Negara Jangan Tinggal Diam, Wagus Hidayat Minta Pemerintah Tanggung Biaya Rapid Test dan Swab

0
86
Anggota DPRD Terpilih Kabupaten Jayapura periode 2019-2024 dari PPP, H. Wagus Hidayat, SE, saat diwawancara. (Irfan/LPC)

Masyarakat Keluhkan Biaya Rapid Test dan Swab, DPRD Kabupaten Jayapura: Negara Jangan Tinggal Diam

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Beberapa hari terakhir ini, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Pencegahan Covid-19 di pusat dan beberapa daerah melaporkan peningkatan kasus positif Covid-19 secara signifikan, khususnya di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

Terkait hal ini, anggota Komisi A DPRD Kabupaten Jayapura Dapil I, H. Wagus Hidayat, SE, mendukung statement dari Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Jayapura Hermes Felle yang meminta agar setiap anggota DPRD Kabupaten Jayapura saat pulang dari dinas luar daerah wajib untuk lakukan swab test.

Kemudian Politisi PPP ini juga mengingatkan segenap jajaran pemerintah untuk menggencarkan kembali tes cepat (Rapid Test) maupun polymerase chain reaction (PCR) swab demi mendeteksi penularan virus Corona.

Persoalannya saat ini, menurut pria yang akrab disapa Dayat, banyak warga yang mengeluhkan mahalnya biaya rapid test, apalagi tes PCR swab.
“Saya sangat setuju dengan adanya permintaan agar setiap anggota DPR yang baru pulang dinas luar daerah wajib swab test. Jangankan anggota dewan, semua masyarakat wajib PCR swab bila perlu. Tapi, semua biayanya itu dibebankan dan ditanggung oleh pemerintah. Entah itu pemerintah pusat hingga di provinsi dan kabupaten/kota.”

“Jadi saya sangat setuju sekali, bila perlu semuanya di rapid test dan swab test, untuk memastikan kesehatan warga negara Republik Indonesia, khususnya juga yang ada di Kabupaten Jayapura.”

“Soal ini, sebenarnya Negara tidak boleh tinggal diam. Karena keselamatan dan kesehatan warga negara itu adalah tanggung jawab Negara. Oke di masa pandemi ini memang masyarakat yang ingin keluar daerah harus melakukan rapid test atau swab test terlebih dahulu, bagi kami itu tidak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah kenapa biaya rapid maupun swab test itu terlalu mahal, sudah begitu ditanggung sendiri oleh calon penumpang (masyarakat) itu. Inikan sama saja membebani masyarakat, khususnya dari kalangan ekonomi menegah ke bawah,” ujarnya.

Ia menambahkan, selain biaya rapid dan PCR swab yang mahal. Juga harga tiket pesawat dari Jayapura ke daerah lain maupun dari daerah lain luar Papua ke Jayapura. “Kami harap agar pemerintah pusat dapat memonitor harga tiket pesawat yang mahal tersebut.”

“Mohon maaf, selain tingginya harga tiket pesawat ditambah dengan biaya rapid maupun swab test yang harus dikeluarkan oleh calon penumpang pesawat dirasa sangat membebani masyarakat khususnya bagi masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah yang punya keperluan mendadak dan memang harus keluar daerah,” ujar Ketua Fraksi BTI DPRD Kabupaten Jayapura ini.

Diapun mengatakan, jika memang semua aturan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat soal rapid dan swab test seluruhnya dibebankan kepada warga, dirinya menganggap bahwa negara telah gagal dalam melindungi masyarakatnya.

“Karena kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan masayrakat itu adalah yang harusnya jadi prioritas utama. Jika pemerintah meminta kepada masayarakat yang mau keluar daerah diwajibkan untuk rapid dan swab test itu tidak masalah, tapi biayanya harus ditanggung oleh pemerintah jangan lagi dibebankan kepada masyarakat,” tegasnya.

Untuk itu, ia meminta kepada Pemerintah Pusat sekiranya dapat mengevaluasi kembali keputusan soal rapid dan swab tes yang dibebankan kepada masayarakat.

“Ini yang saya bingung, kenapa Pemerintah Pusat buat keputusan yang memberatkan masyarakat seperti ini, janganlah diproyekkan ataupun dibisniskan,” imbuh pria yang juga Ketua KKSS Kabupaten Jayapura.
Diapun memastikan ada pihak lain yang diuntungkan dalam hal ini, sementara penaganan Covid-19 di Indonesia hingga saat ini masih meraba-raba dan belum ada kepastian kapan pandemi ini akan berakhir. (Irf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here