Menolak Otonomi Khusus Papua Jilid II : Sebuah Propaganda Politik, Nasionalis Papua Merdeka ???, Oleh : Ridwan al-Makassary

0
210
Penulis: Pekerja perdamaian, founder Lembaga Perdamaian Indonesia (LPI) dan peneliti Centre for Muslim States and Societies (CMSS) University of Western Australia. (Foto Pribadi)

MENOLAK OTONOMI KHUSUS PAPUA JILID II: SEBUAH PROPAGANDA POLITIK

NASIONALIS PAPUA MERDEKA ?

 Oleh :  Ridwan al-Makassary )*

 

Para nasionalis Papua kembali menyuarakan lantang penolakan terhadap otonomi khusus (Otsus) Papua Jilid II, yang akan berakhir pada Desember tahun 2021. Beberapa hari terakhir ini, beberapa kota di Papua meradang oleh aksi demonstrasi, misalnya, Nabire dan kota Jayapura menyaksikan demonstrasi menolak Otsus Jilid II. Di Nabire, ratusan massa penolak otsus membludak dan melakukan aksinya di halaman kantor Bupati Nabire, Papua, Kamis (24/9/2020).

Sementara di kota Jayapura, aksi demo mahasiswa dan warga yang menolak otonomi khusus (Otsus) Papua Jilid II di Gapura Uncen dibubarkan paksa oleh polisi oleh karena tak mengantongi ijin, dan menyulut kericuhan kecil. Pada tahun ini, sejatinya penolakan terhadap Otsus Papua Jilid II tahun ini semakin gencar dan telah berlangsung beberapa bulan sebelumnya, di antaranya penolakan 57 pastor pribumi  Papua seregio Papua dari lima keuskupan  di Tanah Papua pada 21 Juli 2020.

Bahkan, pihak nasionalis Papua mengklaim rakyat Papua dan beberapa lembaga, seperti MRP, Solidaritas Perempuan, ULMWP dll (Lihat misalnya dalam SuaraPapua.com 21 Juli 2020), telah menolak Otsus dan menuntut hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi Demokratis. Sebaliknya, para pendukung Otsus Jilid II juga menyatakan manfaat Otsus dan perlunya dilanjutkan.

Tulisan singkat ini ingin memproblematisasi mengapa sebagian nasionalis Papua bersikukuh menolak Otsus Jilid II dan menawarkan referendum di Papua. Penulis beragumen bahwa penolakan otsus Papua tampaknya merupakan propaganda politik Papua untuk mendesak publik internasional guna mendukung referendum penentuan nasib sendiri di Papua.

Untuk mendukung argumen ini, penulis ingin mengkaji dari sebuah perspektif yang lebih luas. Pertama, ia menarasikan secara selintas lintasan sejarah Otsus dan mengapa Otsus diberlakukan di Papua. Kedua, ia mendeskripsikan pro dan kontra Otsus Jilid II dan mengapa nasionalis Papua mengangkat isu ini sedemikian rupa, dan penulis menawarkan cara penyelesaian Papua dengan jalan dialog dan nir-kekerasan.

Otsus : Sebuah Pemandangan Selintas

Pada 1999, undang-undang Otonomi Daerah telah disahkan, yang mengatur desentralisasi politik dan keuangan seluruh wilayah di Indonesia sebagai produk politik karena derasnya tuntutan kemerdekaan oleh para nasionalis Papua setelah era reformasi bergulir. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI telah menetapkan kebijakan khusus otonomi daerah untuk Papua dan Aceh. Pada pertemuan tahunannya tahun 2000, MPR menekankan pentingnya otonomi khusus Papua. Dalam beberapa bulan berikutnya, Gubernur Papua, J.P. Solossa, telah membentuk tim untuk menyusun peraturan otonomi khusus untuk Papua.

Pada bulan April 2001, rancangan Otsus itu, yang mencakup klausul untuk perlindungan nilai dan budaya Papua, transisi kekuasaan ke pemerintah lokal dan delapan puluh persen dari pendapatan Papua akan dialokasikan ke tingkat provinsi. Itu dibahas dan disetujui oleh DPR RI pada Oktober 2001.

Menurut UU No. 21 tahun 2001, Papua ditetapkan sebagai daerah Otonomi Khusus (Otsus) untuk dilaksanakan pada 1 Januari 2002. Peraturan ini diharapkan membantu masyarakat Papua untuk berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan regional, isu-isu strategis seperti mewujudkan keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, percepatan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua dengan menghormati kesetaraan serta keragaman. Ini juga menyangkut pelestarian budaya dan lingkungan alam di Papua.

