Desy Polla Usmany, S.S.   (Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua)

Pegunungan Arfak Dalam Kebijakan Otonomi Daerah di Papua Barat

 

Penulis : Desy Polla Usmany, S.S.   (Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua)

 

PENDAHULUAN

Sebelum ditetapkan menjadi daerah otonom baru yang dimekarkan dari kabupaten Manokwari, daerah Pegunungan Arfak adalah salah satu daerah di Papua Barat yang sangat terisolir.

Kondisi ini turut berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah, karena sarana prasarana pendidikan sangat terbatas, selain juga  kehidupan masyarakat berada pada garis kemiskinan sebagai akibat dari terbatasnya infrastruktur jalan dan jembatan sehingga sangat sulit akses masyarakat ke kota Manokwari untuk memasarkan hasil-hasil pertanian mereka, maupun hasil bumi lainnya.

Maka guna mempercepat pembangunan daerah Pegunungan Arfak dipandang perlu dilakukan pemekaran kabupaten agar kebijakan anggaran lebih dimaksimalkan untuk membangun daerah ini.

Pasca reformasi tahun 1998 kebebasan mengeluarkan pendapat memunculkan aspirasi pemekaran diberbagai daerah. Para tokoh masyarakat dan pemuda menjadi penggagas dilakukannya pemekaran wilayah di daerahnya. Tidak terkecuali tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda Arfak di kabupaten Manokwari.

Semangat perubahan bagi daerahnya yang tertinggal dan terisolasi, rendahnya sumber daya manusia (SDM) akibat keterisolasian yang berdampak pada keterbatasan sarana pendidikan, serta terbatasnya infrastruktur jalan dan jembatan sebagai akses masyarakat mengangkut hasil buminya ke pasar di kota Manokwari, maka pemekaran wilayah kabupaten dipandang sebagai salah satu solusi mempercepat pertumbuhan pembangunan daerah Pegunungan Arfak.

Guna mewujudkan keinginan pemekaran tersebut, dibentuklah panitia pemekaran Pegunungan Arfak. Dengan perjuangan dan dukungan berbagai pihak, akhirnya pada tahun 2012, kabupaten Pegunungan Arfak resmi berdiri.

Terlepas dari semangat reformasi, disisi lain, dengan diberlakukannya Otonomi Khusus bagi daerah Papua dan Papua Barat sebagai upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan orang Papua, hal ini membuka ruang bagi pemerintah daerah mengajukan pemekaran wilayah.

Sekilas menengok kebelakang melihat sejarah pemerintahan di provinsi Papua (dulunya Irian jaya), sampai dengan tahun 1962 masih dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda, sehingga menjadi  provinsi kedua termuda sebelum Timor-Timur, yang pemerintahan devenitifnya baru benar-benar berjalan di tahun 1970-an. Kondisi ini tentu memerlukan apermatif khusus pemerintah terhadap pembangunan daerah Papua dan Papua Barat.

Suatu ekspresi gejolak politik di Tanah Papua pasca reformasi, pada  tanggal 26 Februari 1999 Presiden B.J. Habibie menerima sebuah delegasi yang disebut dengan “Tim 100” merupakan perwakilan  masyarakat Papua yang mengekspresikan keinginan mereka untuk memisahkan diri dari Negara Republik Indonesia. Oleh pemerintah melihat gejolak ini sebagai luapan rasa ketidak adilan yang dialami selama masa Orde Baru. Sehingga harus ada kebijakan sebagai solusi memperkuat integritas teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ditetapkanlah pemekaran wilayah provinsi Papua, melalui Undang-Undang (UU) No. 45/1999 tentang Pemekaran Irian Jaya (sekarang Papua) menjadi Provinsi Irian Jaya Tengah dan Provinsi Irian Jaya Barat, Kota Sorong, Kabupaten Paniai, Mimika, dan Puncak Jaya. Kebijakan ini diikuti dengan penunjukan  Dokter Herman Monim sebagai Gubernur Irian Jaya Tengah dan Brigjen Mar. (pensiunan TNI) Abraham Artaruri sebagai Gubernur Irian Jaya Barat berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 327/M/1999, 5 Oktober 1999.

