PAHLAWAN INDONESIA ASLI PAPUA

0
653

PAHLAWAN INDONESIA ASLI PAPUA

1) JOHANNES ABRAHAM DIMARA
Johannes Abraham Dimara adalah lulusan sekolah guru protestan di Pulau Buru pada 1941. Dimara dilahirkan pada 16 April 1916 di Korem, Biak Utara, Provinsi Papua. Dimara menyelesaikan pendidikan dasar pada 1930 di Ambon. Ia kemudian melanjutkan studinya ke sekolah pertanian di Laha. pada 1935-1940, Dimara menempuh pendidikan sekolah Injil. Ketika lulus, Dimara membaktikan dirinya sebagai guru Injil di Leksuka, Pulau Buru.

Tercatat riwayat perjuangannya bersama sejumlah pemuda, pada 8 April 1946 melakukan aksi pengibaran Bendera Merah Putih dan melucuti pasukan polisi di Namela. Pada tahun 1951, Dimara diangkat menjadi Ketua Organisasi Pembebasan Irian (OPI) yang berkedudukan di Ambon. Di samping itu, Dimara juga direkrut menjadi anggota TNI dengan pangkat letnan dua.

Pada pertengahan Oktober 1954, bersama 40 anggota pasukannya, Dimara melakukan infiltrasi ke Irian Barat. Tujuannya untuk membangkitkan perlawanan penduduk terhadap Belanda. Rencana ini terendus Belanda. Terjadilah pertempuran antara OPI dan Belanda. Tak imbang, 11 angggota pasukan tewas. Dimara beserta pasukannya dipenjara hingga 1961.

Setelah bebas, Dimara kembali berjuang. Pada 1961, dia ditunjuk sebagai salah seorang anggota delegasi Indonesia ke Perserikatan Bangsa Bangsa untuk membicarakan masalah Irian Barat.

Sekembalinya dari perundingan itu, Dimara diangkat menjadi Ketua Gerakan Rakyat Irian Barat. Ketika pemerintah mengalami kebuntuan dalam penyelesaian sengketa Irian Barat di jalur diplomasi, Presiden Soekarno pada 1961 mengumumkan Tri Komando Rakyat atau Trikora. Dimara pun turut menyerukan masyarakat Irian Barat untuk menggalang kekuatan dan mendukung TRIKORA.

Dimara kembali menjadi anggota delegasi ketika pemerintah Indonesia melakukan konfrontasi militer untuk mendorong PBB kembali membicarakan masalah Irian Barat. Pada 15 Agustus 1962, tercapai persetujuan New York Agreement yang mengakhiri konfrontasi militer. Dimara meninggal di Jakarta pada 20 Oktober 2000. Ia mendapat beberapa tanda penghargaan dari pemerintah, antara lain Satyalancana Perang Kemerdekaan Kesatu dan Satyalancana Bhakti.

2) FRANS KAISIEPO
Pahlawan nasional Republik Indonesia, (alm) Frans Kaisiepo, lahir di Wardo, Biak, Papua pada 10 Oktober 1921. Beberapa jasa kenegaraan Gubernur Papua ke-4 ini termasuk pengusulan nama Irian, berarti daerah panas dalam bahasa daerah Biak, untuk menyebut wilayah paling timur Republik Indonesia, serta partisipasinya dalam Konferensi Malino 1946 yang membahas pembentukan Republik Indonesia Serikat.

Sejak muda, Kaisiepo telah dikenal sebagai aktivis gerakan kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Irian (sekarang kembali bernama Papua). Ketika pemerintah Belanda menangkap Silas Papare, pendiri Partai Kemerdekaan Irian Indonesia (PKII), bersama beberapa aktivis pro-Republik setelah mengibarkan bendera Merah-Putih pada 17 Agustus 1947, Kaisiepo dan Johan Ariks memutuskan untuk meneruskan perjuangan rekan mereka menyatukan wilayah Irian ke pangkuan Indonesia.

Terkenal dengan sikap anti-Belanda yang kuat, Kaisiepo bahkan meminta anaknya, Markus Kaisiepo, untuk mengganti papan nama sekolah yang saat itu bertuliskan Papua Bestuurschool menjadi Irian Bestuurschool. Bagi mantan anggota Hakim Tertinggi DPA ini, nama Irian mencerminkan sikap hidup dan semangat persatuan untuk menolak kehadiran Belanda yang berusaha berkuasa kembali pasca-Proklamasi Kemerdekaan RI. Sejarah juga mencatat tiga hari menjelang Proklamasi, tepatnya 14 Agustus 1945, Kaisiepo dan beberapa rekan seperjuangannya memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya di Kampung Harapan Jayapura. Beberapa hari sesudah Proklamasi, atau pada 31 Agustus 1945, Kaisiepo dan rekan-rekannya melaksanakan upacara dengan pengibaran bendera Merah Putih dan nyanyian lagu kebangsaan.

