Dugaan Penghasutan, Anggota DPRD Jhon Mandibo, Polisikan Bupati Biak

0
669
Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor, Jhon Mandibo, bersama Ketua Tim Kuasa Hukum, Gustaf Kawer, dan rekan-rekan. Richard (LPC)
Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor, Jhon Mandibo, bersama Ketua Tim Kuasa Hukum, Gustaf Kawer, dan rekan-rekan. Richard (LPC)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) — Dugaan penghasutan, yang mengakibatkan penganiyaan fisik, terhadap Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor, Jhon Mandibo, Senin 3 Agustus 2020, resmi melaporkan Bupati Kabupaten Biak Numfor, Herry Naap, ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Papua.

Jhon Mandibo, didampingi Kuasa Hukumnya, yang tergabung dalam Perkumpulan Pengacara HAM Untuk Papua (PAHAM Papua), dan Lembaga Bantuan Hukum Kyadawun GKI Klasis Biak Selatan.
Rsmi membuat Laporan Polisi (LP), dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP), Nomor : STTLP/114/VIII/RES.1.24./2020/SPKT POLDA PAPUA.

Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor, Jhon Mandibo, saat memberikan keterangan BAP awal, kepada penyidik Dirkrimum Polda Papua. (LPC)
Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor, Jhon Mandibo, saat memberikan keterangan BAP awal, kepada penyidik Dirkrimum Polda Papua. (LPC)

Usai, menerima STTLP itu, Anggota DPRD Biak Numfor itu, langsung dimintai keterangan oleh penyidik Direskrimum Polda Papua, untuk pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) awal, sebagai saksi korban.

Gustaf Kawer, SH, M.Si, selaku Koordinator Kuasa Hukum, Jhon Mandibo, usai pelaporan itu, kepada wartawan mengatakan, laporan penghasutan terhadap Bupati Biak Numfor, maupun sebelumnya laporan penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu Anggota DPRD Biak Numfor itu. Ditindak lanjuti ke ranah hukum. Karena pihaknya menilai tidak ada etikat baik dari Bupati Biak Numfor, yang membuat penghasutan, sehingga terjadi penganiayaan oleh Anggota DPRD Biak Numfor, terhadap kliennya.

“Tidak adanya etikat baik atas sikap arogansi, terhadap korban, yang mengalami penganiayaan. Dan semestinya sebagai pejabat publik, Bupati Biak Numfor harus memberikan teladan yang baik kepada masyarakat, secara khusus kepada masyarakat Biak Numfor. Sehingga upaya hukum yang kami tempuh ini, ingin menujukan, bahwa jika siapa saja yang melakukan pidana atau perbuatan yang melawan hukum. Maka yang bersangkutan harus juga bertanggungjawab, dimuka hukum,” kata Gustaf Kawer.

Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP), Nomor : STTLP/114/VIII/RES.1.24./2020/SPKT POLDA PAPUA. Richard (LPC)
Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP), Nomor : STTLP/114/VIII/RES.1.24./2020/SPKT POLDA PAPUA. Richard (LPC)

Disingung soal mengapa bisa terjadi penghasutan itu?, Gustaf menuturkan, penghasutan itu terjadi, pada tanggal 7 Juli 2020, dalam sebuah rapat dengar pendapat antara DPRD Biak Numfor bersama Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, dalam hal ini, Bupati Biak Numfor, Hery Naap, terkait dana Covid-19.

Dimana pertemuan bersifat tertutup, berlangsung di ruang kerja Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor, yang dihadiri oleh Ketua DPRD Biak Numfor, Bupati Biak Numfor, dan beberapa Anggota DPRD Biak Numfor lainnya.

“Yang menjadi kekeliruan dan ketidak puasan Bupati Biak Numfor, hingga terjadi penghasutan adalah, mengenai data yang klien kami sampaikan senilai 152 Miliar untuk Covid-19?. Dimana Bupati Biak Numfor menanggapi, bahwa penyampaian klien kami itu sudah terpakai 152 Miliar. Tetapi didalam klarifikasi klien kami, tidak menyebutkan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor sudah memakai 152 Miliar dari anggaran tersebut. Nilai itu merupakan komitmen pemerintah melalui refocusing dan realokasi APBD untuk penaganan Covid-19,” ujar Gustaf Kawer.

Lanjut Gustaf, kliennya, sebagai Anggota DPRD Biak Numfor dan Badan Anggaran, pada saat itu, tidak tahu tentang berapa jumlah anggaran yang sudah terpakai habis dalam penangganan Covid-19?. Data tersebut yang klien kami sampaikan itu, laporan awal pemerintah kepada DPRD Biak Numfor, pada April 2020.

“Atas penyampaian klien kami itu, sehingga klien kami diharapkan melakukan permohonan maaf kepada Bupati Biak Numfor. Tetapi klien kami tegaskan, bahwa jikalau ada keliru, tugas klien kami hanya klarifikasi saja, tidak lakukan permohonan maaf. Akhirnya terjadi penghasutan dan keributan, hingga kekerasan fisik pun terjadi. Atas penghasutan Bupati Biak Numfor itu,” ujar Pengacara Papua itu.

Surat penetapan tersangka, Polres Biak Numfor, tanggal 28 Juli 2020, dengan Nomor : B/113/VII/2020/Reskrim. Richard (LPC)
Surat penetapan tersangka, Polres Biak Numfor, tanggal 28 Juli 2020, dengan Nomor : B/113/VII/2020/Reskrim. Richard (LPC)

Sekedar diketahui, atas penghasutan Bupati Biak Numfor tersebut, sebelumya salah satu Anggota DPRD Biak Numfor, berinisial (DN), dari Partai PDI-Perjuangan, yang melakukan penganiayaan terhadap Jhon Mandibo, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Biak Numfor, tanggal 28 Juli 2020, dengan Nomor : B/113/VII/2020/Reskrim, perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan, terhadap tersangka (DN), dengan pasal primer 351 ayat (1) KUHP subiside 352 KUHP, tentang penganiyaan. (Richard/Lintas Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here