Pansus Kemanusiaan DPR Papua Kutuk Keras Penembakan di Nduga

0
353

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Panitia Khusus (Pansus) Kemanusiaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) mengutuk keras atas peristiwa penembakan terhadap dua warga di Kabupaten Nduga, Papua, beberapa hari lalu.

Ketua Pansus Kemanusian, Feryana Wakerkwa mengatakan, bahwa peristiwa yang terjadi di Nduga merupakan tindakan melanggar hak dasar manusia, apalagi Negara Indonesia merupakan negara hukum.

“Ada proses yang harus dilakukan ketika orang dicuriga. Kalau langsung tembak di tempat kesannya kurang bagus dan tidak layak,” ungkap Feryana dalam keterangan pers di Kantor DPR Papua, Rabu 22 Juli 2020.

Pihaknya menyarankan, pemerintah pusat agar mengedepankan pendekatan yang tidak berbau militer dalam menyelesaikan masalah Papua. Sebab saat ini kepercayaan orang asli Papua (OAP) terhadap pemerintah pusat sudah tidak ada. Ditambah lagi dengan kasus yang terjadi di Nduga ini.

“Tidak bisa setiap saat warga yang dibunuh, dikatakan mereka dari pihak sebelah. Kami berharap ada pendekatan selain pendekatan militer. Kami sebagai perwakilan rakyat sangat mengukut penembakan ini karena tidak manusiawi,” ujarnya.

Sementara wakil Ketua Pansus Kemanusiaan, Namantus Gwijangge mengatakan, saat ini pihaknya belum bisa memberikan banyak komentar terkait peristiwa penembakan yang terjadi di Nduga. Hal itu dikarenakan, Pansus Kemanusiaan DPR Papua belum turun ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan direncanakan Pansus Kemanusiaan DPR Papua akan turun langsung ke sana (Nduga).

“Karena kita belum sampai disana, jadi kami belum bisa sampaikan informasi. Karena bisa saja salah bisa juga benar. Jadi kami rencanakan akan hadir dalam rapat forkompinda di Nduga,” kata Namantus.

Kata Namantus, dengan hadirnya Pansus Kemanusiaan DPR Papua dalam rapat forkompinda nanti, pihaknya bisa mendapat informasi dari berbagai sumber. Sehingga Pansus Kemanusiaan DPR Papua bisa bertindak dan menyampaikan sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan.

“Soal kejadian dan lain lain, kita akan kesana karena ada bupati dan pemerintah disana. Kemudian ada pihak keamanan yang sedang tangani. Kita akan cek semua kejadian,” tuturnya.

Ia menegaskan dari hasil pertemuan nanti dirinya akan menyampaikan pernyataan setelah sampai di sana. “Kami masih menunggu informasi kapan ada rapat forkompinda. Kami akan hadir disana,” tambahnya.

Salah satu anggota Pansus Kemanusiaan DPRP Ferdinando Bokowi, menambahkan peristiwa penembakan yang menghilangkan nyawa manusia merupakan tindakan berdosa. Sebab, ada alternatif lain yang bisa ditempuh jika memang ada kecurigaan terhadap kedua korban tersebut.

“Tidak main tembak langsung karena ini negara hukum. Ini menyangkut nyawa manusia. Kalau memang ada sisi lain yang dicurigai, ada prosedur hukum bukan langsung tembak,”katanya.

Ditambahkan, terkait dengan kejadian ini pihaknya mengutuk kejadian tersebut. Karena korban juga merupakan warga negara Indonesia.

“Belum bisa komentar karena data simpang siur. Dari kelompok sebelah katakan (korban) ini warga sipil. Sedangkan bupati katakan, kelompok separatis. Jadi belum bisa buktikan. Kita harus melihat secara jelas,” pungkasnya. (Gracio/lintaspapua.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here