Pertanyakan Dana Covid-19 dan Proses Hukum Pemukulan Dewan, LSM Kampak Papua, PKN, FPKB dan Masyarakat Aksi Damai Datangi DPRD Biak Numfor

0
238
Sejumlah masa mendatangi kantor DPRD kabupaten Biak Numfor. Rabu, 15 Juli 2020, diantaranya LSM kampak papua, PKN, FPKB dan masyarakat mendatangi kantor DPRD kabupaten Biak Numfor. (Insos/LPC)

BIAK (LINTAS PAPUA)  –  Sejumlah massa aksi mendatangi kantor DPRD Kabupaten Biak Numfor, Rabu, 15 Juli 2020, diantaranya LSM kampak papua, PKN, FPKB dan masyarakat mendatangi kantor DPRD kabupaten Biak Numfor terkait dengan pemukulan terhadap anggota DPRD, Jhon Nehemia Mandibo dan juga masyarakat meminta agar pemerintah transparan terkait penggunaan dana Covid-19.

Di mana anggota DPRD bisa menggunakan pengawasan politiknya untuk mengawasi dana covid-19. Dan juga meminta agar segera PAW anggota DPRD yang melakukan pelanggaran.

Namun sangat disayangkan, Kordinator Aksi Demo, Wellem Rumpaidus, yang juga pernah jabat sebagai mantan anggota DPRD kabupaten Biak Numfor 3 periode, mengatakan sangat kecewa dengan kejadian di aksi hari ini. Dimana pintu DPRD di jaga ketat oleh polisi dan juga Pol PP.

Sejumlah masa mendatangi kantor DPRD kabupaten Biak Numfor. Rabu, 15 Juli 2020, diantaranya LSM kampak papua, PKN, FPKB dan masyarakat mendatangi kantor DPRD kabupaten Biak Numfor. (Insos /LPC)
Suasana Penjagaan Aksi Tersebut. (Insos/LPC)

“kami datang ke rumah kami, yakni DPRD Biak tp tidak diterima. Ini citra buruk bagi DPRD Biak. Mereka, anggota DPRD terhormat ada di dalam namun pintu di tutup dan dijaga ketat oleh aparat keamanan”. Ucapnya.
Wellem Rumpaidus mengatakan kami minta presiden Jokowi agar bisa melihat hal yang terjadi di kabupaten biak numfor. Penggunaan Dana covid-19 tidak jelas. kami berharap agar Kapolda Papua segera turun periksa 25 anggota DPRD kabupaten Biak Numfor.

Sementara itu, Johan Rumkorem, Sekjen LSM Kampak Papua mengatakan terkait pandemi covid-19 ini, ada kejanggalan. Terutama di rumah sakit. tenaga kesehatan ini belum dibayar. Juga ada pelanggaran HAM berat. Dimana ada korban covid-19, yakni ada yang sakit, meninggal, divonis corona dan dikuburkan secara protokol covid-19 namun swab test nya ternyata negatif. Dan tidak dilaporkan ke gugus tugas propinsi.
“ini pelanggaran ham berat, kami minta komnas ham juga turun periksa. keluarga korban yang merasa dirugikan. Mereka dikucilkan saat keluarga mereka divonis covid-19. Yang ternyata swabb test nya negatif. Sehingga dalam hal ini, kami minta ada pemeriksaan”. Ucapnya.

Johan Rumkorem, Wellem Rumpaidus dan juga Max Mansawan mengatakan dengan tegas  akan tindak lanjuti ke Polda Papua bahkan sampai ke pemerintah pusat. “Suara rakyat adalah suara tuhan, ada tangisan, jeritan dari rakyat yang harus diperjuangkan. Kami tidak akan mundur,” tutupnya. (Insos/LPC)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here