Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Klemens Hamo, S.IP, didampingi Wakil Ketua I H. Muhammad Amin, Wakil Ketua II Patrinus R. N. Sorontou serta Ketua Fraksi PDI Perjuangan yang juga Ketua Pansus Pemekaran Distrik dan Kampung Hermes Felle, saat memberikan keterangan pers usai Rapat Paripurna Pengesahan Pansus Pemekaran Distrik dan Kampung DPRD Kabupaten Jayapura, Selasa (30/6/2020). (Irfan / LPC)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  – Sidang paripurna pembentukan Pansus Pemekaran Distrik dan Kampung di Ruang Paripuna DPRD Kabupaten Jayapura, Selasa (30/6/2020) akhirnya mengesahkan Panitia Khusus (Pansus) Pemekaran Distrik dan Kampung. Sekalipun sebelumnya terjadi beda pendapat maupun penolakan antar fraksi.

Fraksi PKB dan Fraksi Bhinneka Tunggal Ika (BTI) adalah dua fraksi yang menolak pembentukan Pansus Pemekaran Distrik dan Kampung DPRD Kabupaten Jayapura, dengan alasan bahwa untuk membentuk sebuah Panitia Khusus (Pansus) harus didasari pada adanya situasi yang sangat mendesak atau ada persoalan yang sangat krusial dan meluas di tengah-tengah masyarakat. Tetapi, karena 3 fraksi lainnya setuju, maka pansus Pemekaran Distrik dan Kampung tetap terbentuk dan sah.

Menurut Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Klemens Hamo, S.IP, inti pembentukan Pansus tersebut karena urgent dan DPRD ingin menyelesaikan pengerjaan yang tertunda beberapa tahun lalu, sehingga harus diselesaikan oleh pihak Dewan.

“Hari ini (kemarin) kami di DPRD Kabupaten Jayapura lakukan paripurna pengesahan pembentukan panitia khusus (Pansus) Pemekaran Distrik dan Kampung, serta sudah sesuai dengan aturan yang kami lakukan di DPRD. Kenapa kami lakukan itu, karena hal yang urgent juga dan ini yang sudah dilakukan beberapa tahun lalu, jadi ini harus perlu diselesaikan,” tutur Klemens Hamo saat menggelar konfrensi pers di ruang Media Center DPRD Kabupaten Jayapura, usai melakukan rapat paripurna pengesahan pembentukan Pansus Pemekaran Distrik dan Kampung, Selasa (30/6).

“Namun saat ini tiba Covid-19, kami di DPRD bukan tidak mendukung pansus Covid-19. Tapi, kami sangat mendukung terutama tim gugus tugas Covid-19 Kabupaten Jayapura yang telah bekerja. Kalau mereka punya keluhan-keluhan maka kami di DPR siap memback-up, untuk wabah Covid-19 yang ada di daerah ini bisa diselesaikan,” sambung politisi Partai NasDem tersebut.

Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Klemens Hamo, S.IP, didampingi Wakil Ketua I H. Muhammad Amin, Wakil Ketua II Patrinus R. N. Sorontou serta Ketua Fraksi PDI Perjuangan yang juga Ketua Pansus Pemekaran Distrik dan Kampung Hermes Felle, saat memberikan keterangan pers usai Rapat Paripurna Pengesahan Pansus Pemekaran Distrik dan Kampung DPRD Kabupaten Jayapura, Selasa (30/6/2020). (Irfan / LPC)

Pandemi Covid-19 ini, tukas Klemens Hamo pula, bukan saja terjadi di Kabupaten Jayapura saja, tetapi diseluruh dunia. “Kalau memang virus ini belum selesai, juga obatnya belum ditemukan dan segala macamnya, ya Covid-19 ini akan hidup berdampingan bersama-sama kami dan bersaudara bersama-sama kami,” cetusnya.

“Oleh sebab itu, apapun yang terjadi hari ini berarti sudah resmi secara lembaga DPRD dan kami bertiga sebagai pimpinan di lembaga DPRD ini tidak mengatasnamakan pimpinan dewan. Tapi semua keputusan ada di fraksi, yang sesuai dengan mekanisme prosedur yang berlaku di DPRD,” tukas Klemens Hamo yang didampingi Wakil Ketua I H. Muhammad Amin, Wakil Ketua II Patrinus R. N. Sorontou serta Ketua Fraksi PDI Perjuangan yang juga Ketua Pansus Pemekaran Distrik dan Kampung DPRD Kabupaten Jayapura Hermes Felle. (Irf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here