Terkait Pembagian Bantuan Sembako, Pemprov Papua Diminta Koordinasi dengan Pemkab Jayapura Agar Disalurkan Tepat Sasasran ke Masyarakat

0
180
Bupati Jayapura (tengah) saat foto bersama dengan para Kepala Kampung di Distrik Waibhu, usai menyerahkan bantuan sembako dan ADK. (Irfan /LPC)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) –  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua diminta untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam hal ini Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Pencegahan Covid-19 terkait penyaluran bantuan sembako ke daerah setempat.
Permintaan itu merupakan penegasan Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si.

“Harus koordinasi dengan kami (pemerintah daerah setempat) yang punya masyarakat disini, sehingga kami juga mengetahui adanya sembako yang di bagikan,” tegas Mathius Awoitauw, di Kantor Distrik Waibhu, Kabupaten Jayapura, Jumat (8/5/2020) kemarin.

Mathius Awoitauw mengatakan, tanpa koordinasi dan pembagian dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua kepada warga di Kabupaten Jayapura, selain mengacaukan data penerima manfaat. Tetapi, juga menjadikan masyarakat akan terus bergantung kepada bantuan sosial dari pemerintah daerah.

“Saat ini kami sedang mengajak masyarakat untuk kembali ke alam, bercocok tanam, mengelolah hasil laut serta potensi kearifan lokal yang dimiliki,” jelasnya.

Sebab itu, Bupati Mathius, sangat berharap agar bantuan-bantuan sosial yang ingin disalurkan oleh pihak luar, baik itu pemerintah provinsi, swasta dan lembaga swadaya masyarakat maupun forum-forum organisasi yang ada kepada masyarakat di Kabupaten Jayapura, hendaknya berkoodinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Pencegahan Covid 19 Kabupaten Jayapura yang telah dibentuk.

“Yang kita (pemerintah) lakukan adalah penanganan dan pencegahan penyebaran virus Corona, bukan mengurus sembako saja,” katanya.

Dengan adanya Koordinasi yang baik, kata Bupati Jayapura dua periode ini, pembagian dan penyerahan sembako akan lebih merata dan semua masyarakat akan mendapatkan manfaat dari apa yang dibagikan.

“Jadi, harus koordinasi lebih dulu dengan pemerintah daerah setempat. Sehingga proses penyaluran bantuan juga bisa disalurkan tepat sasaran dan tidak menumpuk di satu tempat saja,” paparnya.

“Semua data penerima manfaat tidak tumpang tindih. Sebab kehidupan dan kesejahteraan masyarakat harus berjalan setiap saat,” imbuh Mathius Awoitauw mengakhiri. (Irf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here