Atasi Covid-19, Kemendagri Minta Pemda Optimalkan Alokasi Belanja Tak Terduga

0
156
Video Conference yang disaksikan langsung Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si, di ruang kerja Bupati Jayapura, Jumat (3/4/2020) siang pekan lalu. (Irfan / LPC)

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemerintah Daerah bisa mengoptimalkan alokasi belanja tidak terduga untuk menanggulangi wabah Covid-19 (Coronavirus) di wilayahnya.

Selain itu, Kemendagri juga meminta Pemerintah Daerah untuk melalukan penjadwalan ulang terhadap seluruh kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapat penugasan dalam penanganan wabah Covid-19.

 

Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo menyamapaikan hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2020 tentang optimalisasi dari belanja tidak terduga.

“Jadi setiap kepala daerah wajib mengusulkan setiap rencana kebutuhan belanja setelah kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) dan wajib melakukan Rakor paling lambat sehari setelah pengajuan rencana kebutuhan belanja (RKB) dari masing-masing OPD,” kata Hadi Prabowo, dalam Video Conference yang disaksikan langsung Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si, di ruang kerja Bupati Jayapura, Jumat (3/4/2020) siang pekan lalu.

Dalam video conference tersebut, juga dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Jayapura, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perhubungan, Plt. Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD dan Sekretaris Bappeda Kabupaten Jayapura.

“Artinya, daerah dalam peran Covid diharapkan bisa melakukan segala bentuk aktualisasi kegiatan atau penjadwalan ulang kegiatan dan semua dikumpulkan di dalam jenis belanja tidak terduga, apabila ternyata belanja tidak terduga yang selama ini dialokasikan di dalam APBD yang belum mencukupi,” ungkapnya secara live saat lakukan Video Conference.

Ditegaskan Hadi, paling penting menyangkut Bantuan Sosial (Bansos) yang secara spesifik mengacu pada Permendagri Nomor 20 tahun 2020, yang substansi komponen utamanya menyangkut soal penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan jaring pengamanan sosial.

“Apabila wabah Covid-19 ini berdampak kepada sektor-sektor UMKM atau masyarakat individu yang punya resiko sosial akibat penyebaran virus Corona, bantuan sosialnya keluar dari Permendagri nomor 32 tahun 2011,” tuturnya.

Ketiga komponen utama tadi bisa dilakukan cukup dengan pemberitahuan kepada DPRD, hal-hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah terhadap tiga kegiatan utama tadi.

“Yakni, tenaga Kesehatan yaitu membuat kegiatan yang menyangkut penyediaan sarana prasarana kesehatan berupa barang pelindung diri warga, barang pelindung komunitas masyarakat, alat pelindung petugas medis seperti Masker, Handsanitazer, Vitamin C, Vitamin E, alat pelindung diri, sarung tangan karet dan lain-lain atau juga bisa dalam skala besar. Misalnya penyiapan gambar isolasi, ventilator dan tempat tidur pasien, itu semua bisa diajukan,” papar Hadi.

 

Selain itu, Hadi juga menambahkan, kegiatan lainnya menyangkut tenaga kesehatan, bisa dilakukan dengan merekrut tenaga kesehatan non medis potensial seperti dokter, dan tenaga perawat yang baru lulus pendidikan atau tenaga kesehatan medis lainnya, namun mereka tetap akan diberikan pelatihan singkat serta Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam rangka penanganan pasien Covid-19.

“Bisa diberikan insentif bagi tenaga kesehatan, tenaga investigator korban tempat covid, tenaga relawan maupun tenaga lainnya yang terlibat dalam penaganan pandemic Covid-19 dan harga satuannya ditetapkan oleh kepala daerah,” imbuhnya.

Selain itu, ada dua hal penting lagi-lagi harus mendapat perhatian bersama bahwasannya pemerintah daerah harus dapat memastikan dan merelasi kecukupan tersedianya sembako di wilayah masing-masing, baik dalam ketersedian suplai maupun kelancaran distribusinya.

Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri dalam instruksinya, karena di beberapa daerah telah mengambil kebijakan-kebijakan sendiri. “Penanganan dampak ekonomi tentang pengadaan bahan pokok makanan, pembebasan pajak daerah, perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban perpajakan, pemberian stimulus kepada UMKM dalam bentuk penguatan modal dan penanganan dampak ekonomi lainnya,” tukas Hadi. (Irf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here