DAK Keerom Minta Semua Pihak Stop Adu Domba Adat dan Koperasi Sawit

0
186
Suasana rapat yang digelar di balai adat DAK, kemarin siang. (Arief /LPC)

Dominik Tafor Minta Bupati Keerom Sebagai Ketua Forkompinda Tidak di Belakang Masalah Tersebut

KEEROM (LINTAS PAPUA) – Masyarakat adat Keerom dan Dewan Ada Keerom yang tergabung dalam Komunitas Basis Masyarakat Adat Mum-Yimum dan Yonggwai, menggelar rapat koordinasi tentang surat dari Koperasi Kelapa Sawit ‘Ngkawa’ yang ditujukan kepada mereka (DAK).

Rapat koordinasi ini diambil menyusul adanya surat dari pihak koperasi ‘Ngkawa’ yang berisi pernyataan sikap untuk memaksakan agar replanting tetap dilaksanakan. Hal ini dibahas pada rapat yang dipimpin Ketua DAK, Servo Tuamis dan Ketua Komunitas Basis Masyarakat Adat Mum-Yimum dan Yonggwai, Dominika Tafor.

Ketua Dewan Adat Keerom (DAK), Servo Tuamis, saat diwawancara. (Arief /LPC)

Pada kegiatan yang digelar di Gedung Adat DAK Keerom, Arso Kota, para ketua-ketua keret, ondoafi dan tokoh masyarakat adat Keerom turut hadir. Diantaranya, Ferdinan Tuamis, Lauren Borotian, Fabianus Tafor, Wilhelnus Yaung, Amatus Toam, Pius Tekam, dll.

Dalam rapat tersebut akhirnya memutuskan beberapa hal yang akan dibuatkan surat pernyataan sikap serta surat kepada Forkompinda Keerom. Dan juga mereka merasa ada yang mencoba mengadu domba diantara masyarakat adat dan petani sawit anggota koperasi Ngkawa.

‘’Kami menggelar rapat ini terkait adanya surat pernyataan dari Koperasi Ngkawa. Kami menilai bahwa apa yang dilakukan koperasi ini tak sesuai dengan kesepakatan tahun 2016 antara adat dan petani serta ada pihak yang erupatya untuk mengadu-domba antara masyarakat adat dan anggota koperasi Ngkawa yang,’’ungkap ketua DAK Keerom, Servo Tuamis.

Servo menjelaskan, bahwa seusai hasil pertemuan tahun 2016, dimana DAK dan pemerintah Keerom yang dipimpin Bupati, Celcius Watae serta pihak pemerintah Provinsi telah menyepakati tentang tuntutan adat soial ganti rugi atas seluruh lahan kelapa sawit senilai Rp. 7 Triliun.

‘’Kenapa kesepakatan ini belum dilaksnakan, tapi justru ada pernyataan sikap seperti ini. Kami minta Pemkab Keerom bertanggungjawab atas hal ini,’’ungkapnya.

Ketua Tim Kerja Himya Naugir, Dominika Tafor, saat diwawancara. Arief/LPC)

Sementara itu Ketua Tim Kerja Himya Naugir, Dominika Tafor mengemukakan tujuan rapat kali tersebut adalah untuk membahas surat masuk ke masyarakat adat dari Koperasi Ngkawa. Dan akhirnya masyarakat adat telah mengambil sikap yang akan disampaikan kepada Forkompinda dan Polres Keerom.

Bahkan ia menilai, bahwa pernyataan sikap yang dimotori oleh Dinas Pertanian adalah upaya untuk mengadudomba masyarakat adat anggota Koperasi Ngkawa.

‘’Kami melihat bahwa surat ini dimotori oleh kepada dinas pertanian, bpk. Sunar, pak Cucu, ada oknum Kadistrik, kepala kampung dan oknum staf ahli fraksi di DPRD Keerom dan lainnya, maka kami menganalisa surat ini adalah perintah langsung dari Bupati Keerom, berarti bupati Keerom telah mengadu domba petani dan masyarakat adat,’’ungkap Dominika Tafor.

Hal ini menurutnya sangat berbahaya. ‘’Ini potensi konflik besar, Bupati kan sebagai ketua Forkompinda, kenapa beliau tidak menyikapi karena dari hasil kesepakatan masy adat, ketua keret keputusan kami kepada kim pikiran tadi dalam bentuk tulisan dengan tetap merujuk pada kesepakatan yang kapolres Keerom mediasi sebelumnya,’’lanjutnya.

Ia menambahkan, bahwa rujukannya ketika itu, Pak juju, sebaga kasubid di dinas melapor ke bupati mengundang bupati dan masyarakat adat untuk menyerahkan kunci excavator. ‘’Tapi kenyataannya sampai saat ini masyarakat adat belum di undanhg untuk penyerahan kunci excavatior tapi malah perintah bupati perintah sunar untuk masy adat tak akan mundur satu langkah pun dari tanah ini, apapaun itu kami akan akan lawan, mau peranmg pun kami akan lawan,’’lanjutnya.

Ia menegaskan sikap adat secara tegas. ‘’Lebih baik kami mati di tanah kami maka kami masuk surga daripada mati ditanah orang. Surat hasil rapat, redaksinya akan kami susun untuk selanjutnya akan kami serahkan ke Kapolres Keerom satu dua hari ini,’’ujarnnya.

Ia juga menegaskan bahwa Bupati Keerom bukan adat Keerom sehingga seharusnya bersikap tahu diri dan tahu adat. ‘’Karena dia bukan anak adat arso karena itu dia harus tahu diri, harus tahu adat tahu aturan, tahu apa dia soal adat di keerom,’’tegasnya. (arief/lintaspapua.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here