Mr. Nigel Adams menyatakan bahwa, “Inggris mendukung kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (ONHCR) ke Papua.”“Kedutaan Besar Inggris di Jakarta telah membahas masalah tersebut dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia dan mendorong Indonesia untuk menyetujui kerangka waktu kunjungan tersebut.

 

Investigasi PBB ke West Papuaadalah tujuan utama ULMWP. Dengan pengumuman ini, Inggris telah menjadi negara ke-82 yang secara resmi mendukung proposal tersebut, menyusul seruandari negara-negara anggota Forum Kepulauan Pasifik (PIF)dan Organisasi Negara-negara Afrika, Karibia, dan Pasifik (ACP).

 

Inggris telah mendukung penjajahan Indonesia di West Papuasejak pendudukan dimulai pada tahun 1963 –[namun],dukungan [pemerintah Inggris melaluiMenteri Asia]Adams ditegaskan kembali sambil mempertaruhkan posisi baru Pemerintah[Inggris]. Selama beberapa dekade, perusahaan pertambangan Inggris-Australia Rio Tinto memiliki investasi multi-miliar pound di Grasberg, tambang emas terbesar di dunia dan tambang tembaga terbesar kedua. Perusahaan tersebut dituduh terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia di tambang sebelum menjual sahamnya pada tahun 2018. Perusahaan Inggris BP(British Petroleum)memegang salah satu cadangan gas alam cair terbesar di dunia di Tangguh, West Papua.

 

Dukungan Inggris untuk kunjungan Komisioner Tinggi meningkatkan tekanan pada Indonesia, yang -meskipun menjanjikan bahwa kunjungan ‘masih di atas meja’ -sejauh ini menolak untuk mengizinkan penyelidik PBB ke West Papua.

 

Pernyataan Inggris itu muncul setelah pembunuhan dan penembakan sejumlah tokoh agama dalam beberapa bulan terakhir. Di antara mereka adalah Pendeta Yeremina Zanambani, yang terbunuh di Kabupaten Intan Jayapada tanggal 19 September2020. Penyelidikan oleh Komisi Hak Asasi Manusia Indonesia dan kelompok kemanusiaan independen yang berbasis di daerah tersebut menunjukkan bahwa Pendeta Zanambani dibunuh oleh tentara Indonesia.

Port Numbay, 12 November 2020

Bazoka Logo

Kepala Departemen Politik ULMWP

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here