Dance Kabarek sebagai anggota kader partai PDIP dan merupakan senior, mantan anggota DPRD kabupaten Biak Numfor. (Insos/ISTIMEWA)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Dance Kabarek sebagai anggota kader partai PDIP dan merupakan senior, mantan anggota DPRD kabupaten Biak Numfor 3 periode sangat sesalkan inseden pemukulan terhadap anggota DPRD Jhon Nehemia Mandibo.

Dikatakan, apalagi yang melakukan adalah dari partai politik besar yang sangat mengedepankan demokrasi. Mengedepankan musyawarah dan mufakat.

Menurut Dance kabarek, seharusnya jika anggota DPRD jhon mandibo melakukan kesalahan dalam menyampaikan nilai atau data, mekanisme nya adalah pemerintah daerah boleh menanggapi dengan meminta badan anggaran dewan dan kepada tim anggaran pemerintah daerah.

“Dalam hal ini diwakili oleh sekretaris daerah, untuk duduk bersama-sama rapat dan kemudian dalam rapat tersebut meminta penjelasan pimpinan dan yang bersangkutan Jhon Mandibo sebagai anggota Badan Anggaran Dewan untuk menjelaskan perbedaan atau kesalahpahaman dimaksud. Bukan melalui rapat pimpinan konsultasi atau pimpinan DPRD menggelar rapat menghadirkan badan kehormatan, menghadirkan saudara bupati, diakuinya hal itu menabrak peraturan DPRD, no 180/15 thn 2019,” jelas Dance Kabarek, dalam keterangan kepada media.

Dance Kabarek dengan tegas mengatakan, bahwa rapat yang di gelar saat itu adalah keliru dan salah. Sebagai mantan anggota DPRD dan juga ketua bapemperda penyusunan tata tertib saya memahami dan memaknai bahwa tempat nya salah.

“Dan yang akhirnya menimbulkan insiden pemukulan terhadap anggota DPRD Jhon Nehemia Mandibo,” jelasnya.

“Jadi menurut saya, tempat untuk meminta klarifikasi, penjelasan pernyataan dari seorang anggota dewan yang mana menyangkut nilai atau data tentang anggaran, tempatnya adalah badan anggaran dewan dan tim anggaran pemerintah daerah melalui rapat kerja. Bukan rapat konsultasi. Bukan tempatnya,” lanjutnya.

Sebagai mantan anggota DPRD, juga mengingatkan teman-teman, sodara-sodara anggota dewan terhormat yang ada di DPRD sekarang periode 2019-2024, mari kembali ke buku suci nya DPRD, yaitu peraturan DPRD. No 180/15 tahun 2019.

Dikatakan dance bahwa tempat dan undangan yang dikeluarkan untuk klarifikasi pun keliru. Ketua DPRD harusnya konsultasi dengan sekwan.

“Jika mau meminta rapat klarifikasi harus di badan anggaran dewan dan tim anggaran pemerintah daerah. Klu mau konsultasi terbatas, badan kehormatan dewan tidak perlu hadir. Badan kehormatan dewan tidak bisa diatur oleh ketua DPRD apalagi di intervensi oleh kepala daerah,” tuturnya.

Dikatakan, sangat tepat jika pada saat klarifikasi tersebut, Jhon Mandibo tidak meminta maaf. Karena kedudukan rapat, status rapat bukan tempat nya disitu.

Menurut dance kabarek, anggota DPRD boleh berbicara karena itu merupakan fungsi pengawasan, fungsi budgetin.

“Sangat disayangkan jika anggota DPRD hanya duduk diam dan di katakan bisa menggenapi opini masyarakat, yakni D5, datang, duduk diam, dengar, duit, jadi terkait hal ini, secara pribadi, sebagai mantan anggota DPRD, saya sangat sayangkan inseden pemukulan terhadap anggota DPRD Jhon mandibo. Martabat dewan, kehormatan dewan, dinodai oleh anggota DPRD dan kehadiran sodara bupati juga sangat disayangkan, tidak harus seperti itu. Seharusnya Cukup mendelegasikan kepada saudara Sekda. Karena sekda bertanggung jawab atas seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah,” ungkapnya.