Kebijakan tersebut ditolak oleh sejumlah kelompok masyarakat di Papua, yang memperlihatkannya dengan demonstrasi besar, termasuk pendudukan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Irian Jaya dan Kantor Gubernur di Dok II, Jayapura, pada 14–15 Oktober 1999. Salah satu alasan  penolakan ini adalah karena kebijakan tersebut diambil tanpa konsultasi dengan masyarakat lokal

Pada 19 Oktober 1999, sesi ke-12 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 mendukung bentuk otonomi daerah dalam kerangka NKRI yang diikuti dengan langkah-langkah strategis guna menanggapi keluhan-keluhan di Papua, termasuk menghormati keragaman kehidupan sosial dan budaya masyarakat Papua serta menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua melalui proses-proses pengadilan yang jujur dan adil. Sejak saat itu, keluhan-keluhan orang asli Papua ditanggapi.

Ketika periode pemerintahan Presiden, B.J. Habibie digantikan oleh Presiden K.H. Abdurrahman Wahid, dimasa ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) mengeluarkan Ketetapan MPR No. IV/ MPR/2000 tentang  rekomendasi-rekomendasi kebijakan dalam penerapan peraturan Otonomi Khusus bagi daerah Aceh dan Papua, dengan memperhatikan aspirasiaspirasi masyarakat daerah yang relevan.

Setelah menampung berbagai diskusi publik baik itu didalam daerah Papua maupun di luar Papua sebagai masukan masyarakat melengkapi draf rancangan Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Selanjutnya rancangan UU Otsus Papua dibahas dan disetujui oleh  Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dan disahkan menjadi Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 Tentang  Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

Berdasarkan status sebagai daerah otonomi khusus tersebut,  pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat, berupaya meningkatkan kesejahteraan penduduk asli orang Papua dengan berbagai kebijakan, antara lain pemekaran daerah seperti pemekaran kabupaten Manokwari.

Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dihuni oleh suku asli Arfak. Empat subsuku asli Arfak tersebut adalah Suku Hatam, MoIle, Sough, dan Meyakh. Mereka mendiami wilayah sekitar Pegunungan Arfak seperti Anggi, Warmare, Oransbari, Ransiki, dan Minyambou serta kota Manokwari. Sampai dengan tahun 1990-an, orang Arfak terutama yang berada di pegunungan Arfak, masih belum sepenuhnya merasakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, terutama infrastruktur jalan dan jembatan. Pembangunan infrastruktur berjalan lambat menyebabkan sulitnya akses untuk menjangkau kampung-kampung yang jaraknya jauh dari pusat pemerintahan.

 

GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN

 

Letak Dan Kondisi Alam

Wilayah Pegunungan Arfak terletak pada jajaran pegunungan di daerah kepala burung (vogelkop) Provinsi Papua Barat. Secara geografis, kawasan pegunungan Arfak terletak antara 01° 00′ sampai 01° 29′ LS dan 133° 53′- 134° 15′ BT  [1]di pedalaman Manokwari Papua Barat. Daerah yang termasuk dalam wilayah pegunungan Arfak, membentang dari Mardey di sebelah Barat, dataran Izim (perbatasan Mansel dan Bintuni) di sebelah Timur. Wermare di sebelah Utara dan Tanah Rubuh di sebelah Selatan.

Orang Arfak menyebut pegunungan Arfak dengan sebutan “Indon” Namun  setelah kedatangan migrasi orang Biak Numfor di Manokwari yang kemudian pindah ke kawasan Pegunungan Arfak, serta para pendatang lainnya, mereka menmyebut nama Indon dengan sebutan Pegunungan Arfak yang berarti pegunungan besar. Akhirnya nama Pegunungan Arfak lebih populer dan digunakan sampai sekarang.

