Wakil Bupati Keerom, Piter Gusbager, SHut, MUP. Dan Wabup bersama Direktur RSUD Kwaingga saat mengunjungi salah satu ruang yang disiapkan untuk menanggani kasus Covid-19 jika ada. (Arief / lintaspapua.com)

Dana Penanggulangan Covid-19 Harus Transparan dan Tepat Sasaran dan  Akan Awasi OPD Buat Program dan Stimulus Bagi Masyarakat yang Terdampak Covid-19

KEEROM (LINTAS PAPUA) – Keluarnya Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penganggulangan corona virus disease 2019 (Covid-19), direspon oleh Wakil Bupati Keerom, Piter Gusbager, SHut, MUP.

Ia mengemukakan, bahwa dirinya selaku Tim Pengarah Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Keerom, bersama bupati, mengingatkan kepada Gugus Tugas dalam bekerja harus bersikap transparan, terbuka, tepat sasaran dan bebas dari praktik-praktik KKN.

“Saya tegaskan kepada tim gugus tugas, saya dan bup sebagai pengarah, bahwa tim gugus tugas dalam bekerja harus transparan, terbuka, tepat sasaran dan bebas dari KKN atau korupsi. Jangan sampai dalam gugus tugas ada tindakan-tindakan yang menimbulkan adanya indikasi penyeelwengan yang bisa berdampak pada hasil kita harapkan dari percepatan penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Keerom,’’ ungkapnya kepada wartawan di Keerom, pada Kamis (02/04/20) kemarin.

Wakil Bupati Keerom, Piter Gusbager, SHut, MUP., saat memberikan keterangan kepada media. (Arief / lintaspapua.com)

Ia menekankan, bahwa dalam prinsip tersebut maka, gugus tugas seharusnya menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat berapa dana yang dialokasikan untuk penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Keerom.

‘’Soal dana ini perlu tranparan, berapa jumlah yang dialokasikan dari mana saja. Biar khlayak masyarakat bisa menilai sejauh mana kecukupan dana tersebut, karena diperkirakan Covid-19 ini akan mencapai puncaknya sekitar bulan Mei-Juni nanti. Kita harus pastikan ketersediaan anggaran tersebut,’’lanjutnya.

Ia menjawab, bahwa dari perkiraannya saat ini Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Keerom telah memiliki dan bisa menggunakan dari beberapa pos anggaran. ‘’Setahu saya dari DAK ada dana Rp. 2,7 Milliar, dari APBD ada Rp. 2,3 Milliar, dari pos insentif bagi tenaga medis Rp. 300 juta, dana darurat di BPBD ada Rp. 360 juta,’’jelasnya.

Selain kecukupan dana, ia juga mengingatkan penggunaannya juga harus tepat sasaran.

‘’Untuk saat ini anggaran saya nilai sudah cukup namun perlu kita ingatkankan pengadaan alat kesehatan dan fasilitas kesehatan termasuk APD bagi paramedis harus diperhatikan mengenai jumlah dan kualitas barang. Saat ini pemerintah telah mempersiapkan RS khusus penanganan Covid-19 dengan gunakan bangunana yang ada di Arso Swakarsa. Namun juga berikut APD untuk petugas kesehatan harus terstandar tak hanya kualitas namun dalam jumlah yang mencukupi. Demikian pula insentif tenaga medis, pegawai kesehatan dan pegawai lain yang berada di garda terdepan dalam penanganan Covid-19,’’tegasnya.

Ia juga mengingatkan, sesuai arahan presiden, Pandemic Covid-19 tak hanya membawa dampak bagi masalah kesehatan masyarakat, tapi juga berimplikasi luas bagi masyarakat terutama bagi masyarakat bawah, pelaku ekonomi dan petani.

‘’Maka yang harus diantisipasi, pimpinan daearah dalam hal ini Bupati dan wabup harus meminta dinas terkait agar anggaran yang direalokasi seperti anggaran penundaan penyelenggaraan Pilkada, Bansos harus tersedia untuk diarahkan bagi masy terdampak. Kita juga perlu siapkan insentif dan stimulus bagi pelaku usaha dan UMKM hingga mereka tetap berproduksi. Karena ini dampak kita batasi aktivitas sosial masyarakat akan berdampak ke ekonomi,’’ lanjutnya.

Beberapa kegiatan penyemprotan desinfektan untuk cegah Covid-19 di Kabupaten Keerom, baik yang dilakukan instansi, gabungan, LSM atau kelompok masyarakat lainnya. (Arief / lintaspapua.com)
Cegah Covid – 19 di Kabupaten Keerom (Arief /lintaspapua.com)

Selain itu ia meminta Dinsos juga segera mendata, penyaluran beras, agar distribusi ke semua kami bagi mereka yang terdampak bisa tepat sasaran. Banyak masyrakat yang terdampak kehilangan pendapatan maka pemerintah keerom dengan Pemprov siapkan stimulus untuk pelaku usaha kecil agar mereka tetap bisa survive, termasuk skim keringanan angsuran kredit usaha. ‘’Karena ini memang intruksi dari Inpres tadi,’’lanjutnya lagi.

Ia juga menegaskan agar SKPD-SKPD yang ada di Pemkab Keerom baik yang secara langsung maupun tak langsung untuk segera melakukan evaluasi terhadap realokasi anggaran. Terutama mengurangi anggaran perjalanan dinas dan kegiatan yang tidak prioritas.

‘’BPKAD bersama pimpinan daerah harus dan akan melakukan evaluasi terhadap alokasi anggaran tahun ini,’’pungkasnya. (arief/lintaspapua.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here