Pasca Pemukulan, Anggota DPRD Biak Jhon Mandibo, Tempuh Jalur Hukum. Richard (LPC)
Pasca Pemukulan, Anggota DPRD Biak Jhon Mandibo, Tempuh Jalur Hukum. Richard (LPC)

BIAK (LINTAS PAPUA) — Pasca pemukulan terhadap dirinya, Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor, Jhon Mandibo, menempuh jalur hukum, atas kekarasan fisik yang dialaminya.

“Ya saya Jhon Mandibo, Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor, saya menempuh jalur hukum, atas kekarasan fisik yang saya alami, dan terkait kasusnya, saya sudah buat laporan polisinya di Polres Kabupaten Biak Numfor,” kata Jhon Mandibo, kepada Lintas Papua.Com, via selluler, Kamis (09/07/2020) dari Biak.

Sebut, Jhon, setelah mengalami kekarasan fisik itu, ia bersama penasehat hukumnya, langsung ke Polres Biak Numfor, untuk membuat laporan polisi, Selasa 7 Juli 2020, dengan surat tanda terima Laporan Polisi (LP) Nomor : STTLP/238/VII/2020/SPKT/Papua/Res Biak.

Surat Tanda Terima Laporan Polisi (LP) Nomor : STTLP/238/VII/2020/SPKT/Papua/Res Biak. Richard (LPC)
Surat Tanda Terima Laporan Polisi (LP) Nomor : STTLP/238/VII/2020/SPKT/Papua/Res Biak. Richard (LPC)

“Saya didimpingi penasehat hukum saya, sudah membuat LP di Polres Biak Numfor, 7 Juli 2020, saya sebagai korban kekerasan tapi juga sebagai pelapor, saya telah melaporkan pelakunya, yang juga sebagai Anggota DPRD Biak Numfor, sebagai pelaku kekerasan, dan juga sebagai terlapor di Polres Biak Numfor, yakni Anggota DPRD Biak Numfor, dari Fraksi PDI Perjuangan, Dina Naap,” tegas Anggota DPRD Biak itu.

Disingung soal mengapa bisa terjadi kekerasan itu?, ujar Jhon, kasus kekerasan fisik itu, terjadi, pada tanggal 7 Juli 2020, dalam sebuah rapat dengar pendapat antara DPRD Biak bersama Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, dalam hal ini, Bupati Biak Numfor, Hery Naap, terkait dana Covid-19. Dimana pertemuan bersifat tertutup, berlansung di ruang kerja Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor, yang dihadiri Ketua DPRD, dan Bupati Biak Numfor, serta beberapa Anggota DPRD lainnya.

“Yang menjadi keliru dan ketidakpuasan Bupati adalah mengenai data yang saya sampaikan senilai 152 Miliar untuk Covid-19?. Disini ada kesalahpahaman antara Bupati dan Anggota DPRD, yang mana Bupati tanggapi bahwa penyampaian saya bahwa sudah terpakai 152 Miliar, tetapi dalam klarifikasi saya tidak menyebutkan Pemerintah Biak Numfor sudah memakai 152 Miliar dari anggaran tersebut. Nilai itu merupakan komitmen pemerintah melalui refocusing dan realokasi APBD untuk penaganan Covid-19,” ujar Jhon Mandibo.

Lanjutnya, sebagai anggota DPRD dan badan anggaran sampai hari ini tidak tahu tentang berapa jumlah anggaran yang sudah terpakai habis dalam penangganan Covid-19?. Data tersebut yang saya sampaikan itu laporan awal pemerintah kepada DPRD pada April 2020. Hal ini yang menjadi keliru sehingga saya diharapkan melakukan permohonan maaf kepada Bupati tetapi saya tegaskan, bahwa jikalau ada keliru tugas saya hanya klarifikasi saja, tidak lakukan permohonan maaf. Akhirnya terjadi keributan, hingga kekerasan fisik itu terjadi.

Sementara itu, selaku Penasehat Hukum (PH) dari Jhon Mandibo, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kyadawun, Imanuel A. Rumayom, menyebutkan, pihaknya akan terus melakukan pengawalan terhadap laporan polisi itu, hingga benar-benar ada proses hukum, dan memberikan rasa keadilan, tapi juga efek jera dari pelaku kekerasan, yang notabenenya juga sebagai seorang Anggota DPRD Biak.

“Sebagai seorang wakil rakyat, yang duduk sebagai Anggota DPRD Biak Numfor, semestinya memberikan pendidikan politik, tapi juga etitut yang baik kepada rakyat, bukan menunjukan sikap-sikap premanisme, dalam lingkungan DPRD Biak Numfor, sebagai anggota dewan,” ujar Imanuel A. Rumayom.

Untuk itu, sebut Rumayom, mereka meminta kepada pihak Polres Biak Numfor, agar benar-benar serius menangani laporan tersebut, jika tidak diproses secara baik, maka mereka akan adukan persoalan ini ke Polda Papua, jika Polres Biak Numfor, tidak sanggup menanggani kasus tersebut.

Ia pun menghimbau, kepada simpatisan, pendukung, masyarakat atau pun keluarga dari Jhon Mandibo, agar jangan melakukan gerakan-gerakan diluar hukum, dan biarkan proses hukum yang berjalan, sebagaimana laporan polisi yang sudah dibuat itu.

“Sebagai kuasa hukum dari Sdr.Jhon Mandibo, kami meminta, menghimbau, dan mengharapkan kepada simpatisan, pendukung, masyarakat atau pun keluarga dari Jhon Mandibo, jangan melakukan gerakan-gerakan diluar hukum, dan biarkan proses hukum yang berjalan, sebagaimana laporan polisi yang sudah dibuat itu,” pesan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kyadawun itu. (Richard/Lintas Papua)

1 KOMENTAR

  1. Wah gawat nih kalau ada Premanisme di dalam tikungan Mandow. Harus bersikap Bijak dalam bertindak apa lagi baru masuk di tikungan mandow.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here