11 Raperda Disampaikan Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jayapura

0
118

Ketua DPRD Kabupatenn Jayapura, Klemens Hamo, S.IP, didampingi Ketua Bapemperda Kabupaten Jayapura, Yohannis Hikoyabi dan satu anggota DPRD lainnya, saat memberikan keterangan pers usai pelaksanaan Rapat Paripurna II dan III, di Ruang Media Center Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Jumat (17/7/2020). (Irfan /LPC)

Ketua DPRD Klemens Hamo Kesal Karena Banyak OPD yang Mangkir dalam Rapat Paripurna

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Sebanyak 11 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Jayapura disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Jayapura tentang penyampaian atau laporan Bapeperda DPRD Kabupaten Jayapura yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Klemens Hamo, S.IP, didampingi Wakil-Wakil Ketua DPRD; Drs. H. Muhammad Amin dan Patrinus R. N. Sorontou, Jumat (17/7/2020).

Dari 11 Raperda itu, enam diantaranya yang diusulkan dari Pemerintah Kabupaten Jayapura dan lima Raperda merupakan inisiatif DPRD Kabupaten Jayapura.

“Hari ini kami telah melakukan rapat paripurna II tentang laporan Bapemperda DPRD, setelah itu dilanjutkan dengan rapat paripurna III tentang jawaban Bupati Jayapura atas laporan Bapemperda DPRD. Ini memang sudah aturan dan mekanisme yang berlaku di lembaga legislatif ini yang kami lakukan,” kata Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Klemens Hamo, S.IP, dalam konferensi persnya usai rapat paripurna II laporan Bapeperda dan rapat paripurna III jawaban Bupati atas laporan Bapemperda, di Ruang Media Center DPRD Kabupaten Jayapura, Jumat (17/7/2020).

“Ada enam Raperda dari Eksekutif dan lima dari hak inisiatif DPRD. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu produk hukum dan juga menjadi manfaat buat masyarakat, terutama daeerah ini,” sambungnya.

Selain itu, Politisi Partai NasDem ini kesal dan mengkritik ketidakhadiran para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Jayapura saat rapat paripurna II tentang laporan Bapemperda dan rapat paripurna III jawaban Bupati Jayapura atas laporan Bapemperda, Jumat (17/7//2020) di Ruang Sidang Kantor DPRD Kabupaten Jayapura.

Ia meminta agar kepala OPD yang mendorong Raperda dari usulan eksekutif itu untuk harus ikut serta mengikuti semua rapat-rapat paripurna dari awal hingga akhir.

“Saya mohon kerjasama dalam rapat-rapat paripurna mendatang, kami ajak kepada seluruh OPD yang mendorong Raperda ini bisa hadir dari awal hingga usai rapat paripurna. Yang jelasnya kami juga kesal di saat rapat paripurna kali ini, karena OPD tidak semuanya hadir ikut rapat paripurna tersebut,” tegasnya.

Pada rapat paripurna itu, Bupati Jayapura Mathius Awoitauw melalui Wakil Bupati Jayapura Giri Wijayantoro memberikan penjelasan latar belakang diajukannya Raperda. Ketua Badan pembentukan Peraturan Daerah (Bapeperda) DPRD Kabupaten Jayapura Yohannis Hikoyabi juga menjelaskan Raperda inisiatif yang diajukan DPRD Kabupaten Jayapura dihadapan rapat paripurna yang dihadiri Wakil Bupati Jayapura Giri Wijayantoro, anggota DPRD dan sejumlah Kepala OPD di lingkup Pekab Jayapura.

Masing-masing Raperda yang disampaikan ditanggapi oleh kedua belah pihak, Raperda Pemkab ditanggapi melalui pandangn umum lima fraksi DPRD Kabupaten Jayapura, sedangkan Raperda inisiatif DPRD ditanggapi Bupati Jayapura dengan memberikan saran dan pendapat baik dari segi payung hukum maupun substansi materinya.

Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Klemens Hamo mengatakan, bahwa proses pembentukan peraturan daerah itu dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan.

“Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,” jelasnya.

Akhirnya Ketua DPRD menutup rapat paripurna usai mendengarkan jawaban Bupati Jayapura atas laporan Bapemperda DPRD Kabupaten Jayapuraa atas Raperda yang masuk ke DPRD Kabupaten Jayapura. (Irf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here