Soal Otsus, Decky Nawipa Minta Pemerintah Pusat Libatkan Diri Dalam RDP

0
36

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua, Decky Nawipa turut memberikan komentar menjelang berakhirnya Otonomi Khusus (Otsus).

Menurut dia, Pemerintah Pusat dapat turun dan melibatkan diri dalam Rapat Dengar pendapat (RDP) dan tidak serta merta menjaring aspirasi dari para elit politik yang mempunyai kepentingan.

“Saya berharap supaya perintah UU otsus segera dijalankan artinya membuka kesempatan secara seluas-luasnya mendengar dan menerima aspirasi rakyat. Perintah UU harus bekerja secepatnya,” kata Decky di Jayapura, Senin (21/9).

Untuk itu, dengan moment berakhir Otonomi Khusus, dirinya terus mendorong dua lembaga besar MRP dan DPRP agar melibatkan aspirasi langsung dari masyarakat melalui RDP

Dikatakan, aspirasi masyarakat itu perintah UU Otsus, sehingga lembaga MRP dan dan DPRP dalam waktu yang dekat menjalankan apa perintah uu otsus pasal 77 itu sendiri.

“Sebagian besar masyarakat di beberapa Kabupaten telah menyatakan sikap untuk berakhirnya Otsus ini, sebagai mediator mari kita memediasi apa kata rakyat. Soal apa tanggapan pemerintah itu tugas pusat, yang pasti kita harus menjalankan amanat pasal 77 UU Otsus,” ujarnya.

Sebagai perwakilan kata Decky, yang mendapatkan kepercayaan rakyat, MRP dan DPRP harus membuka kesempata yang sebesar-besarnya, kepada semua komponen masyarakat yang ada di atas tanah ini, untuk memberikan respon terhadap momen berakhirnya Otsus.

“Sehingga tidak ada kesan kepentingan. Jadi mari kita terbuka mendengar apa kata rakyat. Kita menerima dan mengantar kepada Negara. Soal apa respon pemerintah pusat, ya itulah akhir dari sebuah proses dari UU otsus ini,” katanya.

Decky kembali menyinggung kinerja Pansus Otsus yang ada di DPRP dan MRP. Ia berharap pansus dari lembaga kultur dan politik di Papua ini bekerja maksimal, tepat waktu dan sejalan dengan UU.

Kata Decky, jangan ada kesan takut melihatkan aspirasi langsung dari masyarakat, lantaran kekwatiran Otsus ini di tolak.

“Jikapun rakyat menolak UU otsus atau siap lepas dari NKRI, itukan aspirasi rakyat. kita tidak bisa membendung, karena semua akan dikembalikan dan di jawab oleh Negara,” jelasnya.

(Gracio/lintaspapua.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here