Dilihat dari Topografinya,  pegunungan arfak merupakan daerah berbukit dengan ketinggian yang bervariasi dari 10 meter di atas permukaan laut hingga 2.900 m di atas permukaan laut.  Jenis tanah pegunungan arfak, terdiri atas tanah Liat berpasir, Latosol, podsolik merah kuning, liat aluvial, Podsolik keabu-abuan, liat kerikil, PH 5-7.[2] Banyaknya curah hujan setiap bulannya rata-rata 58,5 mm/bln hingga 537,6 mm/bln, dengan curah hujan 9-27 hari/bulan. Kelembaban udara rata-rata 78% hingga 85 %, dan temperatur berkisar  14-22°C, untuk dataran tinggi pegunungan Arfak dan  23-31°C, untuk dataran berbukit di bawahnya seperti daerah Wermare. Sinar matahari 50,26%,dimana Musim kering terjadi pada bulan Juli-Oktober, dan Musim hujan pada bulan Januari-Mei.[3] Kondisi tanah dan iklim demikian, menyebabkan daerah pegunungan arfak memiliki banyak sungai dan kali serta kaya akan beberapa komoditi tanaman bahan pangan untuk dikonsumsi oleh masyarakat seperti Padi ladang, ubi jalar, kakao, daun bawang, kentang, pisang, jeruk, jambu, pepaya, tebu, kelapa dan beberapa jenis sayur-sayuran.

Vegetasi pegunungan Arfak terdiri atas dua kategori yaitu vegetasi dataran rendah dan lembah serta  vegetasi dataran tinggi. Pada dataran rendah dan lembah vegetasi alamnya terdiri atas Hutan: kayu besi (Intsia bijuga) dan kayu matoa (Pometia sp.), kayu susu (Altstonia scolaris), pohon turi, (Sesbania grandiflora), gamal (Glyricidia sepium), bambu (Bambosa sp), nyatoh (Palaqium ambonensis), Sirih hutan (Piper anduncum), lingua (Pterocarpus indicus), kelapa (Cocos nucivera), palem, bakau, sagu (Metroxilon sp) dan buah merah.

Sedangkan vegetasi pada dataran tinggi sebagian besar adalah hutan primer yang terdiri atas tanaman Kasuarina (Casuarina sp.), anggrek, sirih hutan, akuai (Drymis spp.), binuang (Octometes sumtrana), kayu besi (Insia bijuga),arwob (Dodonea viscosa), rotan. Hutan sekunder: kayu gelagah (Sacharum spontaneum), bambu (Bambosa sp.),alang-alang (Imperata cilindrica), dan jamur. Selain itu pegunungan Arfak memiliki kekayaan fauna sehingga sangat potensial sebagai daerah cagar alam. Beberapa fauna yang hidup di dataran rendah dan lembah pegunungan Arfak antara lain; Babi (Sus pitarsus), rusa, ular, kupu-kupu, anjing (Canis-canis), ayam (Gallus sp.), tikus tanah (Bandi coot sp.); penyu.

Jenis burung: nuri, cenderawasih, burung taun-taun, kakatua, dan soa-soa. Sementara pada dataran tinggi terdapat beberapa fauna yang sama seperti babi Babi (Sus sp.), anjing (Canis-canis), ayam (Gallus sp.), tikus tanah (Bandi coot sp.), landak dan burung, namun pada dataran tinggi, jenis burung lebih banyak jenisnya antara lain Maleo (Mengapolius sp), burung pintar (Amphyonis inornatus), burung cenderawasih (Paradise sp.), burung hantu, kelelawar, burung kakatua (Cacatua sp.) serta kupu-kupu sayap burung (Oritpthera sp).[4]

Kekayaan Fauna pegunungan Arfak, telah diteliti oleh Luigi d’Albertis dan Oduardo Beccari, dua peneliti berkebangsaan Italia (1672-1873).  Dari hasil penelitian mereka diketahui bahwa di pegunungan Arfak terdapat 333 jenis burung, termasuk 26 jenis kakatua dan nuri. Beberapa di antaranya terdapat jenis burung yang endemik yaitu Astrapia nigra dan Parotia sefilata . Selain itu terdapat pula berbagai jenis kumbang dan kupu-kupu serta serangga lainnya, serta beberapa jenis mamalia yaitu lima jenis bandikut, tiga jenis kuskus pohon, tiga opusum, empat kuskus ekor kait, dua kanguru pohon, lima jenis tikus berkantung, dua jenis kucing marsupial, juga landak moncong panjang.

