Enam Kebijakan OJK Dipandang Efektif di Papua

0
146

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)- Pelaku Industri Jasa Keuangan mengapresiasi kebijakan stimulus Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap debitur-debitur yang terdampak Coronavirus Diseases 2019 (Covid-19). Kebijakan tersebut dinilai efektif dalam menjaga kualitas kredit perbankan tetap stabil khususnya di Provinsi Papua. Senin(21/9/2020)

Melalui peraturan nomor 11/POJK.03/2020 yang mulai berlaku sejak 13 Maret 2020 itu, OJK memberikan relaksasi bagi perbankan untuk melakukan upaya perbaikan terhadap kredit debitur termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan plafon paling banyak Rp10 miliar, yang mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya karena terdampak dari penyebaran Covid-19. Kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi.

Setelah 6 (enam) bulan kebijakan tersebut diterapkan, total restrukturisasi kredit di Provinsi Papua sebanyak 45.509 debitur dengan baki debet sebesar Rp6,178 triliun. Realisasi perbaikan kredit tersebut terdiri dari 32.944 debitur perbankan (bank umum dan 8 bank perkreditan rakyat) dengan baki debet Rp5,63 triliun, dan 12.565 debitur perusahaan pembiayaan dengan baki debet Rp545,2 miliar.

Realisasi kredit yang direstrukturisasi perbankan dan perusahaan pembiayaan di Provinsi Papua lebih tinggi dibandingkan dengan nasional. Hal itu tercermin dari rasio kredit restrukturisasi perbankan dan perusahaan pembiayaan masing-masing sebesar 18,7% dan 42,2% atau diatas dari rasio restrukturisasi perbankan dan perusahaan pembiayaan nasional sebesar 14,6% dan 34,9%. Ini mencerminkan efektifitas penerapan kebijakan tergolong baik dan OJK mengapresiasi atas upaya restrukturisasi yang dilakukan pelaku industri perbankan di Provinsi Papua.

Implementasi kebijakan itu berdampak terhadap kualitas kredit yang terjaga. Sesuai data OJK, rasio kredit bermasalah (non performing loan) di Provinsi Papua per posisi Juli 2020 sebesar 2,58% atau lebih baik dibandingkan dengan NPL gross nasional sebesar 3,18%.

Direktur Bisnis PT Bank Pembangunan Daerah Papua, Sadar Sebayang mengatakan bahwa kebijakan relaksasi yang dikeluarkan OJK juga berdampak bagi Bank Papua. “Kualitas kredit Bank Papua bisa terjaga relatif tetap stabil,” ujarnya melalui telepon, Jumat (18/9).

Per Juli 2020, NPL gross Bank Papua sebesar 4,81% atau membaik jika dibandingkan dengan posisi Maret sebesar 5% (sebelum diberlakukan kebijakan restrukturisasi kredit OJK). Pencapaian tersebut diperoleh antara lain melalui restrukturisasi 511 debitur di Provinsi Papua dengan baki debet Rp353 miliar atau 36% dari total debitur yang direstrukturisasi di seluruh kantor cabang di Indonesia.

Bentuk restrukturisasi yang diberikan berupa penundaan pembayaran pokok dan perpanjangan jangka waktu kredit.

Dihubungi terpisah, Pimpinan Wilayah BRI Papua dan Papua Barat Darwaji mengungkapkan kebijakan restrukturisasi OJK sangat membantu nasabah dan pihak bank. Bagi nasabah, kebijakan restrukturisasi memberikan kesempatan untuk menyesuaikan arus kas (cashflow) terhadap kewajibannya. Bagi pihak bank, kebijakan itu memberikan ruang untuk lebih fleksibel dalam menjaga kualitas kredit.