Pada 10 Juli 1946, pahlawan TRIKORA ini mendirikan Partai Indonesia Merdeka yang diketuai Lukas Rumkorem. Pada bulan yang sama, Kaisiepo juga berangkat ke Sulawesi utara sebagai salah satu anggota Delegasi RI dalam Konferensi Malino 1946 dan tercatat sebagai satu-satunya putra Irian yang hadir dalam salah satu perundingan paling penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia tersebut. Dalam Konferensi yang sama juga nama Irian diusulkan Frans Kaisiepo untuk mengganti nama Papua sekaligus menyatakan penolakan atas skenario usulan pembentukan Negara Indonesia Timur.

Selang dua tahun setelah konferensi, gerakan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda pecah di Biak, Irian dengan Kaisiepo tercatat sebagai salah satu penggerak insiden tersebut. Setahun berikutnya, atau pada 1949, putra Irian sejati ini menolak penunjukan dirinya sebagai wakil Belanda untuk wilayah Nugini dalam Konferensi Meja Bundar di Nederland, Belanda berdasar alasan tidak mau didikte oleh Belanda. Atas penolakan ini, Kaisiepo bahkan rela disekap sebagai tahanan politik mulai 1954 – 1961.

Pasca masa penahanan, Kaisiepo mendirikan Partai Politik Irian pada 1971 yang bertujuan utama menggabungkan wilayah New Guinea sebagai bagian NKRI. Pada masa-masa inilah salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah RI pecah dengan dimulainya TRIKORA (Tiga Komando Rakyat) oleh Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Kaisiepo juga sering melindungi para sukarelawan yang diam-diam melakukan infiltrasi ke wilayah Irian barat tersebut.

Capaian utama TRIKORA adalah Perjanjian New York pada 15 Agustus 1963 yang memaksa Belanda menyerahkan kekuasaan politis atas Irian Barat ke tangan Indonesia. Melalui pengawasan PBB, pemerintah RI berhak atas pengembangan wilayah Irian mulai 1963 – 1969 sebelum rakyat Papua memutuskan untuk terus bergabung atau lepas dari tangan Indonesia.

Pada 1964 bisa disebut sebagai tahun paling kritis bagi Irian. Gubernur pertama Irian, Elieser Jan Bonay, mulai menjabat pada 1963. Pada awal 1964, Bonay membuat usulan ke PBB yang menyatakan separasi dan kemerdekaan bagi Irian Barat sekaligus menyatakan mundur dari jabatan gubernur dan digantikan Frans Kaisiepo. Sayangnya, pengunduran diri tanpa penggantian posisi ini justru memicu kekecewaan Bonay dan membuatnya memilih keluar dari kampung halaman untuk bergabung, dan selanjutnya menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh, dalam Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Belanda.

Kaisiepo sendiri terus berjuang menyatukaan Irian dengan RI sesuai impiannya sejak awal dan pada 1969 impian ini terbayar dengan masuknya Irian sebagai propinsi paling muda di Indonesia saat itu. Pada 1972, Kaisiepo dilantik sebagai salah satu anggota MPR RI sebelum akhirnya menjabat anggota Hakim Tertinggi Dewan Pertimbangan Agung sejak 1973 hingga 1979.

Pada 10 April 1979, salah satu putra terbaik Irian, Frans Kaisiepo, meninggal dunia dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cendrawasih di Biak. Di samping anugrah Trikora, nama Kaisiepo juga diabadikan menjadi bandar udara di Biak.

Berdasar Keputusan Presiden nomor 077/TK/1993, nama Frans Kaisiepo selanjutnya dikenang sebagai satu dari deretan Pahlawan Nasional Indonesia disertai penganugrahan Bintang Maha Putera Adi Pradana Kelas Dua.

Putri Frans Kaisiepo, Suzanah Kaisiepo, berharap sikap dan jiwa kepahlawanan ayahnya bisa diteladani oleh para generasi muda Papua dalam mengisi pembangunan mengingat kuatnya keyakinan sang ayah pada semboyan ‘Bersatu kita teguh; bercerai kita runtuh’.

3) SILAS PAPARE
Silas Papare adalah seorang yang berjuang penyatuan Irian Jaya (Papua) ke dalam wilayah Indonesia. Silas Papare lahir di Serui, Papua, 18 Desember 1918. Ia menyelesaikan pendidikan di Sekolah Juru Rawat pada tahun 1935 dan bekerja sebagai pegawai pemerintah Belanda. Kegigihannya dalam berjuang untuk kemerdekaan Papua membuatnya sering berurusan dengan aparat keamanan Belanda. Usahanya untuk mempengaruhi Batalyon Papua untuk memberontak pada akhirnya membuat ia harus masuk penjara di Jayapura.

Saat menjalani masa tahanan di Jayapura, Silas berkenalan dengan Dr. Sam Ratulangi, Gubernur sulawesi yang diasingkan oleh Belanda di tempat tersebut. Perkenalannya dengan Sam Ratulangi membuat semakin yakin bahwa Papua harus bebas dan bergabung dengan Republik Indonesia. Hal tersebut membuat ia akhirnya mendirikan Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII). Akibatnya Silas kembali ditangkap oleh Belanda dan dipenjarakan di Biak. Namun kemudian ia berhasil melarikan diri menuju Yogyakarta.