Kekayaan alam inilah yang menjadi dasar kawasan ini ditetapkan sebagai Cagar Alam (CA) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 820/Kpts/um/11/82 tertanggal 10 November 1982, serta ditegaskan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 783/Kpts-II/1992.

 

 Mata Pencaharian

Rata-rata penduduk pegunungan Arfak bermata pencaharian sebagai petani. Mereka menanam ubi jalar, keladi, pisang, pepaya dan beberapa tanaman lain disamping sayur mayur. Sebelum kedatangan Belanda alat-alat pertanian yang digunakan sangat tradisional seperti mug’ha (tongkat untuk menggali tanah). Cara bertani pun masih sangat sederhana yaitu hanya bertani di daerah kosong mengelilingi batang pohon yang tumbang, dengan menggunakan alat tradisional sebuah  tongkat. Alat-alat berladang, seperti kapak, parang, cangkul, dan garu, mulai digunakan, setelah  diperkenalkan oleh penyuluh pertanian.

Sistim pertanian orang Arfak adalah Ladang berpindah, Biasanya, mereka akan membiarkan kebun mereka menjadi hutan kembali setelah satu atau dua kali panen. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk dapat menggunakan kembali kebun tersebut tidak tentu. Namun umumnya setelah tanaman yang tumbuh di atasnya telah mencapai tinggi 10-15 meter.

Orang Arfak mengenal pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Kaum laki-laki membuka kebun sedangkan kaum perempuan yang menanamnya. Dalam membuka kebun, orang Arfak masih menggunakan cara menebas dan membakar hutan di suatu tanah datar yang mereka anggap subur. Beberapa tanaman yang umum ditanam oleh orang Arfak adalah ubi jalar dan keladi, disamping pepaya, pisang dan sayur-sayuran. Di tahun 1950-an, setelah orang arfak mengenal peralatan baru, serta jenis-jenis tanaman yang datang dari luar Papua, seperti kentang, bawang, wortel, kubis, buncis, sawi, dan saledri, maka orang Arfak mulai melakukan jual beli di pasar. Sistim pertanianpun lambat-laun berubah. Mereka sudah mengusahakan kebun produktif di sekitar rumah dan membuka ladang pertanian di sekitar daerah pemukiman mereka.

Mata pencaharian lain adalah mencari ikan di danau dan berburu. Perburuan dilakukan berkelompok 5-10 orang laki-laki dan biasanya dilakukan 5 kali dalam satu bulan. Lamanya berburu tergantung jauh dekatnya binatang buruan. Teknik yang digunakan dalam berburu adalah memanah, menombak dan memasang jerat. Untuk mendukung berhasilnya perburuan tersebut, orang Arfak memanfaatkan anjing peliharaan dalam berburu. Dewasa ini senjata untuk berburu sudah menggunakan senapan, disamping alat tradisional yang masih tetap mereka pertahankan.

Beberapa binatang yang sering mereka buru adalah babi hutan, kus-kus, tikus tanah, rusa, kasuari, kanguru pohon dan jenis-jenis burung antara lain kakatua dan cenderawasih.  Dalam berburu, orang Arfak selalu memperhatikan batas wilayah perburuannya, agar tidak memasuki wilayah keluarga, klen atau batas kampung lain. Bila terjadi pelanggaran, maka mereka yang melanggar harus membayar denda kepada pemilik wilayah berupa kain Timur atau babi.

 

Pembangunan di Pegunungan Arfak

Secara sosial ekonomi kebijakan pembangunan bagi daerah dan masyarakat Pegunungan Arfak sejak masa orde baru, diselaraskan dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dimulai dari Repelita I  pada 1 April 1969 berte­patan dengan dimulainya tahun anggaran baru 1969/70, dan berakhir pada 1974.  Titik berat Repelita I adalah pembangunan bidang pertanian dengan sasaran sandang , pangan,  perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani.  Salah satu program pemerintah guna mencapai sasaran dimaksud adalah transmigrasi.

