“Pemerintah daerah cukup meminta data sama pengurus yang ada ataupun kalau memang ada data dari pemerintah setempat bisa di pakai data tersebut untuk berikan bantuan bagi mahasiswa kita yang sementara menimba ilmu di luar Papua,” jelas Yotam kepada lintaspapua.com, Kamis, (7/5/2020). (Foto Pribadi)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)- Salah satu tokoh pemuda di Tolikara Yotam Wonda, menyoroti pola penyaluran bantuan dari Pemerintah setempat kepada mahasiswa dari daerah tersebut, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Dirinya, sangat menyanyangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tolikara yang di nilai tidak memiliki data jumlah mahasiswa yang berada di setiap kota studi. Dikatakan Pemkab Tolikara tinggal meminta data dari para mahasiswa sebab mereka mempunyai komunitas atau wadah organisasi.

“Pemerintah daerah cukup meminta data sama pengurus yang ada ataupun kalau memang ada data dari pemerintah setempat bisa di pakai data tersebut untuk berikan bantuan bagi mahasiswa kita yang sementara menimba ilmu di luar Papua,” jelas Yotam kepada lintaspapua.com, Kamis, (7/5/2020).

Ia berharap, pola penyaluran bantuan akibat pandemi covid-19 ini tidak perlu harus menggunakan syarat misalnya dengan KRS atau KTM,” ini syarat sudah baku ini sesuatu yang aneh seoalah-olah pemerintah sama sekali tidak memiliki data,”katanya.

“Bagi saya ini sesuatu yang aneh, kok pemerintah tidak punya data sebaran jumlah mahasiswa yang ada seluruh kota studi?,”ungkap Yotam.

Ditambahkan, setelah mendapat data berapa jumlah mahasiswa asal Tolikara, Pemkab hanya tinggal menghitung berapa besaran yang akan diterima masing-masing orang.

“ Jumlahnya itu disalurkan melalui rekening pengurus dan mereka yang akan mengatur, nanti pola pembagian kepada mahasiswa itu mereka yang atur mekanismenya seperti apa sabab ini kebutuhan yang mendesak, pemerintah kabupaten tolikara sudah terlambat,”ujarnya.

Akan tetapi dirinya mengapresiasi pemerintah yang telah respon dan mulai memberikan bantuan hanya saja pola pembagian ini tidak perlu membuat aturan-aturan yang seolah-olah mahasiswa dibuat sulit.

“Mohon seceatnya pemerintah daerah memberikan bantuan kepada mahasiswa dan pemerintah silakan meminta laporan pertanggungjawaban dari pengurus organisasi, agar semua bisa dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. (gracio)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here