Haryadi: KPU, Bawaslu, Dokter, Tak Berkewenangan Umumkan Nama Calon Pilkada Positif “Covid-19”

0
566
Staf Pengajar Ilmu Politik Fisip Universitas Airlangga, Surabaya, Haryadi. Richard (LPC)
Staf Pengajar Ilmu Politik Fisip Universitas Airlangga, Surabaya, Haryadi. Richard (LPC)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) — Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), tak punya kewenangan umumkan bakal calon Bupati-Wakil Bupati yang terkena postif Covid-19. Dan Dokter pun tak berhak umumkan. Yang berhak umumkan adalah yang bersangkutan sendiri.

Hal itu dikatakan, Staf Pengajar Ilmu Politik Fisip Universitas Airlangga, Surabaya, Haryadi, saat dihubungi Lintas Papua.Com, Selasa 15 September 2020, terkait beredarnya nama-nama bakal calon Bupati-Wakil Bupati, yang positif Covid-19, di media sosial.

Menurut, Haryadi, KPU dan Bawaslu, dalam pelaksanaan Pilkada 2020, tentulah berpedoman pada, PKPU Nomor 10 Tahun 2020, tentang protokol kesehatan terhadap peserta Pilkada, dalam kondisi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dengan melibatkan tim kesehatan, dalam hal ini Dokter, untuk pemeriksaan kesehatan bagi bakal calonnya, termasuk Covid-19 ini.

“KPU maupun Bawaslu tak punya kewenangan umumkan calon kepala/wakil kepala daerah yang kena Covid-19. Dokter pun tak berhak umumkan. Yang berhak umumkan adalah yang bersangkutan sendiri. Atau, dengan seijin yang bersangkutan menderita Covid, memberi mandat pada dokter atau keluarga atau penyelenggara Pilkada mengumumkan. Kalau tidak, ya tidak bisa. Karena melanggar hukum kalau mengumumkan tanpa ijin yang bersangkutan,” kata Staf pengajar Politik Fisip Unair Surabaya itu.

Disingung Lintas Papua, apakah dengan tidak diumumkannya nama calon Pilkada positif Covid-19, itu bertentangan dengan azas kepemulian yakni, “LUBER” Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia, tegas pengajar Unair Surabaya itu, bahwa tidak ada kaitannya dengan azas kepemiluan.

Kembali Lintas Papua, menanyakan, dimana, nama-nama bakal calon Pilkada di Papua positif Covid-19 ini, beredar luas di media sosial, entah siapa yang menyebarkannya?, apakah ini dapat merugikan bakal calonnya, atau bakal calon dapat menempuh jalur hukum atas data di publik itu?, ujar Haryadi, secara prinsip, kalau berita tersebar tanpa ijin yang bersangkutan, bisa digugat.

“Ya, kalau tersebar tanpa sepengetahuan yang bersangkutan (terkena Covid), bisa digugat. Disisi lain juga, sebenarnya terkena Covid tak serta merta merugikan yang bersangkutan, itu pun kalau tim suksesnyanya cerdik, justru bisa dikapitalisasi menjadi keuntungan politik elektoral,” ujar Haryadi, mengakhiri wawancara. (Richard/Lintas Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here