Menurut bapak Yan Piet Ayomi, pada tahun 1972, pemerintah mendatangkan transmigran asal Jawa ke kabupaten Manokwari dan ditempatkan di kampung Bangun Harjo desa Dindey. Kemudian antara tahun 1981 sampai dengan 1983, didatangkan transmigran asal Jawa yang ditempatkan di Prafi pada lima lokasi pemukiman masing-masing SP.I.SP.II, SP.III, SP.IV dan SPV. Sedangkan bagi masyarakat lokal, pada pertengahan tahun 1982 hingga 1983, sebahagian penduduk diturunkan dari kampug Hingk dan ditempatkan di lokasi pemukiman baru kampung Warbederi. Warga lokal diarahkan untuk berbaur dengan warga transmigrasi agar interaksi sosial dapat terjalin baik.

Tentang komoditi pertanian di Pegunungan Arfak, dijelaskan oleh mantan camat kecamatan Anggi, bapak Yan Piet Ayomi bahwa pada tahun 1974 orang-orang Arfak di kecamatan Anggi hanya bertani ubi jalar (petatas), kentang , bawang merah dan bawang putih. selaku Camat Anggi saat itu, Yan Piet Ayomi, memperkenalkan  tanaman wortel, tomat dan kopi arabika. beliau juga mengajarkan beternak kelinci dan ikan danau (mas dan mujair), mengingat  jenis ikan asli danau Anggi adalah  ikan motomoto (masyarakat setempat menyebutnya demikian), sejenis ikan puri, tetapi mempunyai sisik. Ini merupakan jenis ikan asli danau Anggi.

Sampai dengan tahun  1982, akses jalan darat dari Anggi ke prafi Wermare belum ada. Sehingga masyarakat yang akan  membawa hasil kebun mereka  untuk dijual ke pasar di Manokwari, harus berjalan melewati dua jalan, yaitu lewat Ransiki akan memakan waktu  (2 hari) karena dilanjutkan dengan perahu atau  lewat Warmare yang akan memakan waktu 4 hari, karena harus berjalan kaki sampai ke Manokwari.

Pelayanan pendidikan bagi masyarakat Anggi dan sekitarnya dimasa itu sangat terbatas sehingga berpengaruh pada kualitas sumber daya manusianya. Y.P. Ayomi menjelaskan sewaktu dirinya masih menjabat sebagai camat Anggi di tahun 1970-an, ia berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk membukan sekolah dasar SD, maka dibangunlah SD Inpres 5 dan SD Inpres 6 di kecamatan Anggi.

Mengingat pada masa itu belum ada sekolah lanjutan SMP dan SMA maka setelah tamat pendidikan SD anak-anak melanjutkan pendidikannya di kota Manokwari. Akan tetapi untuk menlanjutkan sekolah ke kota, bagi anak-anak terkendalan di orang tuanya tidak mengijinkan.

Kepercayaan yang membuat ketakutan terhadap orang yang memiliki ilmu suanggi (black magis) menyebabkan orang Arfak jarang yang memberi ijin anak-anaknya tinggal jauh dari rumah mereka. Maka diperjuangkan camat Anggi sehingga dibukalah sekolah SMP pertama di kecamatan Anggi, diceritakan oleh J.P. Ayomi bahwa diawal berdirinya sekolah SMP ini belum ada tenaga guru, sehingga solusinya yaitu camat dan staf kecamatan merangkat sebagai guru mengajar anak-anak sekolah tersebut.

 

 

 

Terbentuknya Provinsi Papua Barat

Semangat reformasi tahun 1998 memunculkan berbagai gejolak di daerah Papua, karena seakan-akan pasungan kebebasan berdemokrasi telah dibuka, sehingga setiap individu dan kelompok bebas menyuarahkan aspirasinya, melihat gejolak kelompok  masyarakat Papua saat itu yang telah menjurus pada keinginan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena ketimpangan sosial yang dirasakan selama Papua beritegrasi masuk ke pangkuan Ibu Pertiwi, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maka atas pertimbangan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan mempertimbangkan rentang kendali wilayah Papua yang begitu luas, pada tahun 1999 pemerintah Republik Indonesia menetapkan pemekaran daerah Papua (Irian Jaya) menjadi tiga provinsi. Yaitu provinsi Irian Jaya (provinsi Induk), ditambah provinsi Irian Jaya Tengah dan Irian Jaya Barat.

