Kepala Badan Pengelola Pendapatan (Bappenda) Kabupaten Jayapura, Theopilus Hendrik Tegai, ketika menjawab pertanyaan wartawan media online usai melakukan pertemuan, Rabu (29/7/2020). (Irfan /LPC)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Jayapura menggelar sosialisasi terkait pembebasan pajak daerah, pengurangan retribusi daerah serta pembebasan sanksi administrasi pajak dan retribusi daerah pada pengusaha hotel dan restoran, di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu (29/7/2020).

Nampak para peserta sosialisasi dari para pelaku usaha dalam hal pengusaha hotel dan restoran yang hadir. (Irfan /LPC)

Dalam kegiatan tersebut, Bappenda turut menghadirkan Ketua PHRI Kabupaten Jayapura, Bambang Zulhadi, perwakilan dari Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Jayapura Budi Lesmono, para pimpinan maupun manajer hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Jayapura.

Sosialisasi pelaksanaan pembebasan pajak dan pengurangan retribusi daerah ini, mengacu pada Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/151 tahun 2020 tentang pembebasan pajak daerah, pengurangan retribusi daerah serta pembebasan sanksi administrasi pajak dan retribusi daerah sesuai adaptasi kehidupan baru.

Kegiatan sosialiasi yang dibuka oleh Sekda Kabupaten Jayapura Hanna S. Hikoyabi itu juga mengikuti Protokol Kesehatan seperti mengukur suhu tubuh menggunakan thermo gun kepada peserta sosialisasi sebelum masuk ke dalam ruangan acara, mencuci tangan dengan hand sanitizer, menggunakan masker dan menjaga jarak saat berada dalam ruangan acara.

Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 188.4/151 Tahun 2020 tentang Pembebasan Pajak Daerah, Pengurangan Retribusi Daerah serta Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah Sesuai Adaptasi Kehidupan Baru yang berlaku sejak bulan April 2020.

Kebijakan Bupati Jayapura tersebut berdasarkan kebijakan Presiden Republik Indonesia terkait pembebasan dan pengurangan sementara pajak sebagai dampak terjadinya wabah Covid-19 yang dinyatakan sebagai bencana nasional dan sangat dirasakan telah mempengaruhi sendi-sendi kehidupan.

“Pertemuan kita hari ini (kemarin) pada prinsipnya untuk menindaklanjuti Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/151 tahun 2020 tentang pembebasan pajak daerah, pengurangan retribusi daerah dan pembebasan sanksi administrasi pajak serta retribusi daerah sesuai adaptasi kehidupan baru,” kata Kepala Badan Pengelola Pendapatan (Bappenda) Kabupaten Jayapura, Theopilus Hendrik Tegai, ketika menjawab pertanyaan wartawan media online usai melakukan pertemuan, Rabu (29/7/2020).

Pria yang akrab disapa Theo ini mengatakan, pembebasan dan pengurangan pajak maupun retribusi daerah ini difokuskan kepada pengusaha hotel dan restoran. “Karena mereka jumlahnya memang banyak, sehingga kita bagi dua tahap untuk mengikuti kegiatan pertemuan pada hari ini hingga besok,” katanya.

Sesuai dengan SK Bupati Jayapura itu, ada beberapa komponen pajak dan retribusi daerah yang dibebaskan dari bulan April hingga Juni 2020, yaitu pajak hotel, pajak restoran dan hiburan serta pajak air tanah. Sedangkan untuk komponen retribusi daerah, yaitu retribusi persapahan atau retribusi kebersihan.

“Tujuan kita lakukan pertemuan dengan mereka ini, ya memang tidak lain kita juga ingin mendengar langsung apa yang mereka sampaikan kepada kita. Terutama terkait pembayaran pajak hotel, pajak restoran dan hiburan serta pajak air tanah dan juga retribusi kebersihan. Itulah empat komponen yang masuk di dalam SK Bupati Nomor 188.4/151,” katanya.

Theo pun mengucapkan terima kasih kepada Bupati Jayapura yang telah menerbitkan SK pembebasan dan pengurangan pajak maupun retribusi daerah. Juga ucapan terima kasih kepada Sekda Kabupaten Jayapura yang telah membuka kegiatan sosialisasi atau pertemuan dengan pimpinan atau manajer hotel dan restoran ini.

“Mulai bulan depan, apakah ketentuan ini akan berlanjut atau tidak itu kita masih menunggu petunjuk pak Bupati. Telahannya kita sudah sampaikan dan tadi pak Bupati sudah kasih petunjuk ke kami melalui pesan WA (WhatsApp),” ujarnya.

Theo mengatakan, pihak Pemkab Jayapura sangat membutuhkan dukungan penuh dari pelaku-pelaku usaha, selain mereka membayar pajak atau retribusi namun juga dalam penanganan wabah Covid-19 di Kabupaten Jayapura ini.

“Nanti kami buat laporan resmi ke pimpinan terkait pertemuan hari ini. Kemudian besoknya (hari ini) juga ada pelaku-pelaku usaha lain lagi yang akan ikut pertemuan atau sosialisasi tersebut,” tukasnya. (Irf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here