Pada bulan Oktober 1949, ia mendirikan Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta dalam rangka membantu pemerintah Republik Indonesia untuk memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah RI. Silas meninggal di Serui, Papua, 7 Maret 1978.

Guna mengenang jasa besarnya, nama Silas Papare di abadikan sebagai salah satu kapal selam perang, yakni KRI Silas Papare. KRI Silas Papare adalah sebuah Korvet kelas Parchim yang dibuat untuk Volksmarine / AL Jerman Timur pada akhir 70-an. Penamaan menurut Pakta Warsawa adalah Project 133. Kapal ini didesain untuk perang anti kapal selam di perairan dangkal/pantai. Oleh TNI AL kapal ini dimodifikasi dengan menambahkan kapasitas BBM untuk patroli lebih lama di laut.

4) MARTHEN INDEY
Marthen Indey dilahirkan di Doromena, Jayapura pada tanggal 16 Maret 1912. Sebelumnya, pria yang akrab disapa Marthen ini merupakan polisi Belanda yang kemudian berbalik mendukung Indonesia setelah bertemu dengan beberapa tahanan politik yang diasingkan di Digul, salah satunya adalah Sugoro Atmoprasojo. Saat itu, ia bertugas untuk menjaga para tahanan politik yang secara tidak langsung berhasil menumbuhkan jiwa nasionalismenya dalam pertempuran melawan penjajah.

Jiwa nasionalisme Marthen memang tumbuh sangat kuat, namun beberapa upaya yang direncanakan olehnya dan puluhan anak buahnya dalam menangkap aparat pemerintah Belanda berulang kali gagal. Perjuangan Marthen dalam membela tanah kelahirannya sempat gagal beberapa kali, namun hal itu tidak menyurutkan niat dan semangat juang pria lulusan Sekolah Polisi di Sukabumi, Jawa Barat ini menyerah dan tunduk pada musuh begitu saja.

Pada tahun 1944, sekembalinya dari pengungsian di Australia selama tiga tahun, Marthen ditunjuk sekutu untuk melatih anggota Batalyon Papua yang nantinya akan difungsikan sebagai tentara pelawan Jepang. Setahun berikutnya, ia diangkat sebagai Kepala Distrik Arso Yamai dan Waris selama dua tahun. Dalam tahun-tahun tersebut Marthen tak hanya tinggal diam, namun ia melakukan kontak terhadap mantan para pejuang Indonesia yang pernah ditahan di Digul. Dalam kontak tersebut, mereka merencanakan suatu pemberontakan untuk mengusir Belanda dari tanah Cendrawasih. Namun, usaha mereka gagal begitu Belanda mencium gelagat Marthen dan rencana mereka batal diekskusi.

Di tahun ia merangkap menjadi Kepala Distrik Arso Yamai dan Waris, tepatnya pada tahun 1946, Marthen bergabung dengan sebuah organisasi politik bernama Komite Indonesia Merdeka (KIM) yang kemudian dikenal dengan sebutan Partai Indonesia Merdeka (PIM). Saat menjabat sebagai ketua, Marthen dan beberapa kepala suku yang ada di Papua menyampaikan protesnya terhadap pemerintahan Belanda yang berencana memisahkan wilayah Irian Barat dari wilayah kesatuan Indonesia. Mengetahui pihaknya membelot, Belanda menangkap Marthen dan membuinya selama tiga tahun di hulu Digul karena pasukan Belanda merasa dikhianati oleh aksinya tersebut.

Belum berhasil merebut Irian Barat untuk disatukan kembali dengan wilayah kesatuan Indonesia, pada tahun 1962 Marthen bergerilya untuk menyelamatkan anggota RPKAD yang didaratkan di Papua selama masa Tri Komando Rakyat (Trikora). Di tahun yang sama, Marthen menyampaikan Piagam Kota Baru yang berisi mengenai keinginan kuat penduduk Papua untuk tetap setia pada wilayah kesatuan Indonesia. Berkat piagam tersebut, Marthen dikirim ke New York untuk melakukan perundingan dengan utusan Belanda tentang pengembalian Irian Barat yang selama ini berada di bawah pemerintahan sementara PBB ke dalam wilayah kesatuan Indonesia.

Akhirnya, dalam perundingan tersebut, Irian Barat resmi bergabung dengan wilayah kesatuan Indonesia dan berganti nama menjadi Irian Jaya. Berkat jasanya, Marthen diangkat sebagai anggota MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) sejak tahun 1963 hingga 1968. Tak hanya itu, ia juga diangkat sebagai kontrolir diperbantukan pada Residen Jayapura dan berpangkat Mayor Tituler selama dua puluh tahun.

Marthen meninggal pada usia 74 tahun tepatnya pada tanggal 17 Juli 1986. Berkat jasanya terhadap negara, Marthen mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. (DARI BERBAGI SUMBER / Sekartaji Galuh CandrakiranaIkuti 25 Juli)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here