Press Release : United Liberation Movement for West Papua Tolak Otsus dan Dukung Referendum Papua Merdeka

0
286
Ketua Komite Legislatif ULMWP (United Liberation Movement for West Papua), Rev. Edison Waromi, S.H menyampaikan hasil Sidang Tahunan Ke-III Legislatif ULMWP tahun 2020 secara terbuka melalui Ibadah Sykuran sidang yang di gelar di Camwolker, Waena - Perumnas III, Jayapura - Papua pada 20 Oktober 2020. (ISTIMEWA)

PERS REALESE:

SIDANG KE III TAHUN 2020 KOMITE LEGISLATIF ULMWPMEMUTUSKAN UPGRADE STATUS POLITIK DAN HUKUM – ULMWP

Sebagaimana yang kita ketahui tentang dinamika Sosial Politik, Hukumdan HAM di Papua. Misalnya beberapa peristiwa telah terjadi: Pertama; Ujaran Rasis yang menimbulkan Demontrasi besar-besaranyang berakibat pada perusakan fasilitas umum, jatuhnya korban danpenangkapan-penangkapan terhadap rakyat Papua.

Kedua; Ada Penolakanterhadap Otonomi Khusus Jilid III yang datangnya dari kalangan Pemuda,Mahasiswa dan Rakyat Papua.

Ketiga; Pelanggaran HAM, salah satu contonyapenembakan terhadap pendeta Yeremias Zanambani di Intan Jaya.

eempat,Operasi-operasi Militer di beberapa daerah di Papua, Timika, Intan Jaya,Pegunungan Bintang, Nduga, dll

Seluruh dinamika tersebut di atas menjadi perhatian banyak pihak, baikitu dari Pemerintah Provinsi Papua, Kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM), pihak tokoh Agama, Aktivis HAM dan Pro Demokrasi. Berbagai bentukpenyelesaian / solusi juga telah ditawarkan.

Misalnya oleh Pihak AgamaMenawarkan Dialog. Di kalangan Pemuda, Mahasiswa dan Rakyat Papuasendiri untuk saat ini, Penolakan Otonomi Khusus jilid II menjadi wacanayang terus disuarakan melalui Demontrasi di beberapa kota/kabupaten dandeklarasi penggalangan Petisi Rakyat Papua (PRP).

Tuntutan mereka hanyasatu, yaitu REFERENDUM sebagai Solusi Demokratis bagi Bangsa Papua.Sementara itu di tingkatan pemerintah Indonesia (Pusat) sedangmengupayakan perpanjangan Otonomi Khusus (Revisi) dan PemekaranProvinsi di Papua tanpa mendengar langsung aspirasi rakyat Papua. Padahal,Majelis Rakyat Papua (MRP dan MRPB) saat ini sedang menggalang aspirasirakyat Papua melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Untuk Penyelesaian Kasus Penembakan di Intan Jaya terhadap PendetaYeremia Zanambani, Pemerintah Indonesia juga telah membentuk TimGabungan Pencari Fakta (TGPF). Di pihak Papua, Pansus Kemanusiaan jugadibentuk dengan tujuan yang sama, yaitu Mencari Fakta PenembakanPendeta Yeremia Zanambani.

Pada 29 September 2020, secara paksa Pemerintah Indonesia telahmengeluarkan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 TentangPercepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Barat. Danmelalui Keputusan Presiden Republik Indonesia (Kepres) Nomor 20 Tahun2020 Tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan PembangunanKesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat,

PemerintahIndonesia telah membentuk Tim Koordinasi Terpadu komposisinya terdiridari: 1.Ketua: Wakil Presiden2.Anggota: 1.Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan2.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian3.Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia danKebudayaan 4.Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 5.Menteri Keuangan 6.Menteri Dalam Negeri; dan 7.Kepala Staf Kepresidenan 3.Ketua Harian Merangkap Anggota: Menteri Perencanaan PembangunanNasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Kami United Liberation Movement for West Papua melalui KomiteLegislatif telah melihat dan mendengar beberapa dinamika, diantaranya:1.Sikap Pemuda, Mahasiswa dan Rakyat Papua menolak Otsus danMenuntut Referendum

2.Sikap Dewan Gereja Papua Menolak Otonomi Khusus dan MendorongDialog antara ULMWP dan Indonesia 3.Sikap 57 Pastor Pribumi Papua Menolak Otsus dan MenyuarakanReferendum 4.Desakan Pasifc Island Forum mendorong penyelesaian PelanggaranHAM di Papua dan menyerukan misi HAM PBB berkunjung ke Papua 5.Sikap Pemerintah Indonesia Memperpanjang Otsus, Pemekaran danmembentuk TGPF serta mengeluarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2020Tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papuadan Barat

United Liberation Movement for West Papua sebagai Wadah Koordinatifyang menerapkan Prinsip Trias Polika menjalankan amanat PerjuanganBangsa Papua sedang mengikuti semua dinamika tersebut di atas.

Makadengan melihat seluruh dinamika itu, ULMWP melalui Komite Legislatif telahmenggelar Sidang Tahunan ke III Tahun 2020 pada, 14 -17 Oktober 2020, diPort Numbay, West Papua. Dalam Sidang Tahunan ke III Komite LegislatifULMWP membuka session “Hearing Publik: Menuju Hak Penentuan NasibSendiri, guna menyerap seluruh aspirasi rakyat Papua. Session “HearingPublik” bertujuan: (1) Membuka Ruang Demokrasi bagi Rakyat bangsaPapua, (2) Mengkonsolidasi Aspirasi Bangsa Papua, (3). MengakomodirAspirasi Rakyat bangsa Papua.

Dengan menggelar Hearing Publik: Menuju Hak Penentuan Nasib Sendiri,Rakyat Bangsa Papua mendapatkan kesempatan yang wajar untukmengungkapkan aspirasi mereka secara terbuka, jujur, adil dan damai.ULMWP Bersama Rakyat Papua Barat memprakarsai Penyelesaian KonfikStatus Politik Bangsa Papua sesuai dengan Aspirasi Rakyat bangsa Papuaserta Merumuskan dan Menetapkan Sikap Politik Bangsa Papua.

Pada kesempatan Sidang Tahunan ke III Komite Legislatif ULMWP Tahun2020, 14 -17 Oktober 2020, Rakyat bangsa Papua dari berbagai komponen

telah menyampaikan pandangan Politik; Menolak Otonomi Khusus, MenuntutReferendum Kemerdekaan bagi Bangsa Papua.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini, ULMWP Komite Legislatif,mengumumkan Sikap Politik:1.Menerima dan Mendukung Sikap Politik Rakyat Bangsa Papua Barat Menolak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat 2.Komite Legislatif ULMWP Menerima Aspirasi Referendum UntukKemerdekaan Bangsa Papua 3.Melalui Sidang Tahunan Komite Legislatif ULMWP Ke III Tahun 20201.Legislatif ULMWP Meng-upgrade (Meningkatkan) Status Politik danHukum UNITED LIBERATION MOVEMENT FOR WEST PAPUA (ULMWP).2.Memberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) diwilayah territorial West Papua.

Demikian Realese Press

Port Numbay, West Papua

20 Oktober 2020

UNITED LIBERATION MOVEMENT FOR WEST PAPUA

KOMITE LEGISLATIF

EDISON K. WAROMI

KETUA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here