Pemekaran ini ditetapkan melalui Undang-Undang (UU) No. 45/1999 tentang Pemekaran Irian Jaya (sekarang Papua) menjadi Provinsi Irian Jaya Tengah dan Provinsi Irian Jaya Barat, Kota Sorong, Kabupaten Paniai, Mimika, dan Puncak Jaya.

Kemudian pemerintah menunjuk  Dokter Herman Monim sebagai Gubernur Irian Jaya Tengah dan Brigjen Marinir (purnawirawan) Abraham O. Artaruri sebagai Gubernur Irian Jaya Barat, berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 327/M/1999, 5 Oktober 1999. Kebijakan tersebut ditolak oleh sejumlah kelompok masyarakat di Papua,

Bentuk penolakan itu diperlihatkannya dengan demonstrasi massa yang besar, hingga menduduki Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Irian Jaya dan Kantor Gubernur di Dok II, Jayapura, pada 14–15 Oktober 1999. Salah satu alasan  penolakan ini adalah karena keputusan yang dibuat pemerintah tersebut tanpa melibatkan masyarakat lokal.

Guna meredam gejolak di masyarakat Irian Jaya (Papua) saat itu, pemerintah menunda pemekaran provinsi Irian Jaya Tengah dan Irian Jaya Barat. Hingga kemudian oleh presiden Megawati Soekarno Putri, mengeluarkan instruksi mengaktifkan provinsi Irian Jaya Barat (kini Papua Barat). Yaitu sesuai Instyruksi Presiden (Inpres) nomor : 1 tahun 2003.

 

(Gambar : Peta Provinsi Papua Barat, Dok. BPSNT Papua)

 

Sejarah Terbentuknya Daerah Otonom Pegunungan Arfak

Guna mempercepat pembangunan daerah di Papua Barat khusnya kabupaten Manokwari yang sangat luas dan sebagian wilayahnya masih terisolir, pada tahun 2012, Kabupaten Manokwari mengalami pemekaran menjadi tiga kabupaten yaitu Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan dan Manokwari Pegunungan Arfak. Kabupaten Manokwari memiliki luas wilayah 4.650,32 kilometer persegi dengan wilayah terluas Distrik Masni seluas 1.406,10 kilometer persegi dan wilayah terkecil Distrik Manokwari Timur dengan luas 154,84 kilometer persegi (Buku Putih Sanitasi Kabupaten Manokwari Tahun 2015).

(Gambar : Peta Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Manokwari, Sumber: BPS Kabupaten Manokwari 2014)

Suku Arfak merupakan kelompok suku yang cukup besar yang mendiami, sebagian wilayah Papua Barat, terutama di Manokwari. Pegunungan Arfak merupakan salah satu kabupaten pemekaran dari Manokwari, nama daerah Pegunungan Arfak sendiri sejak dahulu tidak asing, karena pada waktu pemerintah Hindia Belanda di Anggi, dibentuk dengan nama onder distrik yang disebut Anggi Meren dalam peta dibawa onderafdeling Ransiki dibawah afdeling/residen Manokwari.

Sehubungan dengan pemekaran Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf) dibentuklah tim pemekaran yang disebut Tim Pegaf. Tugasnya adalah mempersiapkan segala kelengkapan administrasi dan mencari dukungan dana pihak ketiga untuk membiayai kegiatan tim pemekaran.

Yosias Sayory, salah satu anggota Tim Pegaf yang kini menjabat bupati Pegunungan Arfak, menjelaskan bahwa selain dirinya para anggota Tim Pegaf terdiri dari : David Mbeu, Marinus Mandacang, Sius Dansiba, Bob Retuadan. Tim ini mewakili masyarakat mengajukan aspirasi pemekaran kepada pemerintah kabupaten Manokwari dan ke DPR RI.

Aspirasi pertama disampaikan pada tahun 2007 kepada Drs.Dominggus Mandacan sebagai bupati kabupaten Manokwari saat itu. Setelah itu dokumen usulan pemekaran kabupaten Pegunungan Arfak oleh Tim disampaikan ke DPR RI. Kemudian mereka menunggu jawaban atas aspirasi mereka tersebut.