Dari kejadian tersebut dance kabarek berharap partai juga berperan dan segera mendorong rekonsolidasi. Yaitu membangun komunikasi dengan partai politik PPP. Dan juga diharapkan partai segera bisa membangun komunikasi kepada korban untuk bisa diselesaikan agar bagaimana pekerjaan utama tetap berjalan.

Ditambahkan DPRD dan pemerintah daerah adalah unsur penyelenggara pemerintah di daerah. Di atur dalam bab 1 ayat 1 butir 4 dan 5. Unsur penyelenggaraan pemerintah di daerah maka harus menjaga sinkronisasi dalam kerja sebagai penanggungjawab, penyelenggara pemerintah di daerah, bukan hanya pemerintah daerah tetapi juga DPRD. Hak dan martabat DPRD harus di hormati.

“Terakhir diharapkan sebagai kader dari partai PDIP, dikatakan partai harus mengambil langkah-langkah. Bukan harus melindungi kadernya. jika memang ada kesalahan ya harus di proses, dan secara berjenjang akan dilaporkan. Dan akan ada arahan dari DPD dan DPP,” tutupnya mengakhiri wawancara.

Tindakan Proses Hukum Terhadap Kasus Pemukulan

 

Pasca pemukulan terhadap dirinya, Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor, Jhon Mandibo, menempuh jalur hukum, atas kekarasan fisik yang dialaminya.

“Ya saya Jhon Mandibo, Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor, saya menempuh jalur hukum, atas kekarasan fisik yang saya alami, dan terkait kasusnya, saya sudah buat laporan polisinya di Polres Kabupaten Biak Numfor,” kata Jhon Mandibo, kepada LintasPapua.Com, via selluler, Kamis (09/07/2020) dari Biak.

Sebut, Jhon, setelah mengalami kekarasan fisik itu, ia bersama penasehat hukumnya, langsung ke Polres Biak Numfor, untuk membuat laporan polisi, Selasa 7 Juli 2020, dengan surat tanda terima Laporan Polisi (LP) Nomor : STTLP/238/VII/2020/SPKT/Papua/Res Biak.

Surat Tanda Terima Laporan Polisi (LP) Nomor : STTLP/238/VII/2020/SPKT/Papua/Res Biak. Richard (LPC)
Surat Tanda Terima Laporan Polisi (LP) Nomor : STTLP/238/VII/2020/SPKT/Papua/Res Biak. Richard (LPC)

“Saya didimpingi penasehat hukum saya, sudah membuat LP di Polres Biak Numfor, 7 Juli 2020, saya sebagai korban kekerasan tapi juga sebagai pelapor, saya telah melaporkan pelakunya, yang juga sebagai Anggota DPRD Biak Numfor, sebagai pelaku kekerasan, dan juga sebagai terlapor di Polres Biak Numfor, yakni Anggota DPRD Biak Numfor, dari Fraksi PDI Perjuangan, Dina Naap,” tegas Anggota DPRD Biak itu.

Disingung soal mengapa bisa terjadi kekerasan itu?, ujar Jhon, kasus kekerasan fisik itu, terjadi, pada tanggal 7 Juli 2020, dalam sebuah rapat dengar pendapat antara DPRD Biak bersama Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, dalam hal ini, Bupati Biak Numfor, Hery Naap, terkait dana Covid-19. Dimana pertemuan bersifat tertutup, berlansung di ruang kerja Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor, yang dihadiri Ketua DPRD, dan Bupati Biak Numfor, serta beberapa Anggota DPRD lainnya.

“Yang menjadi keliru dan ketidakpuasan Bupati adalah mengenai data yang saya sampaikan senilai 152 Miliar untuk Covid-19?. Disini ada kesalahpahaman antara Bupati dan Anggota DPRD, yang mana Bupati tanggapi bahwa penyampaian saya bahwa sudah terpakai 152 Miliar, tetapi dalam klarifikasi saya tidak menyebutkan Pemerintah Biak Numfor sudah memakai 152 Miliar dari anggaran tersebut. Nilai itu merupakan komitmen pemerintah melalui refocusing dan realokasi APBD untuk penaganan Covid-19,” ujar Jhon Mandibo. (Insos)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here