Wakil Bupati Keerom, Piter Gusbager, SHut, MUP, memimpin pertemuan koordinasi antara Pemkab Keerom dan masyarakat adat terkait perselisihan rencana replanting kelapa sawit di Arso PIR II pada (24/7/20) di Aula Kantor Bupati Keerom.

Piter Gusbager SHut, MUP : Empat Pihak Kunci Penyelesaian Sawit Akan Dipertemukan

KEEROM (LINTAS PAPUA) – Permasalahan yang membekap perkebunan sawit di Keerom khususnya yang berada di bawah PTPN II Kebun Arso, mulai diurai oleh Wakil Bupati Keerom, Piter Gusbager, SHut, MUP. Setelah sebelumnya bertemu petani sawit KKPA yang tergabung dalam Apkasindo dan Koperasi, Jumat (24/7/20), Wabup bertemu masyarakat adat pemilik ulayat kebun sawit.

Pertemuan ini adalah lanjutan dari upaya Wabup mempertemukan pihak terkait agar duduk bersama dan menyelesaikan masalah ruwit yang selama hampir 9 tahun terakhir belum juga terselesaikan. Pertemuan dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Keerom, dihadiri, Wabup dan Asisten I, Daniel Pasanda, selaku moderator.

Sementara dari pihak adat, hadir para ondoafi dan tokoh adat diantaranya Frans Kimber, Yakob Giryar, dll (dari Bagia), Frans Tafor,Wilyam Girbes (arso kota), Jac Mekawa (Mannem), Amatus Toam, John B (Yamara), Frans Musui (Wembi), Marlina Fatagur (Workwana), dll.

Meski pertemuan sempat menghangat diawal, namun akhirnya pihak adat menyatakan menerima untuk dilakukan pertemuan dengan pihak petani dan koperasi sawit yang waktunya akan ditentukan kemudian.

Usai kegiatan, Wakil Bupati Keerom, Piter Gusbager, SHut, MUP, mengemukakan bahwa pertemuan tersebut dilaksanakan adalah pertemuan lanjutan yang dilakukannya mewakili pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan sawat yang berlarut dan dimulai dengan sengketa replanting kebun sawit yang belakangan muncul antara masyarakat adat dengan petani kelapa sawit di Arso PIR II, Yamara.

‘’Pertemuan hari ini adalah lanjutan dari audience minggu lalu bersama petani PIR semua lokasi dan KKPA yang dihadiri semua Koperasi dan apkasindo. Intinya hasil kajian Unipa tentang sawit Arso bahwa ada 4 aktor kunci yang harus duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini. Karena persoalan sawit ini persoalan yang rumit dan bukan hanya soal peremajaan atau replanting, ini bukan masalah sederhana yang seperti anggapan bagi sebagian orang. Bahkan karena rumitnya masalah ini, tidak banyak pihak yang mau menangani masalah ini karena ini menyangkut kapasitas,’’ujarnya kepada lintaspapua.com, kemarin.

Ia mengemukakan 4 pihak tersebut adalah, petani sawit, masayarakat adat, PTPN dan pemerintah, karena pemerintah yang menghadirkan kebun kelapa sawit di Keerom. ‘’Karenanya dalam penyelesaian sawit ini, pemerintah harus tetap dan berdiri didepan untuk bertanggungjawab menyelesaikan masalah ini,’’lanjutnya.

Alumni S2 dari University of Melbourne ini juga menambahkan bahwa, mendiang Bupati Keerom, Alm. Celcius Watae, sebelumnya telah memulai untuk menyelesaikan masalah sawit tersebut, namun saying tidak dilanjutkan pemerintah. Maka kini ia sebagai Wakil Bupati Keerom, merasa harus memikul tanggungjawab tersebut untuk menyelesaikan masalah sawit yang telah bertahun-tahun tak mengalami penyelesaian bahkan berlarut larut.

‘’Tahun 2017, mendiang alm Bupati Keerom, Watae sudah mencoba menyelesaikan, dan dalam suratnya disebutkan bahwa persoalan peremajaan sawit harus mendapat persetujuan dewan adat dan ini dipertegas diperkuat oleh kajian Unipa tentang persoalan kebun sawit arso. Petani dan adat mayoritas menginginkan peremajaan namun dengan catatan untuk mendapat masyarakat pemilik ulayat. Amandemen UUD 45 telah mengakui keberadaan masyarakat adat, keputusan MK no 35 juga menguatkan pengakuan terhadap masyarakat adat. Maka semangat ini yang kita harus bawa dalam penyelesaian sawit di arso,’’paparnya lebih jauh.

Untuk itu ia menjadwalkan dalam waktu yang tak lama lagi pihaknya akan mempertemukan masyarakat adat, petani sawit dan PTPN untuk mencari jalan keluar terbaik atas masalah yang ada. ‘’Harus ada kesepakatan dan harus ada penyelesaian agar masalah sawit ini tak berlarut-larut,’’tegasnya.

Sementara itu, Ondoafi Bagia, Frans Kimber, mengemukakan bahwa sikap adat terhadap pembangunan sawit sudah jelas. ‘’Pembangunan dan juga penyelesaian kelapa sawit harus jalan, kita adat sudah sepakat, tapi jangan main tabrak saja, seperti yang dulu dirasakan para orangtua kami saat PTPN hadir. Maka kita minta dan setuju usul dari pertemuan ini agar pihat terkait termasuk petani dan PTPN hadir selesaikan masalah ini,’’pesannya.

Ia juga mengingatkan agar untuk pembibitan pihaknya tak keberatan namun soal lokasi penanaman yang sebaiknya dipikikan lagi menyangkut lokasi. ‘’Arso PIR ini sudah bisa dikatakan bagian dari kota, maka jangan ada kebun sawit di kota, kita bahas dimana nanti penanamannya,’’pungkasnya. (arief/lintaspapua.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here