Akan tetapi hingga Drs. Dominggus Mandacan mengakhiri jabatan bupati Manokwari dan juga masa periode anggota DPR RI (2004-2009) berakhir, aspirasi dari masyarakat Pegaf belum mendapat jawaban.

Maka tim Pegaf terus berusaha dengan berbagai pendekatan dan komunikasi yang intens kepada komisi II DPR RI. Selain itu berhubung adanya perubahan perundangan, sehingga diharuskan Tim Pegaf mengajukan dokumen pengusulan baru. Bertepatan juga tim pemekaran kabupaten Manokwari Selatan yang lagi mengusulkan pemekaran, sehingga mereka turut membantu Tim Pegaf.

Akhirnya disepakati membentuk sekretariat bersama, Tim Pegaf dan Tim Mansel. Di Manokwari dengan personil Tim masing-masing 50 orang jadi total 100 orang. Mereka saling membantu mempersiapkan segala dokumen yang diperlukan.

Usaha mereka akhirnya terjawab dengan tetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 tertanggal 20 Nopember 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat. Begitupula kabupaten Manokwari Selatan ditetapkan bersama-sama Pegunungan Arfak sebagai daerah otonomi baru, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012. Khusus Pegunungan Arfak, Drs. Domingus Mandacang ditunjuk sebagai carataker bupati Pegunungan Arfak, untuk mempersiapkan pemerintahan yang devinitif. Guna menunjang kegiatan pemerintahan di kabupaten Pegunungan Arfak dan juga di kabupaten Manokwari Selatan, pemerintah kabupaten Manokwari selaku kabupaten induk mengucurkan bantuan dana hibah sebesar Rp. 5 Milyar.

Kini pembanguan berbagai bidang di Pegunungan Arfak terus dipacu, dari sisi infrastruktur jalan terus diperbaiki guna mempermuda akses orang bepergian ke daerah ini. Seperti dikatakan bapak Dominggus Mayor bahwa dahulu orang hanya kenal Myambouw sama Anggi saja, kampung-kampung yang lain tidak. Kenapa Myambouw karena disitu pusat misionaris, sedangkan Anggi merupakan pusat pemerintahan. Namun sekaran akses jalan sudah semakin bagus.

 

PENUTUP

 

Kesimpulan

 

Terbentuknya provinsi Irian Jaya Barat atau kini Papua Barat telah membuka ruang untuk terbentuknya kabupaten-kabupaten baru di daerah Papua Barat. Pemekaran Pegunungan Arfak menjadi kabupaten telah membawah manfaat cukup besar bagi pembangunan daerah dan sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat. Namun masih ada kendala-kendalan yang menjadi hambatan pertumbuhan pembangunan yaitu infrastruktur belum memadai, terbatasnya sarana-prasaranan pendidikan dan kesehatan. Akibat kepercayaan masyarakat terhadap pengaruh suanggi atau orang dengan ilmu hitamnya yang suka mencelakai orang lain, sehingga menimbulkan ketakutan dalam diri sendiri dan berdampak pada membatasi anggota keluarga untuk bepergian jauh sendirian khususnya anak-anak ketika hendak melanjutkan pendidikan ke kota.

 

Saran

 

Demi kemajuan daerah Pegunungan Arfak maka fokus utama kebijakan pembangunan diprioritaskan pada :

  1. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan agar mempermuda akses transportasi, pulang-pergi ke daerah ini.
  2. Pembangunan sarana – prasaranan pendidikan
  3. Pembangunan sarana – prasarana kesehatan
  4. Program pendampingan pembangunan bagi masyarakat harus terarah sesuai visi – misi pemerintah kabupaten Pegunungan Arfak
  5. Perlu suatu kerjasama pemerintah kabupaten Pegunungan Arfak dengan para tokoh agama untuk aktif membangun pemahaman positif berdasarkan ajaran agama, supaya masyarakat asli Pegunungan Arfak tidak terjebak dalam ketakutan terhadap suanggi (ilmu hitam) yang membuat mereka membatasi anak-anaknya melanjutkan pendidikan keluar Pegunungan Arfak.

 

(Penulis adalah : Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Papua.)

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here