Sejumlah penari kolosal dengan pakaian adat daerah masing-masing di Kota Jayapura. (Elsye /lintaspapua.com)

Otsus menekankan bahwa rasa hormat terhadap budaya dan pelestarian budaya perlu ditegakkan, sementara itu memberikan Papua beberapa kebebasan dalam kegiatan politik dan ekonomi mereka.

Sejarah Otsus di Papua sangat kompleks. Otsus diterapkan di Papua beberapa tahun setelah penggulingan rezim Suharto dan setelah masyarakat Papua mengalami berbagai gumpalan kekecewaan (memoria passionis) dengan pemerintah pusat, yang membagi provinsi menjadi dua. Selain itu, banyak suara nasionalis Papua yang menyerukan kemerdekaan. Sangat menarik untuk melihat bahwa banyak juga yang berasumsi bahwa implementasi Otsus adalah upaya untuk membungkam ekspresi untuk hak menentukan nasib sendiri.

Otonomi ini adalah hasil dari dialog panjang untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan untuk konflik Papua. Ada harapan di antara pemerintah Indonesia bahwa otonomi dapat membawa kemakmuran dan menawarkan rakyat Papua kesempatan untuk mengembangkan dan membangun masa depan yang lebih baik dan damai dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada Juli 2001, Megawati Soekarnoputri menjadi presiden, setelah MPR memecat Gus Dur. Pemerintahan Megawati bersikap ketat terhadap nasionalis Papua, yang sepertinya mewarisi imajinasi Sukarno tentang keutuhan NKRI dari Sabang sampai Merauke.

Dalam pidato yang disampaikan pada 17 Agustus 2001, Megawati meminta maaf atas perlakuan pemerintah Indonesia terhadap Papua dan bersikeras bahwa akan mencari keadilan untuk peristiwa masa lalu. Namun, dia tegas menolak kemerdekaan Papua.

Dalam praktik, Megawati telah mendukung langkah-langkah militer yang diambil untuk melemahkan nasionalisme Papua dan mendukung penerapan Otonomi Khusus untuk Papua. Bahkan, selama masa jabatannya, Pasukan Khusus Indonesia (Kopassus) membunuh Ketua PDP Theys Eluway pada November 2001.

Pada Oktober 2004, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah terpilih sebagai presiden Indonesia menggantikan Megawati. Dia berjanji untuk menerapkan otonomi khusus dan menjanjikan pendekatan non-militer untuk mengakhiri konflik di Papua. Setelah kontroversi mengenai pembagian Papua menjadi tiga provinsi oleh pengadilan konstitusi, SBY meresmikan Majelis Rakyat Papua (MRP) yang telah lama tertunda.

Namun, sampai saat ini wewenang MRP terbatas pada masalah yang berkaitan dengan adat (adat istiadat), agama dan wanita. Singkatnya, MRP adalah sebuah lembaga simbolis tanpa kekuatan politik. Pada akhirnya, ada pandangan bahwa hanya orang yang setia kepada Indonesia yang bekerja di lembaga itu. Namun, dewasa ini MRP Provinsi Papua periode jilid 3 tampaknya mulai memainkan peran secara maksimal dalam memperjuangkan masalah-masalah orang Papua, misalnya kasus ujian CPNS offline dan mendorong RUU Otsus plus kembali. Sayangnya, MRP tampaknya terlibat dalam menyuarakan isu penolakan Otonomi Khusus Papua Jilid II.

Selama sepuluh tahun berkuasa, SBY telah mengambil beberapa upaya untuk memajukan pembangunan Papua sebagai cara untuk membawa perdamaian (peace through development). SBY membentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) untuk mendorong pembangunan di wilayah tersebut. Selain itu, gagasan untuk dialog Jakarta-Papua terus berlanjut. Intinya, SBY menerima ide untuk dialog, tetapi dia lebih suka menyebutnya “Dialog Konstruktif”, daripada dialog Jakarta-Papua, yang problematik karena dicurigai sebagai kendaraan untuk mewujudkan Papua merdeka. Pandangan ini kuat di kalangan petinggi TNI dan nasionalis Indonesia. Namun, hingga akhir masa jabatannya sebagai presiden, SBY gagal mewujudkan “Dialog Konstruktif” ini. Tinggal sebagai impian yang tidak terwujudkan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membawa angin harapan untuk dialog nasional penentuan nasib sendiri Papua. Pada Desember 2014, dia berjanji untuk mengunjungi Papua tiga kali setahun, dan dia juga berjanji akan menggunakan dialog untuk menyelesaikan konflik Papua. Sampai saat ini, Jokowi telah mengunjungi Papua sebanyak tujuh kali. Banyak orang di Indonesia dan Papua telah menyaksikan kemajuan nyata dalam infrastruktur, seperti pembangunan jalan, pasar, jembatan antara lain, yang memang telah dibangun selama masa jabatan Jokowi.

