Bupati Jayapura Minta Pemrpov Papua Jangan Lepas Tanggung Jawab Soal Covid-19

0
237
Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si, saat diwawancara di Media Center Posko Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Jayapura. (Humas Covid-19 Kabupaten Jayapura)

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si, meminta Pemerintah Provinsi Papua untuk tidak lepas tanggung jawab soal penanganan Covid-19 di daerah, termasuk di Kabupaten Jayapura.

Menurutnya, selama penanganan Covid-19 di daerah yang dia pimpin, dengan adanya pembatasan waktu beraktifitas bagi warga masyarakat sangat berdampak bagi sektor ekonomi dan keberlangsungan hidup masyarakat.

“Kita tutup akses transportasi udara, banyak pekerja yang terdampak. Seperti porter, sopir taxi, karyawan bandara, security dan masih banyak petugas dan pekerja lainnya. Apa peran pemerintah provinsi terhadap hal ini,” ujar Mathius Awoitauw di Media Center Posko Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Jayapura, yang bertempat di Aula Lantai I Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa (28/4/2020).

Dikatakan, Pemerintah Provinsi harus memiliki data yang kuat terhadap sektor-sektor yang terdampak. Sehingga proses penanganannya dapat berjalan secara bersama dengan tim di masing-masing Daerah.
Ada wacana, kata Bupati, Papua akan ditetapkan Pembatasan berskala Besar, kalau tidak punya data yang akurat akan sangat mengganggu dan berdampak negatif bagi keberadaan masyarakat kita.

“Pemerintah provinsi harus memiliki data yang kuat, secara kusus penyebaran covid 19 yang berkaitan dengan sejumlah cluster ( Bogor, Lembang, Gowa dan Jakarta) yang sudah tiba di Papua. Ada banyak contoh gubernur yang tertib sekali dalam penanganan covid 19 di daerah mereka, gubernur jawa barat, timur, tengah yang turun langsung di lapangan dan koordinasi setiap saat dengan tim gugus tugas,” jelas Awoitauw.

Bupati Awoitauw juga mengatakan, jika diberlakukan pembatasan berskala besar, beratnya minta apun, apalagi tidak didukung dengan data yang kuat. Kalau ada data yang jelas, maka Pemerintah Provinsi bisa mempresentasikan agar langkah-langkah cepat dalam penanganan dapat dilakukan.

“ Semua sumber pendanaan harus siap, baik dari pusat, provinsi, kabupaten, kementerian lembaga dan sumber – sumber lain harus jelas dan ini tugas dan kewenangan pemerintah provinsi,” ungkapnya.
Persoalan kecil saja saat ini, lanjut Awoitauw, soal batas Kota dan Kabupaten, kita tidak menyalahkan Walikota dalam kebijakannya untuk memasang portal dibatas Kota. Seharusnya ini tugas Provinsi, tetapi sudah terlambat.

“ Kita ingin pemerintah provinsi setiap saat harus memonitor semua katifitas penaganan covid di daerah melalui laporan, vidio comfrence, atau menggunakan aplikasi zoom meeting dengan jajaran tim gugus tugas disetiap daerah, terutama sebelas daerah yang terpapar covid 19,” katanya.

Lanjut Awoitauw, secara kusus Daerah yang saat ini memiliki angka lebih tinggi dalam penyebaran covid 19 seperti Kabupaten Mimika, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Merauke, Keerom mulai naik saat ini, Boven Digoel dan Nabire. Pemerintah Provinsi harus memiliki data yang lengkap disetiap titik penyebarannya.

“ Dengan data yang akurat, fasilitas kesehatan yang siap maka pembatasan yang bersakal besar dilakukan akan berjalan dengan baik,” ungkapnya. (Irf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here