“Restrukturisasi yang diberikan berupa penundaan pembayaran bunga. Hal tersebut menurunkan profitabilitas Bank sehingga margin bunga bersih menurun. Namun, di sisi lain, beban kewajiban pembentukan cadangan kerugian aktiva produktif menurun seiring dengan perbaikan kualitas kredit,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPD Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Papua dan Maluku Arif Windarto menerangkan kebijakan restrukturisasi OJK sangat membantu baik karena dampak dari penyebaran pandemik Covid-19 sangat berpengaruh negatif terhadap kinerja sebagian besar BPR terutama sisi likuiditas, potensi kenaikan NPL, kenaikan PPAP, penurunan potensi ekspansi baik kredit (lending) maupun pendanaan (funding), menurunnya pendapatan, dan kenaikan biaya operasional (biaya protokol kesehatan). Dari sisi calon debitur atau debitur juga sangat terdampak oleh pandemik ini sehingga menyebabkan menurunnya kinerja usaha/kemampuan untuk membayar kembali kewajiban.

“Dengan adanya kebijakan ini setidaknya beban debitur juga berkurang karena adanya perpanjangan atau penjadwalan ulang pembayaran pokok, pengurangan atau penundaan pembayaran bunga kredit dan seterusnya,” ujarnya.

Hingga akhir Juli 2020, sebanyak 341 debitur BPR di Provinsi Papua telah direstrukturisasi fasilitas kreditnya dengan baki debet Rp22,37 miliar. Debitur-debitur tersebut terdiri dari 276 debitur UMKM (Rp21 miliar) dan 65 debitur non-UMKM (Rp1,28 miliar).

Direktur Utama BPR Phidectama Abepura, Abraham Fonataba mengatakan kebijakan yang dikeluarkan OJK ini tentu memberikan kemudahan bagi UMKM yang penurunan pendapatan/omset usaha sebagai akibat penurunan aktivitas bisnis dari penyebaran pandemik sejak Desember 2019. Kondisi tersebut menyebabkan mereka kesulitan pembayaran pinjaman kepada bank.

“BPR mulai merasakan dampak penyebaran Covid-19 terhadap kinerja bisnis sejak bulan April 2020. BPR harus melakukan pembentukan biaya yang sangat besar terutama dalam pembentukan PPAP Kredit dari debitur-debitur yang kesulitan melakukan pembayaran,” ungkapnya.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, lanjutnya, BPR melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur-debitur yang terdampak. BPR Phidectama Abepura telah merestrukturisasi 61 debitur dengan baki debet Rp2,38 miliar. Debitur-debitur tersebut terdiri dari 49 debitur UMKM dan 12 debitur non-UMKM.

Kebijakan Lanjutan

Kendati begitu, kalangan industri berharap terdapat kebijakan lanjutan dari OJK demi menjaga kestabilan industri keuangan di masa pandemik Covid-19. Sebab, pandemik dunia ini belum diketahui secara pasti masa berakhirnya.

Arief mengharapkan agar kebijakan ini dapat diperpanjang sampai tahun 2022 atau 2023 karena penyebaran pandemik global ini begitu luar biasa menyentuh seluruh lapisan dan kegiatan masyarakat. Debitur memerlukan waktu pemulihan (recovery) yang cukup panjang.

“kami juga mengusulkan adanya perpanjangan untuk POJK 34/2020 terkait perhitungan PPAP umum dan nilai AYDA sebagai pengurang  modal inti dalam perhitungan KPMM tidak hanya sampai 31 maret 2021 tetapi bisa direlaksasi sampai tahun 2022 -2023,” ujarnya.

Sadar menambahkan beberapa inisiasi yang dapat dikeluarkan oleh OJK khusus dimana pandemik saat ini yakni OJK dapat melakukan pelonggaran batas toleransi NPL dari sebesar 5% menjadi 7%-8%, dan pelaksanaan secara bertahap kewajiban pembentukan cadangan kerugian atas penerapan PSAK 71. Hal senada juga diungkapkan oleh Darwaji. Ia berharap OJK dapat memperpanjang masa berlaku kebijakan restrukturisasi kredit dan menurunkan batas uang muka (down payment) dari kredit konsumtif.

(OJK Papua dan Papua Barat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here