Peringati Right To Know Day, Komisi Informasi Papua Gelar Diskusi Publik

0
83

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) –  Hari Hak untuk Tahu atau Right To Know Day yang diperingati secara internasional pada 28 September, Komisi Informasi Provinsi Papua bersama Pemerintah Daerah Provinsi Papua melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua menyelenggarakan Diskusi Publik di Swissbel Hotel, Kota Jayapura, Papua, Senin, 28 September 2020.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Papua Wilhelmus Pigai mengatakan, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta menjadi bagian penting bagi ketahanan sosialnya. (ISTIMEWA)

Diskusi Publik dengan tema “Tantangan dan Strategi Keterbukaan Informasi Publik Dengan Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan” ini dibuka resmi Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe yang diwakili Kepala Bidang Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Raja Holona Siburian.

Selain itu, Diskusi Publik yang juga dilakukan lewat webinar, baik memakai aplikasi zoom dan youtube dengan menghadirkan pemateri Ketua Bidang Penelitian dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat, Romanus Ndau Lendong, Sekjen Kominfo RI Rosarita Niken Widiastuti yang mewakili Menkominfo RI Johnny G. Plate, Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua Maria Yeti Andarias, dan Wakil Rektor Bidang Kerjasama Universitas Cenderawasih (Uncen) Fredrik Sokoy yang mewakili Rektor Uncen Apolo Safanpo.

Diskusi Publik yang diselenggarakan dalam dua sesi dengan sejumlah peserta yang hadir, baik dari pimpinan daerah, perwakilan pemerintah, LSM, BUMN-BUMD, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, serta pers ini, dipandu baik dua moderator diskusi, yakni Joel Betuel Agaki Wanda, salah satu komisioner Komisi Informasi Provinsi Papua dan Andi Astriyaamiati Al.

Dalam sambutannya, Ketua Komisi Informasi Provinsi Papua Wilhelmus Pigai mengatakan, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta menjadi bagian penting bagi ketahanan sosialnya.

“Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik,” jelas Wilhelmus.

Wilhelmus juga mengatakan, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya, serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

“Pengelolaan infomasi publik adalah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi, sehingga masyarakat mendorong pemegang kekuasaan legislatif untuk membentuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP),” terangnya.

UU KIP, kata Wilhelmus, telah mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan negara yang transparansi dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengembilan kebijakan publik dan pengelolaan publik yang baik. “Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang,” katanya.

Menurut Wilhelmus, Hari Hak untuk Tahu atau Right To Know Day yang diperingati secara internasional pada 28 September ini bertujuan mendorong badan publik di Papua untuk lebih terbuka, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang lebih baik.

“Sedangkan tujuan Diskusi Publik ini, memberikan pemahaman kepada peserta tentang UU KIP dan peraturan pelaksanaannya. Juga memberi pengetahuan dan keterampilan tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi. Terus meningkatkan pemahaman dan mendorong peserta dalam pengelolaan pelayanan informasi,” terangnya.

Wilhelmus juga mengatakan, Komisi Informasi Provinsi Papua juga berkomitmen mendorong pemerintah daerah mulai dari provinsi, kabupaten, kota dan kampung untuk terbuka kepada publik dalam hal informasi, baik mengenai pengelolaan anggaran sampai kepada program kerja yang telah dicanangkan sebelumnya.

“Makanya kami mau mendorong terbentuknya Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang Keterbukaan Informasi, sebab sampai saat ini belum ada. Kami juga akan gencar membangun komunikasi dengan badan publik di Papua, sebab undang-undang telah menjamin masyarakat untuk tahu,” jelas Wilhelmus.

Ketua Bidang Penelitian dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat, Romanus Ndau Lendong mengharapkan pemerintah daerah di Provinsi Papua dapat menjalankan UU KIP secara konsisten. Sehingga masyarakat dapat miliki informasi yang memadai dan dapat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan.

“Sebab dengan terbukanya informasi seluas-luasnya bagi masyarakat, maka secara otomatis mereka memiliki harapan untuk berpartisipasi atas program kerja yang sudah dicanangkan pemerintah,” kata Romanus kepada wartawan saat ditemui usai memberikan materi dalam Diskusi Publik ini.

Romanus juga mengatakan, dengan adanya UU KIP, maka masyarakat memiliki hak untuk mendapat informasi. Artinya, pemerintah daerah melalui badan publik memiliki tanggung jawab untuk menjamin terbukanya informasi bagi masyarakat.

“Hanya memang di tingkat pemerintah masih banyak berfikir buat apa harus membuka informasi. Pola pikir seperti ini harus diubah. Sebab hak atas informasi dalam undang-undang sangat jelas, yakni hak konstitusional. Artinya, jika negara tak melayani informasi berarti melanggar konstitusi. Makanya pemerintah daerah kita ajak punya komitmen membuat Indonesia maju dengan mencerdaskan masyarakat lewat informasi,” jelasnya. (***)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here