Kebijakan Pemerintah Terkait UU Cipta Kerja Dinilai Sangat Baik

0
84

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas menilai kebijakan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat investasi dan membuka seluas-luasnya penambahan lapangan pekerjaan melalui RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law ini sangat baik karena memudahkan investor untuk melakukan investasi di Indonesia.

Menurut Mandenas, RUU Cipta Kerja yang sementara menjadi kontroversi dikarenakan masih ada sebagian elit yang mungkin merasa terganggu. Tetapi sesungguhnya subtansi dari RUU Omdibus Law itu sudah mengakomodasi dan mengakomodir aspirasi para buruh.

“Jadi pembahasan RUU Cipta Kerja khsusnya cluster ketenagakerjaan itu DPR RI, legislasi, juga fraksi-fraksi yang ada di DPR RI sudah berulang kali mengajak dan berbicara dengan para buruh. Terutma pengurus buruh itu sudah diundang beberaa kali di DPR untuk membahas cluster ketenagakerjaan,”katanya di Jayapura, Rabu (14/10/2020) sore.

“Sudah banyak masukan, jadi kalau ada berita hoax yang berkembang terkait dengan hak-hak buru sebenarnya kalau dibuka dari cluster buruh dari sekian ratus halaman yang ada di RUU Cipta Kerja itu cluster buruh sudah terakomodir,” terang Mandenas.

Politikus partai Gerindra itu menyebutkan, semua yang menyangkut hak dan masalah PHK yang buruh ragukan termasuk ada isu PHK dan tidak diberikan pesangon itu salah.

“PHK tetap diberikan pesangon kemudian hak cuti dan sebagainya semua itu sudah diberikan jaminan didalam UU cipta kerja,”

Selain itu kata Mandenas, dalam rangka mensingkronisasikan semua kebijakan pemerintah dalam undang-undang yang digabungkan kurang lebih ada 70 undang-undang, khusus cluster pendidikan sudah dikeluarkan juga.

“Jadi ada isu berkembang bahwa cluster pendidikan masih masuk dalam UU Omdibus Law itu tidak benar. Cluster pendidikan itu dikeluarkan karena itu di dalam UU. Jadi saya pikir dalam masalah Omnibus law ini perlu dibaca dan dicermati baik dulu,” ujarnya.

Sehingga sambung Mandenas, apa yang telah Pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo lakukan dalam memudahkan investor untuk melakukan investasi di Indonesia sudah tepat.

”Yang tadinya orang masih bisa melakukan jual beli ijin selama ini tapi setelah RUU Cipta Kerja ditetapkan jadi Undang-undang maka jual beli masih bisa di tekan, jadi tidak ada lagi investasi-investasi yang dipersulit birokrasi yang panjang ,” jelasnya. (Gracio/lintaspapua.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here