Namun, penuntasan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang dijanjikannya pada awal kepresidenannya adalah nihil. Jauh panggang dari api. Dengan kata lain, penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di Papua adalah masalah besar yang belum terlaksana pada masa Jokowi. Bahkan, Jokowi dinilai tidak ada satu pelanggaran HAM yang diselesaikan alias mandeg pada masa kepemimpinannya (2014-2019). Bahkan, pada debat capres pertama untuk periode 2019-2024 yang diselenggarakan KPU RI, isu HAM di Papua sama sekali tidak disebut. Dalam masa pemerintahan Jokowi priode ke 2, demokrasi Indonesia diklaim mengalami kemunduran, dan isu penolakan Otsus Jilid II semakin kencang disuarakan.

Aktivitas Jual Beli Oleh Masyarakat di Pasar Jibama Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Apakah Dana Otonomi Khusus sudah mereka ikut merasakan atau mungkin diberikan???. (Ema)
Ilustrasi Dana Otonomi Khusus. (www.konfrontasi.com)

Pro dan Kontra Otsus

Sejauh ini, wacana penolakan Otsus Papua jilid II Papua sangat mengemuka I berbagai media online dan media sosial para pendukung dan simpatisan Papua merdeka. Berbagai macam aksi penolakan, oleh berbagai agensi (beberapa telah disebut di awal) telah menyebutkan kegagalan Otsus dan meminta diadakannya referendum penentuan nasib Papua.

Misalnya, Dewan Gereja Papua (WPCC) mengklaim Otsus jilid II dirancang secara sepihak oleh Jakarta dan telah mengeluarkan refleksi tahunan berjudul “Tuhan Otsus dan Pembangunan Indonesia sudah mati”. ULMWP mengeluarkan rilis, “Rakyat Papua telah bersepakat menolak pemberlakuan Undang-Undang nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus jilid II dan meminta pemerintah segera  mengelar referendum  bagi West Papua itu sebagai solusinya”. Intinya, para nasionalis Papua menilai Otsus telah gagal dan mengharapkan referendum untuk penentuan masa depan Papua.

Sejatinya, pihak pro otsus Jilid II mengharapkan keberlangsungan Otsus. Misalnya, politisi Partai Demokrat DPR Papua, Boy Markus Dawir, melihat otsus untuk beberapa derajat tetap dinikmati masyarakat dalam bentuk pelayanan oleh pemerintah Papua dan kota/Kabuptaen.

Juga, pihak DPD Mandala Trikora, Ali Kabiay, menilai Otsus telah memberikan manfaat secara langsung yang dibutuhkan masyarakat asli Papua. Lebih jauh Ali menuturkan kegagalan Otsus juga mesti merupakan refleksi karena yang memerintah saat ini adalah orang asli Papua, sehingga semestinya kalau dibilang gagal maka yang malu adalah pelaksana penerintahan di Papua yang notabene orang asli Papua.

beberapa infirman penulis menuturkan bahwa untuk derajat tertentu pendidikan dan kesehatan serta pembangunan infrastruktur telah dinikmati orang asli Papua, meskipun belum merata. Dalam hal ini, penulis menilai bahwa framing kegagalan otsus adalah manuver dan propaganda politik para nasionalis Papua untuk mendesak adanya referendum penentuan nasib sendiri. Sejauh mana tekanan para nasionalis Papua untuk mendesakkan keinginannya untuk referendum di Papua masih akan dilihat beberapa waktu ke depan. Lantas bagaimana menyelesaikan persoalan Papua?

Penulis berpandangan bahwa untuk menyelesaikan persoalan Papua, pihak nasionalis Papua dan pihak NKRI mesti duduk bersama untuk dialog perdamaian dengan mengeyampingkan posisi politik masing-masing yang kaku, dan mestinya lebih melihat persamaaan untuk menyelesaikan masalah secara win win solution. Pendekatan kekerasan dan propaganda politik hanya akan melahirkan polarisasi yang tajam di tubuh masyarakat dan mengorbankan jiwa-jiwa suci tak berdosa, dan juga hancur leburnya visi Papua Tanah Damai. Hanya dengan dialog perdamaian dan nir-kekerasan, maka akan ditemui perdamaian di Papua, meskipun jalan ke arah dialog terjal dan berliku.

)* (Penulis adalah Co-Founder Lembaga Perdamaian Indonesia (LPI), Pandangan berikut bersifat pandangan personal dan tidak mencerminkan sikap lembaga secara resmi.)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here